Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumberdaya lahan yang merupakan bagian dari ekosistem di bumi ini, yangmempunyai peranan sangat penting di dalam kehidupan manusia, tetapikemampuan sumberdaya lahan untuk menunjang kebutuhan pembangunanbersifat terbatas. Hal ini mengandung makna bahwa sejalan denganpeningkatan kebutuhan pembangunan, mau tidak mau tingkat kelangkaansumberdaya lahan akan semakin nyata. Hal ini dapat menimbulkan berbagaipermasalahan ataupun konflik baik antar manusia itu sendiri, maupun denganmakhluk hidup Iainnya. Seringkali juga pemanfaatan sumberdaya Iahan yangtidak sesuai dengan peruntukkannya, alih fungsi lahan yang tidakmemperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan dapat mengakibatkankerusakan sumberdaya lahan itu sendiri, yang pada akhirnya dampak negatifyang terjadi dapat diderita oleh manusia.Sistem Informasi Geogratis (SIG) merupakan sistem yang berbasis komputer,dimanfaatkan dalam penelitian ini dengan maksud untuk membantumemperoleh, mengolah dan menganalisis data secara cepat, serta menyajikaninformasi, baik berupa peta dan/atau ?atribut? secara cepat pula, dan relatifakurat, jika dibandingkan dengan cara manual. Penyajian data secara spatial(ke ruangan) ini memudahkan bagi para pengguna untuk melihat gambarankeseluruhan dalam skala kecil, serta persebarannya secara geografis.Kecepatan dan ketepatan dalam penyajian data ini sangat penting artinya,dimana pada era sekarang ini kita dituntut untuk dapat bergerak Cepatmengatasi permasalahan yang kompleks dan melakukan antisipasi terhadapkemungkinan permasalahan yang akan terjadi.Studi ini membahas tentang perencanaan penggunaan lahan untuk pertanian,khususnya sawah dan tanaman kopi, di kabupaten Lampung Timur propinsiLampung, dengan pendekatan kesuaian lahan, dan komponen-komponennya meliputi:1. Peta-peta tematik, yang menunjukkan penggunaan lahan, status lahandan satuan lahan, heserta dengan buku keterangan detilnya.2. Kritetia persyaratan tumbuh tanaman (padi, dan kopi)

---

AbstractLand resource is a part of the earth ecosystems that has a very significantpart for human beings, but its ability has been limited on supportingdevelopment needs. It means that the more increasing development needs,land resources will be scarce. It causes various problems or connict amongpeople themselves, or with other creatures. Exploiting land resources is oftennot appropriate with the allotment of the landuse, for example exchangingland function without caring ftmctions of enviromnental conservation aspectwill destroy land resources itsem and at last-people will suffer fiom itsnegative impacts.Geographic Infomation system is a system based on computeri. It is madeuse of the research as aid for get-ting, processing, and analyzing data exactly,and provides information as a map and/or atributte more exactly and relativeaccurate than manual way. Providing data in spatial make users easier to observe pictures totally in small scale, and their geographical spreading.Speed and accurate on providing data are of great important in this era whenwe have to solve complicated problems that will be unavailable demand.This study reviews landuse planning in agricultural field, particularly rice fieldand coffee in East Lampung Regency. It approaches the analysis with landsuitability method by using thematic maps and some criteria of landsuitability. Data is collected Hom the Held without any validation before andprocessed by using Arc/Info."

