Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance yang cukup pentingperanannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus.Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dan arahan Pendiri. Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari pelaksanaan peraturan GPFG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP- 136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Sebagai akibatnya, praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian GPFG pada Dapetri.Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun.Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFG pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :1.Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun benchmarking dengan best practices Komisaris bank umum.2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan best practices dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA).3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa kesesuaiannya dengan best practices dana pensiun internasional.Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri. Kondisi ini terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan peralihan. Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada best practices dana pensiun internasional.Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPFG, saat ini Dapetri telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal. Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi mencapai praktek GPFG yang lebih baik di masa mendatang."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"International Monetary Fund (IMF) hadir sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mengatur masalah keuangan global melalui berbagai kerja sama maupun kesepakatan. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan yang mengundang kritik dari berbagai pihak dan menuntut tanggapan dari IMF sebagai institusi yang aktif dalam sistem internasional. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memetakan literatur-literatur yang memberikan kritik terhadap IMF dari berbagai sisi, beserta tanggapan yang diberikan oleh IMF kepada kritik tersebut. Jenis literatur yang digunakan di dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, bab dalam buku, dan buku. Tinjauan literatur akademik ini menggunakan metode pengorganisasi taksonomi dari 28 literatur akademik yang dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu (1) Kritik terhadap IMF atas tiga objek utama yaitu paradigma, struktur institusi dan program; (2) Tanggapan IMF terhadap Kritik Tulisan ini menemukan dua konsensus, yaitu posisi IMF sebagai intitsui keuangan primer dalam sistem internasional dan kebutuhan reformasi yang harus dilakukan oleh IMF. Adapun perdebatan yang hadir dalam literatur terutama terrkait efektivitas respons. Berdasarkan hal tersebut studi ini menyimpulkan bahwa walaupun kritik diberikan secara terpisah, permasalahan yang menjadi objek kritik memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi-solusi yang dirumuskan secara bersamaan.

---

The International Monetary Fund (IMF) is an international institution that aims to regulate global financial issues through various collaborations and agreements. However, throughout its journey, there have been several inconsistencies and problems that have invited criticism from various parties, demanding a response from the IMF as an active institution in the international system. Based on this context, this article aims to map literature that provides criticism of the IMF from various perspectives, along with the IMF's responses to those criticisms. The types of literature used in this article are journal articles, book chapters, and books. This academic literature review utilizes a taxonomy organizing method of 28 academic literatures grouped into two major themes: (1) Criticism of the IMF regarding three main objects, namely paradigms, institutional structure, and programs; (2) IMF's response to criticism. This article finds two consensuses: the position of the IMF as the primary financial institution in the international system and the need for reform that the IMF must undertake. The debates present in the literature primarily revolve around the effectiveness of responses. Based on these findings, this study concludes that although criticisms are given separately, the issues being criticized have interconnected roots, requiring solutions that are formulated collectively."