"Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan altruistik (bertujuan untuk membahagiakan pihak lain). Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tanggungjawab sosial dan etis perusahaan. Di lingkungan BUMN, aktivitas serupa pun dilakukan kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen "pemaksa" berupa Kepmen BUMN Nomon Kep-236/MBUl2003.
Praktik kedermawanan yang bersifat imperatif, tentu bertolakbelakang dengan filosofi kedermawanan itu sendiri yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, sangat mungkin terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana/program sosial yang ditujukan ke masyarakat. Selain itu, motivasi berderma dan keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi BUMN.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi: (1) bagaimana pola kedermawanan sosial BUMN dilakukan menyangkut: penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan atau program sosial yang ditujukan ke masyarakat; (2) motif yang melatarbelakangi praktik kedermawanan sosial tersebut; (3) persepsi stakeholder (terutama masyarakat penerima bantuan); dan (4) kemungkinan untuk melakukan transformasi praktik kedermawanan: dari sifatnya yang imperatif (affirmative action) ke arah kesukarelaan (volunteerism) dan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability).
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga dari 162 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ketiga sampel (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia) dipilih dengan pertimbangan: ketiganya merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang bisnis atau industri strategis, praktik derma sosialnya relatif besar, dan masing-masing berada daIam Iokasi wilayah yang berbeda yakni: Cilegon, Jakarta, dan Bandung; sehingga memungkinkan terjadi variasi bentuk derma yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar Iokasi perusahaan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif.
Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori mengenai relasi negara dengan Dunia Bisnis -khususnya dalam perspektif kesejahteraan (welfare system), Etika Bisnis, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Peran Sosial BUMN. Secara lebih khusus, berbagai konsep sosial digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep: filantropi atau kedermawanan sosial dalam konteks perusahaan, motif kedermawanan, kebijakan sosial (social policy), dan transformasi kedermawanan sosial perusahaan. Konsep-konsep ini sekaligus rnerupakan konsep pokok yang dikaji dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan sebagaimana tema penelitian.
Berdasarkan penelitian ?praktik derma sosial? ketiga BUMN ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, sebagian besar derma atau bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN ke masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kedua, kendati secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya kepentingan untuk membentuk citra positif perusahaan melalui bantuan terasa lebih menonjoI. Ketiga, perusahaan belum memiliki cetak biru (blueprint) terkait dengan penyelenggaraan derma sosial. Ketiadaan cetak biru menyebabkan penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas. Keempat, pada umumnya stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demlkian, ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan -terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat; karena seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Kelima, dilihat dari benluk kontribusi, motivasi, pengeIolaan, dan pengorganisasian program; praktik derma yang dilakukan oleh perusahan masih dikategorikan sebatas "karitas" ini sebenarnya merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma, sehingga diperlukan transformasi praktik derma menuju pemberdayaan masyarakat. Keenam, belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme "voluntary" (pelibatan relawan) dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, gagasan mengenai volunterisme ini umumnya dapat diterima, dipandang relevan, dan mungkin akan diterapkan dalam pengelolaan derma sosial BUMN ke depan.
Untuk itu, agar pelaksanaan derma sosial oleh BUMN dapat lebih ditingkatkan ke arah praktik kedermawanan sosial lebih ideal, Peneliti menyarankan agar perusahaan BUMN perlu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada database kondisi masyarakat yang benar dan akurat.
Selain itu, perusahaan BUMN perlu memperkuat pemberian bantuan sosial yang mengarah pada aktivitas-aktivitas atau program filantropik yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat (capacity building) dan berkelanjutan; mengembangkan perangkat-perangkat yang terintegasi dengan kebijakan, serta menyusun dan mengembangkan mekanisme voluntary (kesukarelaan) sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran program secara lebih maksimal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