"Mengingat pentingnya peranan air, sangat diperlukan adanya sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Di Indonesia, sumur gali merupakan sarana air bersih yang banyak digunakan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan karena sumur gali tergolong mudah dan murah dalam pembuatannya. Akan tetapi sumur gali mempunyai resiko pencemaran yang sangat tinggi. Kondisi fisik lingkungan dapat berpengaruh kepada turunnya kualitas air tanah dangkal tersebut. DA Ci Deres memiliki berbagai macam jenis Penggunaan tanah dan juga jenis tanah dan batuan. Pesebaran konsentrasi TDS tertinggi terdapat di tengah DA Ci Deres dibandingkan bagian Barat Laut dan juga Tenggara DA Ci Deres. Lalu parameter konduktivitas, nitrat, sulfat dan juga fosfat memiliki nilai konsentrasi tertinggi pada wilayah Barat Laut DA Ci Deres dan parameter pH, kekeruhan dan juga klorida memiliki tingkat nilai konsentrasi tinggi yang berada di wilayah Tenggara DA Ci Deres. Salah satu faktor tercemarnya air tanah tersebut di akbitkan oleh faktor fisik yang terdapat di wilayah DA Ci Deres tersebut. Untuk mengetahui akan lebih jelas maka dilakukanlah uji statistik untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kondisi fisik di Wilayah DA Ci Deres tersebut dan seberapa kuat akan tingkat korelasi tersebut. Hasil Dari uji statistik tersebut menyatakan bahwa jenis batuan dan penggunaan tanah memiliki korelasi yang positif terhadap nilai kualitas air di DA Ci Deres. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel pada seluruh DA Ci Deres.

---

Given the importance of the role of water, it is very necessary to have a water source that can provide good water in terms of quantity and quality. In Indonesia, dug wells are clean water facilities that are widely used by the community, both in urban and rural areas because dug wells are relatively easy and inexpensive to make. However, dug wells have a very high risk of pollution. Shallow ground water if it has been polluted will be difficult to recover. The physical condition of the environment can affect the quality of the shallow groundwater. DA Ci Deres has various types of land use and also types of land and rocks. The highest distribution of TDS concentrations was in the middle of DA Ci Deres compared to the north and also south of DA Ci Deres. Then the parameters of conductivity, nitrate, sulfate and phosphate also have the highest concentration values ​​in the North region of DA Ci Deres and pH parameters, turbidity and chloride have high concentration values ​​in the South DA DA Deres. One of the factors that contaminated the groundwater was caused by physical factors found in the DA Ci Deres region. To find out more clearly, a statistical test was conducted to find out whether there was a correlation between the physical conditions in the DA Ci Deres Region and how strong the correlation level would be. The results of these statistical tests state that the geology and landuse has a positive correlation with the groundwater quality at DA Ci Deres. This can be seen from the value of F is bigger than F table in DA Ci Deres."

"Dengan intensitas perkembangan yang tinggi, salah satu masalah yang dihadapi DKI Jakarta saat ini adalah perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Kawasan Kemang di Jakarta Selatan adalah kawasan yang diarahkan sebagai kawasan perumahan pada dokumen Rencana Tata Ruang. Namun pada kenyataannya, kini pola kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut semakin bergeser menuju ke arah yang lebih komersial.Perubahan pemanfaatan ruang ini meningkatkan intensitas kegiatan dan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan prasarana pendukung yang pada awalnya ditujukan untuk pelayanan perumahan. Berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah penelitian berlangsung di luar asumsi perencanaan sehingga dampak Lingkungan akibat berubahnya pemanfaatan ruang ditelusuri berdasarkan fenomena yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut. Dampak pada Lingkungan fisik yaitu kemacetan lalu lintas, meningkatnya limbah padat dan cair, dan kebisingan. Selain itu, secara sadar pelaku usaha juga menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan usahanya (free riders). Dampak pada Lingkungan sosial ekonomi adalah terjadinya konflik sosial, meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan penerimaan pemerintah dan pajak dan retribusi.Untuk mengakomodasi munculnya kegiatan-kegiatan usaha di kawasan ini, dengan tetap mempertahankan peruntukan utama Kawasan Kemang sebagai kawasan perumahan, Pemerintah DKI memberlakukan Kawasan Kemang sebagai Kampung Modern, yaitu kawasan permukiman yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang ada, agar kawasan permukiman tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan penghuninya sendiri. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak kegiatan usaha yang kelengkapan izinnya belum memenuhi syarat, masih bermunculannya tempat-tempat usaha Baru, dan masih adanya kegiatan usaha yang berlokasi di Luar kawasan yang diperbolehkan. Hal ini secara langsung melanggar peraturan hasil penyesuaian tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan dapat diandalkan. Mengingat sudah banyaknya dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi formatif pada keefektifan produk dan proses pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang. Kriteria utama yang digunakan dalam evaluasi adalah kriteria keefektifan yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Penelitian dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan by product dan pendekatan by process. Pendekatan by product menilai keefektifan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui evaluasi keefektifan produk yang mengatur pemanfaatan ruang, dan pendekatan by process, menilai keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menganalisis proses dan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang dijalankan oleh institusi tersebut.Dari sisi produk, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika ketiga indikator yaitu pemanfaatan lahan, kegiatan penunjang perumahan, dan pemanfaatan ruang di lokasi yang diizinkan dapat dipenuhi. Dari sisi proses, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika keenam indikator yaitu proses pelayanan IMB, proses pelayanan IPB, proses pelayanan izin UUG, proses pelayanan SKM, pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang penertiban dapat dipenuhi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kemang belum efektif. Untuk penyempurnaan kinerja institusi terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Kemang, maka perlu dilakukan upaya untuk: 1) Melaksanakan up-grading atau peningkatan kualitas (capacity building) aparat institusi, terutama dalam hal pengaktifan monitoring dan pencegahan dampak; 2) Melakukan pemantauan, pendataan, dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan ruang secara menyeluruh dan periodik/rutin untuk mendapatkan basis data dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang; 3) Melakukan penajaman tugas pokok dan fungsi institusi yang terkait atau mengupayakan dibentuknya tim khusus yang secara formal berada dalam struktur kepemerintahan daerah dan resmi berwenang.

