Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai gambaran tingkat persepsi work-life balance padapejabat diplomatik dan konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.Work-life balance secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah keadaan idealdimana seseorang dapat memenuhi segala tuntutan maupun kebutuhannya baikwork -hal lain yang terkait) dan (hal-hal di luarkehidupan kerja, seperti keluarga, rekreasi, serta hal lain yang tidak terkait dengankarir). Penelitian dilakukan pada 244 Diplomat Indonesia (n=244), baik yangbertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa Diplomat Indonesia memiliki tingkat persepsi work-lifebalance yang sedang. Terdapat perbedaan tingkat persepsi work-life balance yangsignifikan pada Diplomat Indonesia berdasarkan usia, lama bekerja, danberdasarkan jumlah penempatan. Metode kualitatif dengan wawancara terhadap10 informan dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil yang diperolehdari penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantumeningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Biro Kepegawaian Kemlu RI dalammengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen SDM pada profesiDiplomat, misalnya, dalam mengambil keputusan mengenai fasilitas ataukebijakan yang menunjang kualitas hidup pegawai di lingkungan Kemlu RI.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the work-life balance of diplomatic and consular officers atthe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Work-life balancesimply defined as an ideal state in which a person can meet all the demands andneeds within the work sphere (career and other matters related) and life sphere(things outside of work life, such as family, recreation, and other things that arenot related to career). The study was conducted at 244 Indonesian Diplomats (n =244), both of which served in the country and abroad. The results of this studyindicate that Indonesian diplomats have fair perceived level of work-life balance.There are differences in the level of perception of work-life balance that issignificant in Indonesian diplomats based on age, years of service, and based onthe number of placements. Qualitative methods by interview with 10 informants isconducted to enrich the research. The results obtained from this study areexpected to be an instrument to help improve the quality of performances andservices of Employment Bureau of Ministry of Foreign Affairs in makingdecisions relating to the human resources management, for example, in makingdecisions regarding the facilities or policies that support the quality of life ofemployees in the Ministry of Foreign Affairs., This thesis discusses the work-life balance of diplomatic and consular officers atthe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Work-life balancesimply defined as an ideal state in which a person can meet all the demands andneeds within the work sphere (career and other matters related) and life sphere(things outside of work life, such as family, recreation, and other things that arenot related to career). The study was conducted at 244 Indonesian Diplomats (n =244), both of which served in the country and abroad. The results of this studyindicate that Indonesian diplomats have fair perceived level of work-life balance.There are differences in the level of perception of work-life balance that issignificant in Indonesian diplomats based on age, years of service, and based onthe number of placements. Qualitative methods by interview with 10 informants isconducted to enrich the research. The results obtained from this study areexpected to be an instrument to help improve the quality of performances andservices of Employment Bureau of Ministry of Foreign Affairs in makingdecisions relating to the human resources management, for example, in makingdecisions regarding the facilities or policies that support the quality of life ofemployees in the Ministry of Foreign Affairs.]"

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."