Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2711 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maluku: The Local Goverment of Maluku, 2000
R 912.598 5 LOC t
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
McCarthy, David J.
352 McC l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
2 jil
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Hafidzan Adzani
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43105
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stanley, David T.
Washington, DC: Brookings Institution , 1972
331.881 135 2 STA m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hartanto Rosojati
"Banda adalah cerminan wilayah yang mengalami proses penguasaan sumber daya alam pada masa kolonial. Setelah kolonialisasi berakhir, penguasaan sumber daya tidak hanya terletak pada konteks sumber daya alam yang dikategorikan sebagai komoditi. Muncul heritage tourism sebagai subyek kontestasi baru pada kehidupan Banda saat ini. Melalui fenomena tersebut, tesis ini berargumen bahwa proses penguasaan sumber daya heritage tourism memunculkan model kepemimpinan yang dapat dikategorikan sebagai “big man”. Selanjutnya, konsep political ecology yang lazim dipahami sebagai sebentuk proses atau keputusan politik yang dapat berpengaruh pada lingkungan, juga dapat diterapkan pada konteks heritage tourism di Banda yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kondisi ekologis yang terdampak dari adanya proses politik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, serta didukung studi literatur dan studi berbasis internet.

Banda is an area that experienced the process of dominating natural resources during the colonial period. After the era of colonialism ended, the form of control is not only about natural resources, which categorized as commodities. Heritage tourism emerged as a new form of control in Banda. This thesis argue, heritage tourism construct new leadership model that called “big man”. To elaborate heritage tourism, this thesis use the concept of political ecology which is understood as political process or decision that affect to the environment. Data collection uses field research method, literature studies, and internet-based studies."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
New York: Routledge, 2017
363.6 WOR
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Eko Prastiyo
"ABSTRAK
Pemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integral
yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintah
daerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
efisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomi
indonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kota
tahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysis
untuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruh
variabel eksogen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kota
di wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintah
kabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibanding
wilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun di
beberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah
kabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalam
waktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup dan
rata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensi
di Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecil
cenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikan
tinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yang
berada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luas
kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikan
terhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politik
pada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

ABSTRACT
Local government is the spearhead of regional development and an integral part
that can not be separated from national development. This study aims to analyze the
relative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015
and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by using
data of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis method
to measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenous
variables influence.
The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is well
distributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. In
addition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Another
results show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.
From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomes
the dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, the
government with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the number
of highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. The
exogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java and
Kalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happened
to the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."
2018
T50050
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Win Sherly Tan
"
ABSTRAK
In order to comply with education rights as mandated by the 1945 Constitution, a non-formal education has been introduced to Indonesian society. Non-formal education is regulated by Article 26, paragraph 1-7 of Law No. 20 of 2003 on National Education System. Since this provision is mandated by the Law, it is questioned whether the Government of Batam City has efficiently implemented the educational rights for all. Another question is whether the delivery system of equal education conducted by Community Learning Center and Homeschooling in Batam City which aim to assist the Batam City Government are the solutions in providing education rights for all in Batam City. This research finds that Law No. 20 of 2003 on National Education has not been effectively implemented by the Batam City Government, particularly the Education Office under the Batam City Government because non-formal educations as one of the solutions of delivering equal education for all remains to face problems. The problems are students in non-formal education programs are not students at the study age and yet they must follow the same curriculums as students in formal schools. This research also finds that the Education Office under the Batam City Government fails to disseminate the requirements under Law No. 20 of 2003 to Community Learning Center in Batam City. In addition, it also fails to conduct regular monitoring and auditing in relation to learning process performances of Community Learning Center in Batam City."
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017
340 UI-ILR 7:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>