Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."

"Kapal dapat berpotensi menyebabkan pencemaran minyak laut karena digunakannya laut sebagai salah satu alat transportasi pelayaran. Dampak akibat terjadinya insiden tumpahan minyak di laut oleh kapal dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah dalam kasus tabrakan kapal Hebei Spirit di Korea Selatan yang menumpahkan sekitar 10.900 ton minyak mentak ke laut. Peran P&I Club penting dalam menanggung risiko tabrakan kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam tesis ini penulis akan membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama jaminan tanggung jawab hukum yang disediakan oleh Protection and Indemnity Club kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian third party liability coverage terhadap kerugian pencemaran minyak di laut akibat kecelakaan kapal, dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum P&I Club dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran minyak dilaut akibat kecelakaan kapal dalam kasus Hebei Spirit di Korea. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif dengan berlandaskan teori strict liability. Penelitian tesis ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa tanggung jawab hukum dari P&I Club terhadap pihak ketiga akibat pencemaran minyak di laut mengacu pada pay to be paid rules dan maksimal kompensasi yang diberikan diatur dalam pasal 5 ayat 1 CLC 1992. Dalam kasus Hebei Spirit, tanggung jawab dari Skuld P&I Club adalah berupa pembayaran klaim kepada pemerintah Korea melalui lokal koresponden dari Skuld Club yang berada di Seoul Korea.

---

Ships can potentially cause an oil pollution at sea due to the use of the sea as a means of shipping transportation. The impact caused by the occurrence of incidents of oil spills at sea by ships could causes an enormous loss. The example is in the case of the collision of the Hebei Spirit ship in South Korea which spilled around 10,900 tons of persistent oil into the sea. The role of the P&I Club is very important in bearing the risk of ship collisions that cause environmental pollution. This thesis will examine the legal liability guaranteed by P&I Club against the third parties in regard to oil pollution losses at sea due to ship accidents, also in terms of P&I Club's legal liability in settling compensation claims for oil pollution in Hebei Spirit case. The research method used in this thesis is juridical normative and will be elaborated based on strict liability theory. This research draws conclusions that third party liability provided by P&I Club in case of oil pollution at sea will be following the pay to be paid rules, with maximum amount of compensation subjected to article 5 paragraph 1 of CLC 1992. In the case of Hebei Spirit, the responsibility taken by Skuld P&I Club are to pay claim to Korean government through local correspondents of the Skuld Club located in Seoul Korea."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum dalam insiden tumpahnya minyak dari Kapal MT Southern Mermaid di Perairan Ciwandan pada tahun 2013. Tindakan yang telah Pemerintah Indonesia ambil dalam menangani insiden ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Instrumen penegakan hukum yang ditempuh hanya satu pula, yaitu penegakan hukum pidana. Selain itu dari segi peraturan nasional, masing-masing peraturan melahirkan penegak hukum dan instrumen penegakan hukum yang berbeda-beda. Sehingga timbul persoalan kewenangan. Peraturan internasional juga dijadikan pembanding sebagai sarana untuk menangani kasus tersebut.

---

This thesis tells about enforcement of law on Southern Mermaid oil spill incident in Ciwandan 2013. The measures taken by Indonesia in the respect of solving this incident still unclear. The instrument of law enforcement that had been used by Indonesia merely criminal enforcement. Moreover, every national regulation creates different law enforcer and instrument of law enforcement, so that problem of authority occurred. In this thesis, international regulation used as comparison to national regulation."

"Transportasi laut kapal berpotensi memberikan bahaya pencemaran melalui kecelakaan kapal. Kargo curah kering berbahaya yang diangkut dapat secara langsung memberikan paparan terhadap lingkungan laut. Kargo curah kering seperti batu bara dan bijih besi merupakan contoh jenis kargo curah kering berbahaya. Namun, saat ini informasi mengenai bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering akibat kecelakaan kapal X, menganalisis kebijakan penanggulangan, serta menyusun strategi keberlanjutan penanggulangan. Metode yang digunakan adalah mixed methods kuantifikasi risiko bahaya pencemaran, dampak sosial ekonomi, analisis komparatif kebijakan, serta analisis SWOT untuk penyusunan strategi. Hasil yang didapatkan yaitu tumpahan kargo curah kering kapal X termasuk kategori risiko rendah. Tumpahan berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, dengan estimasi sebaran tumpahan 874,187km2. Tidak terdapat dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Terdapat legal gap atas kebijakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun contingency plan nasional dan mengoptimalkan monitoring kecelakaan kapal.

---

Marine transportation has the potential to pose a pollution threat through ship accidents. Dangerous dry bulk cargoes carried may provide direct exposure to the marine environment. Dry bulk cargoes such as coal and iron ore are examples of dangerous dry bulk cargoes. However, current information regarding the dangers of pollution from spilled dry bulk cargo is still very limited. Therefore, this study aims to analyze the pollution hazard from spills of dry bulk cargo due to the X ship accident, analyze prevention policies, and develop strategies for sustainability of countermeasures. The method used is a mixed methods descriptive analysis of hazards, socio-economic impacts, policy comparative analysis, and SWOT analysis for strategy formulation. The results obtained are that the dry bulk cargo spill has an impact on marine environmental conditions, with an estimated spill distribution of 874,187km2. There is no socio-economic impact on the community around the location. There is a legal gap over the applicable policies. The strategy that can be implemented is to develop a national contingency plan and to optimize monitoring of ship accidents."

"Pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dapat berasal dari kegiatan migas. PT XYZ salah satu perusahaan migas bertugas mengoperasikan FSRU yang terletak dilepas pantai Labuhan Maringgai. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, FSRU melakukan bongkar muat BBM di tengah laut dengan metode STS. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis wilayah prioritas penangangan pencemaran tumpahan minyak berdasarkan dampak ekonomi dan sosial. Metode yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dengan pemodelan. Metode kualitatif dengan deskriptif dari hasil kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pemodelan pergerakan tumpahan minyak Musim Timur ke arah Barat, Barat Daya dan Barat Laut dan berdampak ke tambak udang dan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai. Penyebaran tumpahan minyak mencapai daratan pada jam ke-39 dengan panjang garis pantai terdampak sepanjang + 56 km. Mitigasi yang dilakukan jika terjadi tumpahan minyak adalah penanganan wilayah prioritas di Kecamatan Labuhan maringgai yaitu Kelurahan Sukorahayu, Margasari, Sriminosari, Muara Gading Mas dan Bandar Negeri.

---

Environmental pollution due to oil spills can come from oil and gas activities. PT XYZ, one of the oil and gas companies, is tasked with operating the FSRU which is located off the coast of Labuhan Maringgai. To meet operational needs, FSRU carries out loading and unloading of fuel in the middle of the sea using the STS method. The main objective of this study is to analyze priority areas for handling oil spill pollution based on economic and social impacts. The method used is a mixture of quantitative and qualitative. Quantitative method with modelling. Qualitative method with descriptive of quantitative results. The results of this study are modeling the movement of the East Season oil spill to the West, Southwest and Northwest and impacting ponds and mangroves in Labuhan Maringgai District. The spread of the oil spill reached land in the 39th hour with a length of affected coastline of + 56 km. Mitigation carried out in the event of an oil spill is the handling of priority areas in Labuhan Maringgai District, namely Sukorahayu, Margasari, Sriminosari, Muara Gading Mas and Bandar Negeri Villages."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"Tumpahan minyak di perairan telah menimbulkan pencemaran di lingkungan laut maupun di daerah pesisir pantai, sehingga perlu dilakukan penelusuran kejadian tumpahan minyak dapat digunakan untuk mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dan pergerakan tumpahan minyak di perairan Cilacap, Jawa Tengah tahun 2008, serta hubungannya dengan angin, arus, dan pasang surut. Identifikasi tumpahan minyak dilakukan dengan interpretasi citra Modis surface reflectance dengan melihat penurunan nilai spektral dan diikuti oleh peningkatan nilai fluorescence index. Tumpahan minyak menyebar di sekitar pesisir pantai Teluk Penyu Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala, dengan luas total area yang tercemar sebesar 1.378 ha. Angin merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap pergerakan minyak dibandingkan dengan arus dan pasang surut. Pergerakan tumpahan minyak menyebar menjauhi lokasi sumber tumpahan dan bergerak searah dengan arah angin menuju ke arah timur. Dari kondisi oseanografis menunjukan bahwa jenis penyebarannya termasuk kedalam jenis difusi gabungan ekspansi dan relokasi.

---

The oil spill in the waters has occurred pollution in the marine environment as well as in coastal areas, so needs to do investigation of occurrence oil spill which can use for disaster mitigation. This research is going to describe the distribution and movement of oil spill in Cilacap coastal, Central Java in 2008, and its relation with the wind, currents, and tides. Identification of oil spill conducted by Modis image surface reflectance interpretation by looking at the impairment of spectral and was followed increase in fluorescence index value. Distribution of oil spill spreading around at Teluk Penyu coast of south Cilacap, North Cilacap, Kesugihan, and Adipala, with a total area of 1.378 ha contaminated. Wind is the dominant factor influencing the movement of oil compared with currents and tides. The movement away from the spreading oil spill and the spill source location moves in the direction of the wind toward the east. Of oceanographic conditions indicate that the type of distribution, including the type of diffusion into the combined expansion and relocation."

"Tesis ini membahas tentang penilaian kualitas perairan dalam upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir kota pekalongan. Pada umumnya wilayah pesisir Kota Pekalongan digunakan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya pertambakan, namun karena kondisi perairan yang keruh dan telah tercemar oleh beberapa bahan pencemar, kegiatan budidaya menjadi tidak maksimal dilakukan. Informasi terkini tentang kondisi karakteristik fisika, kimia dan biologi di perairan Kota Pekalongan dianggap masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data parameter perairan di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 yang ditetapkan secara purposive, berdasarkan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah (KepMen KLH No.51/men-KLH/2004). Berdsarkan nilai TSS, TDS, DO, total fosfat, dan NH3 yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan dalam KepMen KLH No.51/men-KLH/2004, wilayah laut pesisir Kota Pekalongan sudah tercemar. Total beban cemaran tertinggi di muara sungai adalah TSS sebesar 8,317,79 mg/L. Adapun alternatif upaya yang perlu dilakukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk, penerapan teknologi melaui penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

---

The focus of this study is water quality assessment on control pollution effort in coastal areas of Pekalongan District. Generally, coastal areas of Pekalongan District was used as ponds culture, but as its waters condition and has been pollution by certain contaminant materials, its land culture activity has decreased and not maximally utilized. Recent information on physical, chemical and biological characteristic condition around Pekalongan District waters is limited. Therefore, parameter data availability was needed. Research was conducted in September 2012, which was determined as purposive, based on environmental quality standard enacted by government (Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004). Based on TSS, TDS, DO, phosphate total, and NH3 compared with environment quality standard in Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004, it realized that coastal areas of Pekalongan District were in polluted condition. Highest contaminant load total in outfall was TSS as amount 8,317,79 mg/L. Another alternative effort worth to be conducted is population growth control, applied technology based on 3R concept (reduce, reuse, recycle), Waste Water Plant, and conducting integrated communal solid waste management sustainability."