---

With its high intensity development, Jakarta is currently faced with the problem of uncontrolled change of spatial use. South Jakarta's Kemang is an area determined by the city Spatial Planning document for housing. However, facts show that the area had gradually been used for more commercial purposes.

The change in spatial use has resulted in higher level of activities and consequently lower level of service of the supporting facilities initially planned for residences. Various activities in the research area took place beyond what had been settled. Therefore, the environmental impacts due to the change of spatial use in Kemang were measured based on the phenomena resulting from such change. Impacts on the physical environment included traffic jams, increased volume of solid and liquid waste and higher level of noise disturbance. Business owners consciously acted as free riders by intentionally making use of public facilities. Impacts on socio-economic conditions were social conflicts, more employment opportunities for residents in the area and increased government revenues from taxes and levies.

In order to make room for new businesses in Kemang while maintaining its status as a residential area, Jakarta city administration has determined the area as a Kampung Modern (Modem Village), i.e. an area integrated with existing business activities to enable it to meet the needs of its residents. However, there are still many businesses with no proper business licenses, and new ones keep springing up despite the fact that these violate the revised city regulation. People have even set up their businesses outside permitted zones. To solve this problem, it is crucial to have effective and reliable control measures regarding the area spatial use. Since there are already many documents concerning spatial use in Kemang, this research focused on the effectiveness of institutions related to spatial use control in the area.

Using formative evaluation approach, the research assessed the effectiveness of the products and spatial use control in Kemang. The key criterion used was effectiveness. It had to do with whether an alternative had achieved the expected result or had reached the target of the action. By product and by process approaches were used. The by product approach measured the effectiveness of spatial use control by evaluating the product controlling spatial use in Kemang while the by process approach reviewed the effectiveness of institutions dealing with spatial use by analyzing the process and procedure of spatial use control implemented by these institutions.

In terms of product, spatial use control in Kemang would be considered to have been effective when the following three indicators, i.e. land use, housing supporting activities and spatial use in permitted locations had been in place. In terms of process, such control would be effective when six indicators such as building construction permit, building use permit, nuisance law permit and construction certificate applications as well as monitoring and control duties and responsibilities had been properly in place.

