Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini, selain merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, diharapkan pula dapat memberikan gambaran kepada pembaca me_ngenai tokoh Hong Xiuquan dan peranannya dalam pemberontakan Taiping (1850-1864). Dalam membahas skripsi ini, penulis mengguna_kan pendekatan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang berisikan tentang masalah.tersebut. Hasil penelitian dari sumber bacaan tersebut di atas, penulis rangkaikan menjadi suatu karangan yang membahas studi sejarah Cina. Dalam tulisan penulis menitik beratkan pada Peranan Hong Xiuquan Dalam Pemberontakan Taiping...

---

"

"Tulisan ini membahas tentang tiga buku sastra perjalanan karya Agustinus Wibowo. Ketiga karya Agustinus itu telah masuk ke pasar buku Indonesia dan dibaca banyak orang. Cara Agustinus mengekspresikan kisah hidup dan perjalanannya ke berbagai negara dalam bentuk teks cerita menjadi daya tarik sendiri bagi para pembacanya karena penuh dengan refleksi yang muncul dari renungan-renungannya. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konteks ruang dan waktu yang membuat karyakarya Agustinus dapat diterima oleh pembaca. Terbacanya buku-buku tersebut mengisyaratkan kondisi masyarakat tertentu pada suatu masa ketika selera mayoritas pembaca adalah buku panduan perjalanan yang praktis serta kisah-kisah tentang kesuksesan mencapai mimpi. Dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara mendalam yang diterapkan pada tiga orang pembaca karya-karya Agustinus dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara selera para pembaca dengan gaya penulisan Agustinus. Diterimanya buku-buku Agustinus oleh pembaca juga menunjukkan adanya keserasian antara kenangan para pembacanya dengan cerita-cerita yang dituturkan Agustinus dalam buku-bukunya.

---

This undergraduate thesis discusses about three travel writing books written by Agustinus Wibowo. Agustinus’ works have entered Indonesian book market and been read by many people. The way he expresses his life story and his travels to many different countries in narrative textual form has appealed many readers for his reflective contemplations. It brings out some issues about the temporal and spatial

contexts from which Agustinus’ works are being accepted by the readers. The readability of those books indicates some social conditions in particular time, when the mainstream taste longs for practical how-to traveling books and successful stories about making dreams come true. Using observation and in-depth interview methods applied to three readers of the books, it can be known that there are some concordances between the readers’ taste and Agustinus’ writing style. The readers reception of his books also shows that there are some harmonies between the readers memories and Agustinus’ stories told in his books."

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."