"Perkembangan kajian tentang Internet di Indonesia, antara lain, ditandai oleh beberapa kajian yang umumnya difokuskan pada upaya untuk menjelaskan relasi antara perkembangan pemanfaatan internet oleh masyarakat di satu sisi, dan kemungkinan potensial bagi perbaikan kualitas kehidupan politik demokrasi di sisi lain. Ungkapan-ungkapan seperti cyberdernocracy, information superhighway, atau medium of liberation, sering dipakai ketika membahas Internet sebagai domain politik. Pada level konseptual, kajian-kajian semacam ini biasanya merujuk, paling tidak, pada dua argumen teoritis. Yang pertama adalah filsafat politik tentang keutamaan sebuah ruang publik ( public sphare) dalam memelihara semangat berbeda pendapat yang menjadi ciri dari kehidupan politik demokratis. Sementara argumen kedua adalah penjelasan yang dititikberatkan pada reformulasi konsep-konsep tentang identitas individu dalam cyberspace yang dianggap memungkinkan orang bisa lebih bebas menyatakan pendapatnya.
Studi ini mencoba memberikan kontribusi pada beberapa kajian tentang Internet yang telah dilakukan sebelumnya, paling tidak untuk konteks sosiologi di Indonesia, dengan pertama-lama melakukan penelusuran peta teoritis dalam wacana ilmu sosial, yang bisa dijadikan acuan konseptual untuk mengkaji internet bukan hanya sebagai domain politik, melainkan juga sebagai sebuah fenomen kultural masyarakat di dunia. Dari penelusuran tersebut ditemukan bahwa dalam bidang kajian tentang internet atau, secara lebih luas, masyarakat yang berbasis teknologi jaringan elektronik (electronically networked society), ilmu sosial telah berkembang jauh lebih luas dari sekedar upaya teoritik untuk mencari kemungkinkan atau potensi internet dalam mengembangkan kehidupan politik demokrasi.
Cyberspace secara historis dibentuk oleh dua komunitas kultural yang bertolak belakang, yakni antara kultur para hacker komputer yang terobsesi dengan kebebasan dan membenci sensor, dan kultur bisnis militer yang terobsesi oleh keinginan melakukan kontrol dengan dalih keamanan.Menghindar dari kecenderungan semata-mata hanya memberi penekanan pada romansa kebebasan yang dijanjikan oleh teknologi internet, studi ini mencoba menelusuri beberapa kajian yang menghasilkan gambaran bahwa dalam banyak aspek cyberspace pada dasarnya dibentuk dan sekaligus membentuk berbagai hal yang kontradiktif satu dengan lainnya. Demikian, misalnya, sementara pada sisi yang satu internet, seperti tampak dalam beberapa analisa tentang relasi internet dengan kehidupan politik demokrasi, itu dicirikan oleh demikian terbuka dan bebasnya ia sebagai sebuah ruang sosial baru, tapi pada sisi yang lain beberapa temuan dan telaah mutakhir yang telah dilacak dalam studi ini memperlihatkan bahwa internet ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol sosial dalam apa teknologi kekuasaan beroperasi secara sangat eksesif.
Di lain pihak, pertumbuhan titik akses internet publik dalam bentuk warung internet atau Warnet juga menjadi salah satu fenomen yang dikaji secara kritis dalam studi ini. Kalau sejauh ini mungkin ada kecenderungan Warnet dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana tentang internet sebagai pendorong demokratisasi, studi ini mencoba memeriksa Warnet pertama-tama dengan menempatkannya sebagai sebuah lokus tempat aktivitas ekonomi pengetolanya. Dengan demikian, daripada menempatkan Warnet sebagai salah satu indikasi penling dalam upaya pemanfaatan internet untuk perbaikan kualitas demokrasi, studi ini melihatnya hanya sebagai pertemuan temporer antara dua kepentingan yang tidak sejalan: kepentingan produksi ekonomi para pengelola Warnet, dan kepentingan penggunanya unluk mendapatkan atau layanan akses internet berbiaya relatif lebih murah atau sekedar pemenuhan gaya hidupnya.
Dalam konteks yang lebih luas Warnet, dengan demikian, ternyata bukanlah sebuah ruang publik (public sphere) yang bisa menjadi pusat perbincangan politik, seperti konsep ideal yang diajukan oleh Jurgen Habermas dengan mengambil model historis kale dan salon di Eropa abad 17 dan 18. Sebaliknya, Warnet hanyalah sebuah lokasi spasial tempat ruang-ruang privat para pengguna internet berdampingan, dan terkoneksi ke dalam sebuah ruang sosial yang lebih besar di dalam internet. Di samping itu, melalui pelacakan leoritis studi ini juga mencoba memperlihatkan limitasi konseptual yang sering terjadi selama ini dalam kajian-kajian lentang internet sebagai sebuah domain politik: kecenderungan melihat internet sebagai ruang publik dalam pengertian Habermasian tadi. Konklusinya, ilmu sosial membutuhkan sebuah model atau metafor baru yang bisa lebih lepat merepresentasikan realitas-realitas kontradiktif dalam cyberspace."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
