Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakanpembangunan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah KotaTangerang. Penelitian ini penting mengingat Kota Tangerang merupakan penyanggaKota Jakarta dimana pertumbuhan penduduknya yang sangat besar yailu 4,86%.Tingginya angka tersebut disebabkan laju urbanisasi penduduk dari daerah ke KotaTangerang yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari kerjasebagai buruh pabrik, mengingat di Kota Tangerang terdapat hampir 1000 buahpabrik industri, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Tingginya jumlahpenduduk tanpa disertai dengan penanganan tata kota yang belum baik menyebabkanbermunculannya permukiman-permukiman kumuh.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan datadeskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam(indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informandilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuktentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat danmendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunanpermukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah mampumengubah kampung Sukatani dan Bulak Kambing ini menjadi terlihat lebih baik darisebelumnya, baik dari segi kondisi Iingkungannya, peningkatan pendapatanmasyarakatnya, peningkatan pendidikan masyarakatnya dan peningkatan kualitaskesehatan masyarakamya. Selain itu pula ada perubahan prilaku penduduk untukmenjaga kondisi lingkungannya tetap bersih dengan mengadakau kerja bakti secaraberkala. Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat diajak untuk turut sertamemperbaiki kondisi kampungnya mulai dari perencanaan sampai denganpelaksanaan semua kegiatan program. Ini berarti mereka tidak diperlakukan sebagaiobyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan yang aktif dalamberperan serta mensukseskan perbaikan kampungnya. Tanggapan masyarakat sendiriterhadap kebijakan ini sangat positif sekali. Mereka menyambut baik adanyakebijakan ini dan siap untuk rnembantu agar dalam pelaksanaan kegiatanprogramnya dapat berjalan dengan baik.Akan tetapi kelemahan daripada implementasi kebijakan ini adalahkurangnya koordinasi antar aparat terkait di lapangan Serta tidak adanya pembinaanyang berkelanjutan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut. Olehkarena itu Bappeda selaku instansi yang bertugas sebagai koordinator dinas/instansiyang terlibat dalam kebijakan ini harus lebih mampu lagi mengkoordinirdinas/instansi tersebut dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali selamaimplementasi kebijakan tersebut sedang berjalan. Hal ini penting untuk membahaspermasalahan yang terjadi di lapangan agar tidak ada tumpang tindih dalampelaksanaan kegiatan program diantara para aparat pelaksana dari berbagaidinas/instansi tersebut. Sedangkan pembinaan yang berkelanjutan pentingdilaksanakan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut untukmengantisipasi agar kondisi kedua kampung tersebut tidak kembali kumuh."

"Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat.Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat.Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut.Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut."

"Lake area , such as Klakah , Ranu Gedang and Ranu Segaran , is the past settlements area which occupied by people since the neolithic period which were marked by the use of square pickaxe artifact. Activity in ranu region continu until the next period which is characterized by the existence of megalithics monuments, the remains of on old temple, and tomb from the early days of the entry of Islam, even now, the location of ancient settlements are still used as a residential location."

"This paper is based on an observation on mollusc's life in mangrove forest of sepanjang Island, Sumenep Regency, east Java. a total of 25 species of molluscs that belong to 12 families was found in the Island. However only 19 species were used to found in Sepanjang's mangrove, others were immigrants from the sea. This paper also discusses the mollusc's density, reproduction conservation and potency."

"Tesis ini mengenai kehidupan Orang miskin, khususnya tentang potensi dan kemampuan Orang miskin untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat keluar dari kondisi miskinnya.Di dalam antropologi, Oscar Lewis merupakan salah satu tokoh yang banyak mengkaji masalah kemiski.nan. Kajiannya menghasilkan konsep kebudayaan kemiskinan, yaitu suatu sistem yang terdiri dari serangkaian cara atau disai untuk hidup dan seperangkat pemenuhan terhadap masalah-masalah kehidupan dan karenanya mempunyai fungsi yang bersifat adaptif bagi pemiliknya (Lewis, 1975:392). Karena bersifat adaptif, menurut Lewis kebudayaan kemiskinan cenderung untuk dipelihara dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi di dalam keluarga. Walaupun bersifat adaptif untuk menghadapi kondisi kemiskinan, kebudayaan kemiskinan juga menyebabkan para pelaku yang menggunakannya sulit keluar dari kemiskinannya karena cara-cara hidup tersebut (seperti sikap fatalistik, kebiasaan berhutang, kehidupan komuniti yang tidak teratur (disorganized), misalnya) menghambat terjadinya mobilitas ekonomi di dalam kehidupan pars pemiliknya.Walaupun demikian, pendapatya itu mendapatkan banyak kritik. Dari berbagai hasil penelitian yang mengkaji kehidupan Orang miskin di sektor informal, misalnya, dapat dilihat bahwa pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Temuan-temuan penelitian tentang kehidupan warga kota yang melakukan kegiatan ekonomi informal memperlihatkan bahwa peningkatan taraf hidup bisa terjadi walaupun tadinya mereka hidup di dalam kemiskinan yang lebih kurang sama dengan apa yang digambarkan oleh Oscar Lewis.Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana peningkatan taraf hidup itu bisa terjadi di dalam kehidupan Orang miskin ? Tesis yang dikemukakan di dalam tulisan ini adalah bahwa peningkatan taraf hidup Orang miskin merupakan suatu proses yang dimungkinkan karena di dalam dan di sekitar pemukiman kumuh terdapat peluang-peluang untuk memperoleh sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang mendatangkan penghasilan. Peningkatan taraf hidup dapat dicapai oleh warga miskin yang hanya menggunakan kebudayaan kemiskinan sebagai pedoman hidup yang bersifat situasional dan yang memiliki tingkat pencapaian (creed for achievement) yang kuat untuk memperbaiki kehidupannya. Melalui keterlibatannya di dalam pranata-pranata ekonomi yang berpedoman pada kebudayaan anti kemiskinan, warga miskin yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mempelajari cara-cara kerja yang efisien dan cara-cara mengakumulasi keuntungan untuk modal usaha, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kemiskinannya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasanminapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belumoptimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian inidigunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplanyang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikaldan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaantersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masihkurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalantol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukanmengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zonapendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapatkendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modalyang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACTThis paper discusses about the development planning of Minapolitan area inSukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are stillpoor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews andliterature study. The results showed that the plans are made in the master planwhich involves the central government, provincial government, local government,private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination inplanning. There are problems in the planning that is about participation offishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and thereis a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and districtrelated to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi andPalabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, withthe construction of the core zone and the supporting zone. But development is stillnot maximal because there is some constraints like infrastructure is still notmaximal, access to capital lending is still difficult and fishermans cultureundisciplined"

