Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskursus oligarki merupakan salah satu topik yang banyak mencuat ke publik belakangan ini. Hadiz dan Robison (2013), menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini, menggunakan konsep negara dan bisnis Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004, 2013) yang memandang bahwa dominasi kekuasaan menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur hubungan politico-business antara negara (state) dan pemodal dalam pola hubungan patron-klien. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori oligarki Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) dan Jeffrey A. Winters (2011) untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan kapitalis atau pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.

---

Oligarchy discourse is one of the topics that has been sticking out to the public lately. Hadiz and Robison (2013), describe oligarchy as a system of power relations that allows concentration of wealth and authority as well as collective defense. This study uses the concept of state and business by Vedi R. Hadiz and Richard Robison (2004, 2013) who view that the domination of power controls economic and political resources through the structure of politico-business relationsbetween the state and investors in the patron-client relationship pattern. In addition to these concepts, the author also uses the oligarchic theory of Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) and Jeffrey A. Winters (2011) to understand capital accumulation and wealth defense. In collecting data, the research uses qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews and analysis with secondary data through literature review. The research findings show that this oligarchy in the form of predatory alliances occurs due to the existence of political and economic relations with the aim of controlling and maintaining natural resources which are based on political policy regulations. The proposed reclamation allocation includes the interests of capitalists or entrepreneurs who have connections with the local government and use it for business. Thus, oligarchic in political and business relations create a configuration of power that is used as an instrument of wealth defense."

"In this article, the author describes the ethnography of the Bugis-Makassar, the largest inhabitants in South Sulawesi. His description includes: the historical background, their social stratification, kinship system, traditional political structure, and folklore. How the Bugis-Makassar elite groups are developed and how their social structure influenced by such development is also discussed by the author. Based on the historical evidences it is revealed that identification of the elite groups which is underlined by nobility, emerged in 15th century. In the period of Dutch colonization, composition of the elite groups changed into: pangreh-praja (government administration official) which subsequently emerged as a new elite group. In the era of independence, the position of elites were mostly occupied by the rulling class and well-educated persons. In the last section, the author explains the sirik an institution which refers to human dignity and self-respect - in relation to the conditioning of Indonesian national culture."

"ABSTRAKHasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2013 menunjukkan bahwa Makassar 6.9 menempati posisi ketiga pada data proporsi remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah berdasarkan kota dengan usia termuda 13 tahun. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi budaya siri rsquo; dalam pengasuhan anak di keluarga masyarakat suku Bugis dan Makassar berkaitan dengan perilaku seks pranikah pada remaja di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif yang menggunakan etnografi dengan life history approach sebagai metode penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Melalui proses belajar kebudayaan sendiri, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi orang tua telah menerapkan budaya siri rsquo; dalam mengasuh anaknya yang dimulai saat anak memasuki masa pubertas. Orang tua menanamkan secara tersirat dengan nasihat lsquo;jaga diri dan nama baik keluarga rsquo; yang ditujukan kepada perilaku seks pranikah. Usaha remaja menjaga siri rsquo; keluarga menjadi penahan dalam melakukan seks pranikah. Diharapkan adanya pengarusutamaan siri rsquo; dalam upaya mencegah remaja sekolah untuk melakukan perilaku seks pranikah, terutama Dinas Pendidikan Kota Makassar diharapkan memasukkan materi siri rsquo; dalam ajaran Muatan Lokal. Begitupun dengan orang tua yang senantiasa menanamkan siri rsquo; kepada anaknya tidak hanya saat masa pubertas, namun dimulai sejak masih kanak-kanak.

---

ABSTRACTIntegrated Surveys of Biological and Behavior in 2013 showed that Makassar 6.9 ranked third on of teenagers who had premarital sexual intercourse according to the city with the youngest age of 13 years. The study aimed to explore the implementation of siri rsquo in parenting of Buginese and Makassar ethnic families related to adolescents rsquo premarital sex behavior in Makassar. Qualitative approach that used ethnography with life history approach as a research method through in depth interviews and participant observation. Through the process of learning their own culture internalization, socialization, and enculturation , the parents had implemented siri rsquo in raising their children since the child entered the period of puberty. Parents instilled siri rsquo implicitly through advice lsquo protect yourself and the good name of the family rsquo aimed to prevent premarital sex behavior. Teenagers take care of siri rsquo family to be a barrier in premarital sex. Siri rsquo mainstreaming should be held to prevent school adolescents to engage in premarital sexual behaviors, particularly the Provincial Education Board of Makassar is expected to involve siri rsquo as material in Local Content ldquo Muatan Lokal rdquo subject. As well parents should instill the values of siri rsquo to their child not only during puberty, but since as a child."