It can be concluded from the research results that the institutions dealing with spatial use control in Kemang had not been performing effectively. Improving the performance of institutions concerned with spatial use control in Kemang calls for: 1) Upgrading or building the capacity of the institutions' officers, particularly in monitoring implementation and impact prevention; 2) Monitoring, collecting data and preparing comprehensive and periodic/routine reports of spatial use activities to develop a database to support spatial use monitoring and controlling; 3) Enhancing related institutions' key responsibilities and functions with one institution authorized to monitor the implementation, or establishing a special team which will be within the formal regional government structure and given the official authority to perform spatial use control."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan jawaban apakah Hak Guna Usaha yang diberikan di atas tanah ulayat memenuhi konsep keadilan dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “normative-empiris” yaitu dengan menganalisa aturan perundang-undangan yang ada, kemudian mengujinya dengan praktek empiris yang peneliti temukan di lapangan. Tekhnik pendekatan yang peneliti lakukanya itu kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat dideskripsikan sebagaimana di bawah ini: Salah satu tujaun Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disingkat UUPA adalah “meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, UUPA telah menyusun pokok-pokok aturan yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikelompokkan kedalam 8 (delapan) asas yang peneliti sebut sebagai 8 (delapan) asas UUPA yakni : 1) Asas Kebangsaan, 2) Asas Kekuasaan Negara, 3) Asas Pengakuan atas Hak Ulayat, 4) Asas Fungsisosial, 5) Asas kewarganegaraan, 6) Asas Kesetaraan dan Perlindungan, 7) Asas Landreform, 8) Asas Rencana Umum. Berdasarkan asas Kekuasaan Negara, ditetapkan hak-hak atas tanah yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 16. Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak guna Usaha (HGU). HGU ini adalah salah satu dari hak yang tidak berdasarkan sistematik hukum adat disamping Hak guna Bangunan (HGB), namun menurut penjelasannya, hak ini diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern saat ini Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Sungguh pun begitu, UUPA member peluang untuk memberikan Tanah Ulayat sebagai obyekdari HGU tersebut. Sementara, UUPA juga memberikan pengakuan kepada Tanah Ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat, dengan persyaratan sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Persyaratan tersebut membuat posisi Tanah Ulayat menjadi dilematis, dimana pada satu sisi diakui keberadaannya, dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terhadap pengakuannya. Oleh karena itu, dalam prakteknya, justru “Tanah Ulayat” sangat banyak menjadi obyek HGU dan tidak jarang menimbulkan konflik. Cara-cara penyerahan Tanah Ulayat menjadi obyek HGU ada tiga macam yaitu: 1) Diserahkan secara sukarela, 2) Pengebirian UUPA oleh undang-undang lain, dan 3) Alasan kepentingan umum. Ketiga bentuk penyerahan tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik baik konflik vertical maupun konflik horizontal. Penyerahan Tanah Ulayat sebagai obyek HGU, telah menyebabkan terjadinya penguasaan tidak terkendali terhadap tanah masyarakat adat tersebut, meskipun pada kenyataannya, Indonesia menjadi negara yang memilki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yang mencapai 9 juta hektar.Namun di balik itu, suatu hal yang ironis, keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang menjadi tujuan UUPA tidak terwujud, bahkan sebaliknya ketidakadilan dan kemiskinan telah menjadi langganan yang abadi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terkosentrasinya penguasaan tanah kepada segelintir orang yang mempunyai modal, sementara program “landreform” yang merupakan salah satu asas dari UUPA dan yang diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan menujukan bahwa, penguasaan tanah ulayat oleh pemegang HGU, hanya menguntungkan pemegang HGU tersebut, sementara penghasilan yang diperoleh petani yang berstatus petani plasma tidak lebih dari penghasilan buruh tani. Meskipun diakui, penghasilan tersebut bersifat tetap dan menjamin kelangsungan hidup petani tersebut. Namun, secara hakikat, jauh dari apa yang disebut "Sejahtera".

---

The aim of this research is to examine and find answer whether a given leasehold on communal lands meet the concept of the justice and the greatest prosperity for the people. The technique used is a qualitative approach by conducting a depth interview with some respondents in place of research. The method used in this research is a normative- empirical by analyzing the rules and the regulation that exist, then test it with empirical practice that researcher has found in the research. The result of this research can be described as follow :

One of the purposes of the Act No.5 of 1960( herein after refer to as UUPA) is lying the groundwork for the preparation of National Agrarian Law would be an instrument to bring prosperity, the happiness, and justice for the people and nation mainly peasant society in the framework a fair and prosperous society.

To achieve the goals, UUPA has made the points rule concerning the earth, water and air space are grouped into eight principles that researchers refer to as the eight principles of UUPA namely: 1) The principle of Nationality, 2) The principle of State authority, 3) The principle of recognition of customary right, 4) The principle of social functions, 5) The principle of citizenship, 6) The principle of equality and protection, 7) The principle of land reform, 8) The principle of general plan.

