Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lonjakan belanja pemerintah pada akhir tahun merupakan fenomena tahunan yang dapat menurunkan kualitas belanja pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi melalui identifikasi karakteristik belanja yang pada prinsipnya dapat dipercepat dan mencegah terjadinya penumpukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur komponen-komponen variabel belanja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengantisipasi lonjakan belanja akhir tahun dengan menggunakan metode machine learning algoritma Random Forest Regression dengan pendekatan Feature Importance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel pengeluaran yang tidak boleh melonjak di akhir tahun cenderung terakumulasi di akhir tahun sekaligus menegaskan perilaku menunda-nunda. Melalui pengembangan model yang ada, para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan perangkat tersebut sebagai peringatan dini terhadap potensi lonjakan belanja di akhir tahun dan memetakan rekomendasi percepatan belanja untuk mewujudkan belanja berkualitas."

"Proses penganggaran merupakan hal yang sangat penting, substansi anggaran dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses penganggaran ini berlangsung. Kebijakan anggaran yang ditempuh akan sangat berimplikasi terhadap perkembangan daerah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya undarfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang pada akhirnya akan menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana yang pada dasamya merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Kondisi ini akan memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan dinamisator dalam proses pembangunan.Dalam usahanya menciptakan efisiensi alokasi, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengunakan perencanaan strategik dan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dalam prosedur penganggarannya. Perencanaan strategik dilakukan dalam upayanya melihat kedepan, apa yang ingin dikerjakan dan evaluasi dilakukan dengan melihat kebelakang untuk menilai hasil yang telah dicapai. Namun demikian, upaya tersebut masih sering menimbulkan kegagalan. Kegagalan terjadi dikarenakan usaha untuk meningkatkan efisiensi alokasi telah meningkatkan kebutuhan informasi, transaction cost, dan konflik politik. Kebutuhan informasi meningkat disebabkan adanya tuntutan terhadap tambahan informasi mengenai dampak program/kegiatan, sedangkan konflik politik meningkat disebabkan adanya upaya untuk mendistribusikan kembali anggaran belanja.Penelitian ini memberikan gambaran upaya-upaya peningkatan efisiensi alokasi, yaitu dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan kelembagaan berupa aturan (rules), peranan (roles) dan informasi (information). Hal ini dilakukan dengan mengamati peranan yang diberikan oleh mereka yang menawarkan sumber daya, informasi yang ada pada mereka dan aturan organisasi yang ditugaskan kepada mereka.Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi alokasi di Propinsi DKI Jakarta belum memadai. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya aturan, peranan dan informasi yang ada mendukung terlaksananya efisiensi alokasi.Atas dasar kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan yaitu pertama, melakukan pendekatan pembelanjaan dalam jangka menengah; kedua, memperbaiki aturan mengenai pemberian punishment and reward, memperjelas kewenangan DPRD, dan penyesuaian aturan/ketetapan; ketiga, menguatkan proses usulan kegiatan (top down versus bottom-up); keempat peningkatan keputusan dalam pengalokasian Iintas sektoral; dan kelima, peningkatan penyampaian informasi mengenai dampak dan efektifitas kegiatan."

"

Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kedua pada tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden dalam 1 (satu) putaran dengan perolehan suara signifikan sebesar 60.80%. Presiden yang bisa mengikuti pilpres kembali, memiliki keunggulan dapat meningkatkan probabilita keterpilihan pada pilpres selanjutnya melalui alokasi belanja pemerintah saat menjabat. Tujuan incumbent mengalokasikan belanja pemerintah adalah untuk meyakinkan voters agar berpihak kepadanya pada pilpres selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah pada perilaku voters saat  pilpres di level Kab/Kota.  Penelitian ini mengkonfirmasi belanja pemerintah dan capaian kinerja incumbent saat menjabat merupakan pendukung kemenangan SBY pada pilpres periode selanjutnya.

---

The 2009 presidential election was the second direct presidential election of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was inaugurated as President for second term by significant vote of 60.80%. President who can run on the next presidential election, has the advantage to use government spending to increase his vote. This study uses data from General Election Commission (KPU) and Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter behaviour at disctrict level. Our study confirmed that previous period government spending and performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY’s victory.

"

"Waktu tempuh dan biaya transportasi dapat menjadi pertimbangan pendudukdalam memilih lokasi tujuan belanja (menuju ke pasar atau ke pusat perbelanjaan).Dalam menentukan kebijakan pada penyediaan layanan ekonomi keseharianmasyarakat untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi diperlukankajian yang mengetahui aksesibilitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan hariandan kebutuhan bukan harian penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipola belanja penduduk di Kecamatan Ciputat tahun 2005 dengan menggunakanwaktu tempuh dan biaya transportasi selama satu kali perjalanan berbelanja sebagaivariabel utamanya. Metode yang digunakan bersifat deskriptif yang mencakuptahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Persebaran pusatpelayanan yang tidak merata di Kecamatan Ciputat dapat menyebabkan pendudukbergerak ke pusat pelayanan ekonomi yang berbeda satu sama lainnya. Hasilpenelitian didapatkan bahwa penduduk untuk memenuhi kebutuhan harian bergerakke pusat pelayanan ekonomi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sedangkanuntuk memenuhi kebutuhan bukan harian (pakaian, elektronik, buku dan alat tulis),penduduk bergerak ke lokasi tujuan belanja yang tidak selalu dekat dengan tempattinggalnya karena faktor waktu tempuh dan biaya transportasi tidak menjadipertimbangan bagi individu yang melakukan kegiatan belanja."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008 sampai 2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008 sampai 2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%."