"Konsep hak ulayat di Indonesia dikenal luas melalui literatur hukum adat yang ditulis oleh sarjana-sarjana hukum antara lain : Van Vollenhoven dan Ter Haar (1980); Soepomo (1977); Iman Sudiyat (1981); Bushar Muhammad (1991), dan Hilman Hadikusuma (1992). Konsep hak ulayat atau hak pertuanan yang dikemukakan para sarjana tersebut kebanyakan terjemahan dari istilah beschikkingsrecht, yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai hak masyarakat atas tanah yang ada di Indonesia untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerah persekutuan hukum guna kepentingan para warga masyarakat, dan hak tersebut mempunyai dasar keagamaan. Cakupan konsep hak ulayat sebagaimana tersirat dalam rumusan-rumusan para penulis tersebut di atas tidak hanya terbatas pada hak atas tanah tetapi juga mencakup hak atas perairan atau laut. Bushar Muhammad (1991:105) misalnya, mengemukakan objek hak ulayat ini meliputi tanah atau daratan; air atau perairan seperti : kali, danau, pantai beserta perairannya; tumbuh-tumbuhan yang hidup liar, binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Namun demikian, pembahasan tentang hak ulayat perairan atau laut masih belum banyak dilakukan dibandingkan dengan pengkajian mengenai hak-hak yang berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.Di Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki konsep hak-hak ulayat perairan (laut) ini masih tetap hidup dan mempertahankan keberadaannya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam perairan yang berada di sekitarnya. Sebagian besar kelompok masyarakat itu berada di daerah-daerah pantai dan kepulauan atau pulau-pulau di luar pulau Jawa yang masih menerapkan sistem ekonomi subsistensi. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya laut ini secara tradisional tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan yang oleh masyarakat telah diakui eksistensinya yaitu hak ulayat, dan hak ini sangat dihormati dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat yang memilikinya maupun kelompok masyarakat hukum yang lain di sekitar pemilikan itu. Hal ini tercermin pada sanksi-sanksi yang dipakai untuk melindungi wilayah laut termasuk habitat yang terkandung di dalamnya. Kelompok masyarakat ini struktur sosial ekonominya mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada hasil laut. Artinya sumber daya alam yang berada di laut dalam wilayah kekuasaan masyarakat tersebut secara tradisional benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan taraf hidup mereka.Konflik berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di perairan laut ini banyak timbul belakangan ini, setelah pihak luar mulai memasuki dan memanfaatkan sumber daya yang berada di kawasan-kawasan perairan laut yang secara turun-temurun di kuasai penduduk setempat (lihat : kasus bab IV). Konflik yang dimaksud diseni timbul sebagai akibat pertentangan kepentingan dan perebutan sumber daya yang persediaannya terbatas. Hal ini secara empiris dalam perkembangannya, mengundang perhatian sebagaimana di maksudkan oleh Gerrett (1968; dalam Mamar, 1989) mengenai munculnya konsep milik bersama (common property) terhadap sumber daya alam."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui subjektivitas dan agensi perempuan bangsawan Bugis dalam merespons budaya siri'melalui subjek dari dua generasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan kerangka analisis subjektivitas dan kritik budaya. Studi ini melakukan penelusuran riwayat hidup sepuluh perempuan bangsawan Bugis dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjektivitas perempuan Bugis terdiri dari dua bentuk subjektivitas yang saling berkelindan erat dan dalam konteks tertentu keduanya bekerja secara berlawanan. Dua bentuk subjektivitas tersebut adalah subjektivitas personal dan subjektivitas budaya. Dalam merespons budaya terkait siri’, subjektivitas personal yang inheren akan menguatkan agensi perempuan Bugis, namun subjektivitas budaya akan melemahkan agensinya karena menjauhi kebenaran dalam diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam diri para subjek penelitian, terdapat dua bentuk ekspresi diri perempuan Bugis sebagai subjek budaya dan subjek personal yang kompleks dan menyebabkan terbentuknya subjektivitas unik yang berkelindan erat yakni subjektivitas personal dan subjektivitas budaya sehingga menimbulkan ambiguitas dan paradoks perilaku, pemikiran dan perasaan. Di dalam penelitian ini saya menemukan bahwa untuk “Menjadi Perempuan Bugis” subjek penelitian saya menggunakan subjektivitas budaya mereka sebagai bentuk politis untuk bertahan, melawan, membebaskan diri dan melakukan perubahan bentuk kekuasaan ‘dari dalam’. Agensi para subjek tidak hanya berupa perilaku dalam keputusan-keputusan besar dalam hidup terkait relasi gender, seksualitas dan relasi ibu-anak antar subjek generasi pertama dan kedua, namun juga berupa narasi diri yang kompleks. Pengalaman hidup, domisili, perbedaan generasi, status pernikahan dan media sosial daring merupakan faktor terhadap kedalaman subjektivitas budaya/personal dan dominasinya dalam diri subjek.