Base on the principle of State authority, set the right on land namely as set in the article 16 of UUPA. One of the rights is “ leasehold” (herein after refer to as HGU). It is one of right on land which is not based on customary law. Another is building rights. But in the general explanation of UUPA, this right is made to meet the requirement of today’s modern society.

In accordance with article 28 paragraph 1 of UUPA, HGU is the right to manage the land owned directly by the state. Even though so, UUPA provide an opportunity to give Customary Land as the object of HGU. While UUPA also give recognition to Customary Land as the right of the indigenous community with conditions as long as still there and in accordance with national interest. The requirement has made the right to cultivate in a dilemma as on the one hand UUPA acknowledge its existence but in the other hand it must fulfill a certain requirement to be recognized. In practice, even the most communal lands become the object of HGU and often cause conflict with indigenous people. There are three kinds of hand over the customary land to HGU applicant. 1) Voluntary surrender, 2) Castration of UUPA by other Law, 3) The reason public interest.

The third form submission have the same potential for conflict both vertical and horizontal conflict. Submission of communal lands as an object of HGU has resulted in uncontrolled possession of the lands of the indigenous people. Even in fact, Indonesia become the largest palm oil production countries in the world achieving 9 billion hectare. However, an ironic thing, justice and prosperity as the main goal of UUPA is not realized. On the contrary, injustice and poverty have become immortal subscription to the people and the nation of Indonesia. It because the concentration of land ownership to a handful of people who have capital. While landrefom program as one of the principles in the UUPA and expected to bring justice and prosperity not working properly.

The result of research indicate that the lease hold on communal land will only benefit that concession holder of HGU. Meanwhile the income of small holder farmaer as nothing more than a hodge income. Although admittedly, the income is fixed and ensure the survival of the farmers. But in nature, away from the so-called prosperous."

"Dari tiga jenis kebutuhan pokok (basic needs) manusia, yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan), pemenuhan akan papan (perumahan) merupakan ynag paling sulit. Bila untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dengan modal sekian puluh ribu rupiah misalnya, seseorang sudah dapat memenuhinya dalam waktu singkat. Namun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya hanya dengan modal ratusan ribu, satu atau dua juta rupiah akan tetapi harus bersedia mengeluarkan anggaran dalam jumlah puluhan, ratusan juta dan bahkan mungkin juga sampai dengan miliaran rupiah. Terlebih bagi pihak yang ingin mempunyai rumah yang luas dan kualitas bagus, harus rela merogoh kantongnya dlam-dalam karena biayanya cukup besar.Kehadiran rumah dalam kehidupan manusia urgensinya tidak hanya satu fungsi akan tetapi terdiri dari berbagai macam fungsi. Seperti kata fenomenolog, tempat kediaman (rumah) adalah pusat dunia, tempat di mana kita berakar, di mana ada perlindungan, keamanan dan intimitas. Tempat kediaman memberi kemungkinan untuk dinamika dsar dari eksistensi manusia, yaitu pergi dan pulang. Orang mulai membuat tempat kediaman manakala ia percaya akan adanya tempat dan waktu yang akan datang"

"Peningkatan kebutuhan air bersih berbanding lurus dengan peningkatan jumlah air limbah yang dihasilkan. Pada umumnya, di Indonesia greywater hanya akan dibuang menuju drainase. Lahan basah buatan merupakan salah satu teknologi konvensional yang dapat mengolah greywater. Pengolahan dengan sistem lahan basah buatan dapat menjadi alternatif untuk mengolah greywater menjadi air baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan serta pengaruh organic loading rate terhadap efektivitas lahan basah buatan dengan kombinasi Canna indica dan Phragmites karka dalam mendegradasi TSS, BOD5, COD, NH4-N, dan Fecal coliform dalam greywater. Penelitian ini menggunakan jenis lahan basah buatan aliran horizontal bawah permukaan dengan sistem batch dengan kombinasi media kerikil, pasir silika, arang, dan tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahan basah buatan dengan kombinasi tanaman Canna indica dan Phragmites karka mampu mencapai efisiensi penyisihan polutan sebesar 88% untuk BOD, 71% untuk COD, 86% untuk TSS, 95% untuk amonia, dan 96% untuk Fecal coliform. Organic loading rate yang diterima oleh lahan basah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja lahan basah. Berdasarkan hasil tersebut, lahan basah buatan dengan kombinasi Canna indica dan Phragmites karka memiliki kinerja yang efektif dalam menurunkan polutan TSS, BOD5, COD, amonia, dan Fecal coliform.