"ABSTRAKBatang Hari dengan luas daerah allran sungalnya hampir meliputi i darlluas wilayah Propinsi Jambi sering menimbulkan ban^r diberbagai teift--pat teimasuk di Kotamadya Jaiobi.Atas dasar pemikiran. tersebut maka tujuan darl penullsan Inl adalah untuk mengetabui wilayah klkisan dan v/ilayah endapan daerah aliran Batang Hari.Untuk mencapal apa yang dilnglnkan maka dia^nkan permasalahan l»Bagalmanabentuk muka bumi daerah aliran Batang Haii? 2»Dimana saja terjadikikisan dan endapan? 3.Bagaimana akibat dari sifat-sifat tersebut diatasapabila musim hujan tiba ?Batasan: wilayah penelitian hanya mencakup daerah aliran Batang Hariyang teimasuk dalam wilayah Propinsi Jambi..Untuk menjawab permasalahan maka metode yang digunakan dalam pembahasanadalah metode korelasi peta.Dari hasil korelasi peta ketinggian dan peta lereng akan diperoleh gambaran bahwa bagian Barat merupakan wilayah pegunungan vulkanik, bagiantengah merupakan wilayah lipatan dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi, yang tertuang dalam peta fisiograli.Dari hasil korelasi inipun dapat diperoleh peta wilayah kikisandan wilayah endapan dan apabila dikorelasikan dengan peta lereng danpeta penggunaan tanah maha akan dihasilkan peta wilayah terkiMs.Apabila dari semua sifatS tersebut dikorelasikan lagi dengan peta curahhujan, dimana wilayah aliran Batang Hari curah hujannya cukup besarlebih dari 2000 mn/tahun maka apabila musim hujan tiba dengan periodewaktu yang cukup lama di daerah aliran Batang Hari akan banjir,terutama pada wilayah dataran rendah berawa bagian Timur serta diberbagaitempat di wilayah lipatan berupa cekungan2 dan pada kanan kiriBatang Hari yang datar serta pendangkalan alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan dibawa arus sungai diendapkan.Dazi hasil pembahasan dapat dibuat rin^asan sebagai berikut :1.Bentuk muka bumi daerah aliran Batang Hari adalah bagian Barat merupakan milayah pegunungan vulkanik yang berbukit dan bergunung, bagian tengah merupakan wilayah lipatan yang bergelombang dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi.2.Wilayah kikisan terletak pada ketinggian 10^1000 meter dari muka lautatau lebih yang merupakan wilayah pegunungan dan wilayah lipatandengan kendringan lereng atau lebih.Pada ketinggian 7-10 meterdari muka laut kikisan yang terjadi tidak jelas, sangat kecil dimanabentuk muka bumi hampir datar, banyak cekungan2 terutama di kanan kiri Batang Hari.Wilayah endapan terletak pada ketinggian 0-10 meterdari muka laut, merupakan wilayah dataran rendah beraw^daerah rawaJambi terutama pada bagian hilir Batang Hari.3.Akibat dari sifat2 tersebut di atas apabila musim hujan tiba, daerahaliran Batang Hari akan banjir, terutama di wilayah dataran rendahberawa/daerah rawa Jambi dan pada cekungan2 di wilayah lipatan tej>»utama di kanan kiri Batang Hari yang datar serta dangkalnya alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan yang dibawa arussungai diendapkan."

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"Skripsi ini membahas tentang sebaran wilayah banjir tahun 2002,2007 dan 2008 di wilayah Rawa Buaya Jakarta Barat. Curah hujan, topografi dan penggunaanmerupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sebaran wilayah wilayah banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran banjir tahun 2002 dan 2007 hampir merata didaerah penelitian meliputi tanggul sungai, dataran banjir dan rawa belakang (back swamp), sementara pada kejadian banjir tahun 2008 sebarannya hanya meliputi dataran banjir dan rawa belakang. Variabel Curah Hujan yang paling mempengaruhi sebaran dan luas wilayah banjir di Rawa Buaya.This research explains about the spread of flood area in 2002, 2007 and 2008 in Rawa Buaya, West Jakarta. The rainfall, topography, and land use are some variables pointed to knowing the difference and the tantamount about the spread of flood area. Research?s result shows that the spread of flood area in 2002 and 2007 nearly flat in the natural leeve, flood plain, and back swamp. While in 2008, the spread covered only in flood plain and back swamp. Rainfall variable influences more to the spread and the flood-breadth-area in Rawa Buaya."