Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Terdapat tiga Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020 salah satunya adalah PSAK No. 71: Instrumen Keuangan. PSAK No. 71 diterapkan oleh seluruh entitas atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Tidak terdapat pengecualian dalam PSAK No. 71 bagi Dana Pensiun dalam menerapkan PSAK No. 71 tetapi kondisi yang terjadi adalah Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 karena adanya salah persepsi dari Dana Pensiun mengenai PSAK No 71 dan Dana Pensiun cenderung untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 untuk penilaian investasi serta SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 untuk pelaporan keuangannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 beserta isu yang muncul beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Dana Pensiun. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen berupa arsip laporan keuangan dan seluruh informasi penunjang serta wawancara kepada direksi dan karyawan Dana Pensiun X serta auditornya. Hasil dari penelitian bahwa PSAK No. 71 wajib diterapkan di Dana Pensiun dan faktor yang menyebabkan PSAK No. 71 tidak diterapkan antara lain (1) kurangnya pemahaman mengenai ruang lingkup PSAK No. 71 dan (2) adanya persepsi yang kurang tepat tentang PSAK No. 71 bahwa bila sudah menggunakan nilai wajar berarti sudah menerapkan PSAK tersebut. Isu yang muncul dan dampaknya dari tidak menerapkan PSAK No. 71 yaitu (1) nilai aset dalam laporan keuangan kurang tepat dan kurang mencerminkan kondisi aset Dana Pensiun karena salah satu aset keuangan Dana Pensiun seharusnya ada penurunan nilai tetapi tidak diterapkan oleh Dana Pensiun dan (2) kurang pengungkapan sehubungan dengan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan yang membuat laporan keuangan menjadi kurang informatif. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan tambahan referensi terkait penerapan PSAK No. 71 di industri dana pensiun.

---

There is three Financial Accounting Standards that effectively applied on January 1, 2020 which one of them is PSAK No. 71: Financial Instruments. PSAK No. 71 applied for all entities for its financial instruments owned. There is no exception for Pension Fund to applied PSAK No. 71 but the condition occurred that Pension Fund did not applied because there is Pension Fund’s misperception in regards of PSAK No. 71 and Pension Fund tends to fulfil the regulations issued by Financial Services Authority namely SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 for investment valuation also SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 for the financial reporting. This study is for identifying factor that causing Pension Fund not applying PSAK No. 71 also the issues and the impact to the Pension Fund financial statements.

This study uses qualitative approach through document analysis such as financial statements and all supporting information also interviews with Pension Fund X’s directors and employees also the auditors. The result showed that Pension Fund have to applied PSAK No. 71 and the factor causing it namely (1) lack of understanding the scope of PSAK No. 71 and (2) there is misperception of PSAK No. 71 which using fair value means already applied PSAK No. 71. The issues and impact for not applying PSAK No. 71 namely (1) the total assets in the financial statements less precise and not reflecting the Pension Fund’s asset value since impairment is not applied to one of its financial assets and (2) less disclosure for financial instruments disclosure in the financial statements that caused the financial statement less informative. The outcome of this study is to give additional reference in regards applications of PSAK No. 71 in pension fund industry."

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan pelanggan dalam lembaga keuangan nonbank. Penelitian akan melihat seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan dimensiapa saja yang memberikan pengaruh terbesar dan terkecil dalam pembentukan tingkatkepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan karena sebagai sebuah organisasi keuangannon bank, kepuasan pelanggan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untukkebelangsungan hidup oragnisasi tersebut.Peneliti menggunakan SERVQUAL sebagai metode untuk mengukur tingkatkepuasan pelanggan karena metode ini adalah metode paling komprehensif dalammeneliti faktor pembentukan kepuasan pelanggan.Hasil temuan dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebihfokus. Strategi komunikasi dapat diarahkan untuk menyasar ke faktor yang palingberpengaruh dalam membentuk kepuasan pelanggan.Bagi kajian ilmu komunikasi, hasil peneltian ini sangat berguna untuk melihatbagaimana dalam sebuah organisasi keuangan non bank kepuasan pelangganterbentuk, dan faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh lebih besar dari yanglainnya.

---

This study discusses the customer satisfaction measurement in the non-bank financial

institutions. The study will look the level of customer satisfaction and what

dimension gives the largest and smallest influence in the formation of customer

satisfaction levels.

This is done because as a non-bank financial organization, customer satisfaction is

one of the requirements that must be met for the organizations for its lifecycle.