---

The increase in the need for clean water is followed by an increase in the amount of wastewater produced. Generally, in Indonesia, greywater will only be discharged into drainage. Constructed wetland is one of the conventional technologies that can treat greywater. Treatment with an constructed wetland system can be an alternative to processing greywater into raw water. The purpose of this study was to analyze the ability and effect of organic loading rate on the effectiveness of constructed wetlands with a combination of Canna indica and Phragmites karka in degrading TSS, BOD5, COD, NH4-N, and Fecal coliform in greywater. This study uses horizontal subsurface flow constructed wetland with a batch system with a combination of gravel, silica sand, charcoal, and soil media. The results of this study indicate that the constructed wetlands with the combination of Canna indica and Phragmites karka were able to achieve pollutant removal efficiency of 88% for BOD, 71% for COD, 86% for TSS, 95% for ammonia, and 96% for Fecal coliform. The organic loading rate received by the wetland does not have a significant effect on the performance of the wetland. Based on these results, an constructed wetland with a combination of Canna indica and Phragmites karka has an effective performance in reducing TSS, BOD5, COD, ammonia, and Fecal coliform."

"Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditempuh melalui beberapa kebijakan umum. Salah satu kebijakan umumnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaran pemerintahan dengan program prioritas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Namun sampai saat ini beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pemanfaatan SI/TI, terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia SI/TI masih menjadi isu strategis organisasi. Beberapa faktor telah diidentifikasi seperti kurangnya integrasi antar aplikasi, investasi TI yang tidak mendukung tujuan bisnis dan kurangnya sumber daya manusia TI. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan strategis sistem informasi Pemerintah Kabupaten Lebak yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah Peppard dan Ward dengan alat analisis seperti Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis dan McFarlan Strategic Grid. Sedangkan analisis tematik digunakan sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Strategi SI yang dihasilkan berupa pembangunan dan pengembangan 37 aplikasi yang dapat mempercepat proses layanan, mengotomasi proses bisnis, memangkas birokrasi serta mudah di akses. Strategi TI yang diusulkan adalah pembangunan pusat data pada Dinas Komunikasi dan Informatika, penambahan infrastruktur serta peningkatan keamanan data dan jaringan internal organisasi. Sedangkan strategi manajemen SI/TI meliputi kebijakan SI/TI yang terpusat, perubahan struktur organisasi SI/TI serta penataan sumber daya manusia TI. Hasil tersebut diatas menjadi rekomendasi dalam melaksanakan prioritas pengembangan, sumber daya dan investasi TI terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak.

---

Nowdays, information technology utilization has become a necessity for local governments in improving public service-oriented governance. The Government of Lebak Regency has a strategic objective of improving the performance of local government through several general policies. One of the common policies is to optimize the utilization of information technology that supports the implementation of government with priority program optimization of information technology utilization. But until now some problems such as limited facilities, infrastructure and human resources of IS/IT still become strategic issue of the organization. Several factors have been identified such as lack of integration between applications, IT investments that do not support business goals and lack of IT human resources.

This paper aims to create a strategic planning information system of Lebak Regency Government that aligns with the goals and objectives of the strategic organization. The Peppard and Ward framework was used with analytical tools such as Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis and McFarlan Strategic Grid. While thematic analysis is used as a method of data analysis. This research resulted in strategic planning of information system consisting of SI strategy, IT strategy and management strategy of IS/IT that aligned with organizational business objectives.

The IS strategy is the development of 37 applications that can accelerate the service process, automate business processes, cut bureaucracy and easily access. The proposed IT strategy consist of the development of data centers at the Office of Communications and Information, the addition of infrastructure and increased security of data as well as internal network of the organization. While the IS/IT management strategy includes a centralized IS/IT policy, changes in organizational structure of IS / IT as well as IT human resource management. These become a recommendation in prioritizing IT development, investment and resources in order to achieve the goals and objectives of the Lebak Local Government."