Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tobacco is one of the world's important commodities in trading. The main products of tobacco are tobacco leaf and cigarette. Since 2000's world agribusiness of tobacco tended to decrease after experiencing a light growth in few decades. This was indicated by the decreasing growth of harvested area, production and consumption of tobacco leaves and cigarettes. This situation was primarily affected by the increasing public pressure against tobacco, mainly in developed countries, due to health and environmental aspects. developed countries responded the dynamics by the application of a policy to restrict tobacco in their land and move the production to developing countries. Production of tobacco decreased faster than its consumption causing larger gaps between supply and demand of tobacco leaf. On the other hand, the market of tobacco supply and demand grow along with the growth of population triggering the increase of tobacco leaf world price. The potential market would be available in developing countries such as Indonesia, in short and intermediate terms. Indonesia is a potential market for cigarette. This fact is in line with the number of population and its smoking culture. Large cigarette companies and multinational corporations take huge advantages from such promising market in Indonesia. The existence of both could raise investment instead of disadvantaged public and government of Indonesia by causing unexpected negative impacts and social costs. Indonesia should redirect industrial products of tobacco from domestic to export markets. The export potential could be empowered by: (a) strengthening priority on the existing marketable products, (b) prioritize the competitiveness of the Na Oogst (cigars), and (c) shift production of cigarettes from the unfiltered and filtered to the light and ultra light cigarettes and promote the export markets. In a long term, it is necessary to antcipate the decrease of tobacco/cigarettes' demand by introducing alternative high value crops to substitute tobacco. The substitution effort must be supported by all stakeholders at whom the decision makers could guarantee the substitute crops market and price."

"ABSTRACTDalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

---

ABSTRACTIn order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues."

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Penelitian tentang ini pengaruh kebijakan pemerintah di bidang cukai pada kinerja pasar (market performance) hasil tembakau jenis sigaret di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis dinamika hubungan kebijakan pemerintah dengan kinerja pasar hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM).Ruang lingkup penelitian mencakup kinerja pasar basil tembakau jenis sigaret kretek (SKM dan SKT) serta non-kretek (SPM). Spesifikasi tersebut bertujuan memperjelas dampak kebijakan pemerintah terhadap konsumsi masing-masing jenis sigaret.Analisis penelitian menggunakan pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP) dengan memfokuskan pengukuran kinerja pasar untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada pasar rokok sigaret. Dalam penelitian ini kinerja dlhitung dari rasio price-cost margin (PCM) yang dihasilkan oleh pasar sigaret. Rasio PCM atau dikenal dengan indeks Lerner menunjukkan kemampuan industri mengeksploitasi pasar untuk memaksimalkan laba. Nilai rasio sama dengan kebalikan dari nilai elastisitas permintaannya.Menggunakan data triwulanan tahun 1996-2004, penulis mengestimasi permintaan hasil tembakau berdasarkan model myopic addiction yang direkomendasi World Bank dimana variabel terikat konsumsi dipengaruhi oleh variabel bebas harga, pendapatan perkapita, laju konsumsi (t-1), trend konsumsi dan dummy. Model direkonstruksi Wang menyesuaikan kondisi penelitian.Dari hasil estimasi, elastisitas permintaan jangka pendek sebesar -0,57 untuk SKM, 0,23 untuk SKT dan -1,18 SPM. Sedangkan nilai rasio PCM masing-masing jenis hasil tembakau searah dengan semakin inelastis permintaannya yaitu sebesar 0,47 untuk SKM, 0,60 untuk SKT dan 0,23 untuk SPM.Kebijakan pemerintah di bidang cukai hasil tembakau ternyata lebih memberikan dampak menguntungkan pada kinerja pasar sigaret kretek dibandingkan sigaret non-kretek, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasio PCM untuk sigaret kretek dibanding sigaret non-kretek.Variabel lag konsumsi yang mencerminkan sifat adiksi bhsil tembakau dalam penelitian ini terpaksa dihilangkan karena tidak signifikan terhadap variabel terikatnya. Sehingga perhitungan elastisitas permintaan dan rasio PCM untuk jangka panjang tidak dapat dilakukan.Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu lebih panjang (enam bulanan atau tahunan) untuk periode lebih lama sehingga dapat menggambarkan sifat adiksi basil tembakau.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui cukai; (2) Kebijakan yang lebih bersifat membatasi konsumsi hasil tembakau."

