Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 132356 dokumen yang sesuai dengan query
cover
JANTRA 15(9-10) 2010 (1)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
JANTRA 15(9-10) (2010)(2)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2006
577.694 RIS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Sea crimes have happened since long ago. For centuries some areas of the world such as Malacca Straits and the South China Sea have been the target of the sea crimes. Generally, crimes at sea are an attack on the ship or boat. The criminals take a variety of valuables. International law has provided possibilities to combat the pirates. In the Strait of Malacca, for example, Indonesian government and several associated countries in Malacca have collaborated to solve these problems. In the Gulf of Aden and Somalia Offshore, the UN and various countries have tried to handle it even though the results have not been too encouraging. Key words: Sea crimes, combat, pirates"
899 JSIO 23:10 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
R. Wirjono Prodjodikoro, 1903-
Jakarta: Sumur, 1984
341.445.98 WIR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Wirjono Prodjodikoro, 1903-
Bandung: Sumur, 1963
341.445 98 WIR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Wirjono Prodjodikoro, 1903-
Bandung: Sumur, 1961
341.445 98 WIR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Endarmadi Aji Prayitno
"ABSTRAK
Terminal apung merupakan konsep baru yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di pelabuhan saat ini. Kendala yang sering terjadi adalah terbatasnya penumpukan kontainer di dermaga dan keterbatasan lokasi sandar bongkar muat di pelabuhan. Terminal apung merupakan struktur bangunan apung yang berdiri diatas permukaan air yang memiliki keseimbangan yang tinggi. Studi ini mengambil kasus di Pelabuhan Tual Maluku. Kapasitas terminal disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di masa mendatang. Dengan menggunakan data proyeksi jumlah bongkar muat maka bisa diprediksikan kapasitas terminal apung untuk kebutuhan 20 tahun ke depan dengan asumsi dari tahun 2018 ndash; 2038 rata-rata 1,5 juta ton/tahun. Rancangan konsep terminal ini menggunakan 4 pontoon, maka didapatkan kapasitas 32.428 ton/pontoon. Spesifikasi terminal apung panjang 125,5 m, Lebar 30,5 m, Sarat 6,3 m, Tinggi 8,47 m, Freeboard 2,17 m

ABSTRACT
Floating terminal is a new concept that is offered as a solution to overcome the existing problems in the port today. Constraints that often occur is the limited container pile at the dock and the limited loading and unloading location of the port. Floating terminal is a floating structure that stands on the surface of the water that has a high balance. This study takes the case in Tual Port Maluku. The terminal capacity is tailored to future development needs. Using projected data of loading and unloading quantities, it can be predicted that the floating terminal capacity for the next 20 years assuming 2018 2038 averages 1.5 million tons year. The design of this terminal concept uses 4 pontoon , Then obtained capacity 32,428 ton pontoon. Floating terminal specification LoA 125.5 m, Breadth 30.5 m,Draft 6.3 m, Height 8.47 m, Freeboard 2.17 m"
2017
T47677
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wiwoho Soedjono
Yogyakarta: Liberty, 1986
341.45 WIW h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Akbar
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terhadap laut tertutup dan laut semi tertutup dalam hukum laut. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif. Pembahasan dalam tulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional terhadap laut tertutup dan semi tertutup pada UNCLOS 1982. Akan dibahas pula mengenai kerjasama regional atas laut tertutup dan semi tertutup serta disertai contoh-contoh pengaturan pada Laut Mediterania, Laut Karibia, Laut Kuning, Laut Hitam, dan Laut Arafura dan Timor. Akan dibandingkan pula ketentuan dari kerangka pengaturan yang ada di kelima contoh tersebut, yaitu Barcelona Convention di Laut Mediterania, Cartagena Convention di Laut Karibia, Bucharest Convention di Laut Hitam, dan ATSEF MoU di Laut Arafura dan Laut Timor. Serta akan disebutkan pelajaran apa yang dapat diambil untuk pengaturan pada Laut Arafura dan Laut Timor sebagai salah satu laut semi-tertutup dimana Indonesia memiliki kepentingan atas pengelolaannya. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar didorongnya pembentukan pengaturan regional atas laut tertutup dan semi tertutup, serta harus segera dibentuknya kerangka pengaturan yang mengikat di Laut Arafura dan Laut Timor, dan perlu dibuat National Action Plan yang solutif untuk menghadapi Priority Environmental Concern dari Laut Arafura dan Laut Timor.

This thesis is will describe the existing law of the sea arrangement on the enclosed sea and semi enclosed sea. This thesis is a juridical-normative research, and well be narrated on descriptive basis. First things that will be addressed on this research is the arrangements on enclosed sea and semi enclosed sea as stipulated in UNCLOS 1982. Also will be addressed is the trend of regional approach on enclosed and semi enclosed sea, and the example in Mediterranean Sea, Caribbean Sea, Yellow Sea, Black Sea, and also the existing non-binding arrangement in Arafura and Timor Sea. It will also explains about the arrangements in those sea, namely Barcelona Convention on the Mediterranean Sea, Cartagena Convention on the Caribbean Sea, Bucharest Convention on the Black Sea, and ATSEF MoU on the Arafura and Timor Sea. This research will makes a comparison out of those existing arrangements on enclosed and semi-enclosed sea, and explains what are the good example that can be applied in furthering the regional cooperation on Arafura and Timor Sea. The result of this research are the regional cooperation in enclosed,and semi enclosed sea should be encouraged, it also underlines the need for a binding arrangements in Arafura and Timor Sea. Related to Arafura and Timor Sea, there are needs for creating a National Action Plan that will address the Priority Environmental Concern thoroughly."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43218
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>