Researchers using SERVQUAL, as a method to measure the level of customer

satisfaction, due to its comprehensiveness to examine the formation of customer

satisfaction.

The findings can be used to formulate a more focused communication strategy.

Communication strategies can be directed to targeting the most influential factor in

shaping customer satisfaction.

For the study of communication science, the results of this research are very useful to

see how in a non-bank financial organization established customer satisfaction, and

what are the factors that have greater influence than others"

"Tesis ini membahas pengaruh pertumbuhan dana pensiun dengan perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengolahan data dengan Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pensiun memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan yang diwakili oleh variabel dana pihak ketiga perbankan dan kapitalisasi pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana pensiun berkontribusi terhadap peningkatan kedalaman sektor keuangan melalui perbankan, dan juga menstimulasi perkembangan pasar modal di Indonesia. Sementara itu, pengaruh pertumbuhan dana pensiun terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui sektor keuangan melalui model yang digunakan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset dana pensiun perlu ditingkatkan agar perannya dalam sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi semakin nyata. Disarankan agar peningkatan kontribusi dana pensiun tersebut dilakukan melalui peningkatan akumulasi aset dana pensiun dengan perluasan kepesertaan dan peningkatan kemampuan pengelola dana pensiun.

---

This thesis discusses the influence of pension fund growth to financial sector development and economic growth in Indonesia. The results of regression analysis with the ordinary least squares (OLS) showed that the growth of the pension fund investment has a positive and significant impact on financial sector development which represented growth of bank third party fund and capital market capitalization variables. Furthermore, the effect of pension fund investment growth indirectly related to economic growth through the bank third party fund and capital market capitalization variables. The results shows that during the observation period, pension fund growth has a positive and significant effect to financial sector and economic growth. The growth of pension fund assets need to be increased so that its role in the financial sector and economic growth because increasingly evident. It is suggested that the increase in pension contributions are made through an increased accumulation of pension fund assets with membership expansion and improvement of pension fund management capabilities."

"Aging population dan perlambatan ekonomi global serta tren rendahnya suku bunga selama ini menjadi tantangan bagi dana pensiun khususnya terkait dengan kemampuan dana pensiun untuk membayarkan kewajiban yang menjadi lebih besar. Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tambahan tantangan bagi dana pensiun mengingat suku bunga diperkirakan akan masih berada di level rendah dalam jangka panjang sehingga secara otomatis mengurangi potensi dana pensiun untuk memperoleh imbal hasil yang mampu berada diatas target. Penelitian ini akan bertujuan untuk mengembangkan metode optimasi mean-variance Markowitz (1952)terhadap alokasi aset dana pensiun yang terdiri dari multi aset. Penelitian ini juga akan menerapkan model Black and Litterman (1992)sebagai pembanding dan pelengkap dari metode Markowitz. Adapun data historis yang digunakan dalam penelitian ini adalah JIBOR 1-week, indeks obligasi baik itu pemerintah maupun korporasi, indeks saham dan reksadana saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi aset dengan komposisi yang dihasilkan dari model Black-Litterman memberikan ekspektasi annual return dan sharpe ratio lebih baik dibandingkan dengan Markowitz model. Selain itu, komposisi model B-L sejalan dengan komposisi portofolio eksisting dan batasan investasi yang dimiliki Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). Oleh karena itu, alokasi yang dihasilkan dari model B-L akan diusulkan untuk diimplementasikan oleh DAPENBI atau dana pensiun lainnya dengan risk appetite yang sama.

---

Aging populations and the low growth and interest rate environment have weighed heavily on retirement savings arrangements. Covid -19 pandemic will certainly compound those challenges for pension fund, as we expect interest rates and investment returns to stay low for some time. This study applies Markowitz’s mean-variance optimization method (MVO) for Indonesian pension fund asset allocation. This study also using Black-Litterman model as comparison and complement the Markowitz’s. The historical return and risk data used in this study are obtained from daily bond and stock indexes of Indonesia also 1-week Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). This study shows that the asset allocation composition using Black-Litterman generates higher expected return and Sharpe Ratio than MVO model. Furthermore, asset allocation generated by Black-Litterman model also in line with existing composition and investment guideline of Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). Therefore, asset allocation suggested to DAPENBI as one of the biggest Indonesian pension fund and others who has same risk appetite, is the optimum weight using Black-Litterman model."

"Tugas akhir ini membahas konsep-konsep dasar Program Pensiun luran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan pilihan pembayaran annuitas secara Cash Refund annuity (Annuitas Pengembalian Tunai)."