"Untuk menggenjot penerimaan cukai sebagai upaya untuk mencapai tanget penerimaan cukai yang diamanatkan oleh APBN, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menfokuskan pada kebijakan cukai hasil tembakau. Kebljakan cukai hasil tembakau terdiri dari dua variabel yaitu variabel tarif cukai dan variabel harga jual eceran yang secara bersama-sama menjadi variabel Beban Cukai.Namun demikian pemerintah juga harus cermat dalam menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau jangan sampai penurunan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan beban cukai justru akan menurunkan juga penerimaan cukai secara keseluruhan.Penulis ingin menganalisa apakah kebijakan cukai hasil ternbakau yang mengenakan tarif cukai SKT, SKM, dan SKT tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi hasii tembakau jenis Sigaret Putih Mesin. Jangan sampai kebijakan menaikkan tarif cukai justru akan menurunkan penerimaan cukai terutama dari rokok jenis SPM karena bagaimanapun juga penerimaan cukai masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan negara.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap harga rokok.2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SPM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).3. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).4. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKT terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM)."

"Pola konsumsi rokok individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan individu dan alasan merokok. Tingkat pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsumsi rokok. Selain itu, konsumsi rokok seseorang juga dipengaruhi oleh alasan merokok, karena rokok dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan rokok menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan individu dan alasan merokok terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah, serta menganalisis dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data campuran (mix method). Kuesioner disebarkan kepada 100 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan individu dan alasan merokok berpengaruh positif dan siginifikan terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah. Dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi tokok di Kabupaten Lombok Tengah periode 2016 sampai tahun 2021 sebagai salah satu alternatif dalam mengenalikan konsumsi rokok bersifat inelastis. Kenaikan tarif cukai dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah.

---

There are factors that affect a person's high level of cigarette consumption, such as individual income factors and reasons for smoking. The level of income obtained in a certain period of time will affect the high level of cigarette consumption. In addition, a person's cigarette consumption is also influenced by the reason for smoking, because cigarettes are used as one of the solutions in overcoming problems that occur in everyday life, even cigarettes become a habit that is done every day. The purpose of this research was to analyze the influence of individual income and reasons for smoking on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency, as well as analyzed the impact of the increase in tobacco excise tariffs on cigarette consumption rates in Central Lombok Regency. This research used a quantitative approach with mixed data. The questionnaire was distributed to 100 people using non-probability sampling techniques. The data was analyzed by multiple linear regression analysis. The results showed that individual income and smoking reasons had a positive and significant effect on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency. The impact of the increase in excise tariffs on cigarette consumption in Central Lombok Regency for the period 2016 to 2021 was inelastic. The increase in excise rates in order to control cigarette consumption did not have a significant impact on the decrease in cigarette consumption rates in Central Lombok Regency."

"Kenaikan cukai rokok merupakan isu kompleks yang menjadi perdebatan setiap tahunnya. Pasalnya, keputusan pemerintah sering kali ditangkap dari berbagai macam perspektif yang berbeda, khususnya dalam media. Hal ini terlihat dari fakta bahwa industri rokok memiliki kekuatan dalam memengaruhi isi media. Selain itu, ditemukan bahwa media menunjukkan bias keberpihakan terhadap industri rokok. Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan analisis teks dengan metode framing pada pemberitaan wacana kenaikan cukai rokok di media daring Kompas.com, Detik.com, dan TribunNews.com. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pola berbeda dari ketiga media. Namun, ketiganya masih menunjukkan keberpihakan terhadap industri tembakau. Secara spesifik, keseluruhan pemberitaan media Detik.com merepresentasikan perspektif industri. Sementara itu, Kompas.com dan TribunNews.com masih memperlihatkan perspektif pemerintah sebagai argumen tandingan.

---

The increase of cigarette tax is a complex issue which becomes a debate every year. This is because governments' decisions are often captured from different perspectives, especially in the media. This can be seen from the fact that the cigarette industry has the power to influence media content. In addition, it was found that the media showed biases in favor of the cigarette industry. Coming from this concern, the author conducted a text analysis using the framing method on the news report about the increase in cigarette excise tax in the online media, which is Kompas.com, Detik.com, and TribunNews.com. From the analysis conducted, found that there was a different pattern of the three media. However, the three media still show favoritism with the tobacco industry. Specifically, all coverage in the Detik media represents the perspective of the cigarette industry. Meanwhile, Kompas and TribunNews still show the government's perspective as a counter argument."

"Tobacco smoking,which has been proven to cause various illnesses (lung cancer,emphysema,cardiovascular disease) and early death,has been declared an emergency public health crisis by the World Health Organization (WHO)...."

"The development of an international system for the tracking and tracing of tobacco products is likely to form a core component of any future framework convention on tobacco control protocol to govern illicit trade in tobacco product...."