---

This study aims to examine the subjectivity and agency of Bugis noble women in responding to siri'culture. This research is a qualitative research with a case study approach, which uses an analytical framework of subjectivity and cultural critique. This study traces the life herstory of ten Bugis noblewomen and in-depth interviews. The results show that the subjectivity of Bugis women consists of two forms of subjectivity that are closely intertwined and in certain contexts it work in opposite direction. The two forms of subjectivity are personal subjectivity and cultural subjectivity. In responding to culture related to siri', the inherent personal subjectivity will strengthen Bugis women's agency, but cultural subjectivity will weaken their agency because they are away from the truth within themselves. This study concludes that within the research subjects, there are two forms of self-expression of Bugis women as cultural subject and a personal subject that is complex and lead to the formation of a unique subjectivity that is closely intertwined, namely personal subjectivity and cultural subjectivity, giving rise to ambiguity and paradoxes in behavior, thoughts and feelings. In this research, I found that to "Become a Buginese Woman" means that the subject use their cultural subjectivity as a political form for resistance, liberation and a change in the form of power ‘from within’. The agency of the subjects is not only in the form of behavior in major life decisions related to gender relations, sexuality and mother-daughther relations between first and second generation subjects, but also in the form of complex self-narratives. Life experience, domicile, generational differences, marital status dan online social media are factors in the depth of cultural/personal subjectivity and its dominance in the subject."

"Penelitian ini difokuskan pada pembahasan seputar reposisi perempuan Bugis di tengah masyarakatnya sebagai upaya meningkatkan status sosialnya yang didasarkan atas hasil penelitian lapangan yang dilakukan selama sekitar 3 bulan dari bulan Nopember 2005 hingga Januari 2006. Penulis secara khusus meneliti status haji yang melekat pada perempuan Bugis serta relasinya dengan aktivitas mereka di ranah publik, misalnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya.Posisi perempuan Bugis dalam struktur makro masyarakat Bugis dalam perspektif budaya berada pada tingkat yang cukup terhormat. Namun realitas struktur sosial perempuan Bugis jika disejajarkan dengan struktur sosial lainnya dinilai cukup rendah dan secara otomatis tidak sesuai dengan bangunan adat istiadatnya. Maka untuk mengembalikan nilai struktur sosial perempuan Bugis diperlukan perubahan sosial. Haji kemudian dipandang sebagai status yang dapat mengembalikan posisi perempuan Bugis pada tempat yang semestinya. Reposisi perempuan Bugis dalam konteks ini dilihat sebagai suatu proses pengembalian perempuan Bugis pada posisi yang sesuai dengan budaya Bugis.Kelurahan Kalabbirang merupakan daerah yang masih didominasi oleh suku Bugis dengan perempuannya yang berpandangan bahwa haji merupakan simbol sosial yang dapat menyangga nilai-nilai sosial kelompoknya. Mereka menjadikan haji sebagai identitas untuk mengembalikan status sosialnya. Nilai-nilai haji ini kemudian mengatur interaksi-interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks interaksi dengan sesama perempuannya maupun dengan kelompok laki-laki; atau pada saat beraktivitas di ruang publik. Berarti simbol haji mempunyai makna tersendiri bagi perempuan Bugis yang dirasakan ketika ia berada dalam ruang pentas dalam ritus-ritus yang beraspek sosial.Konstruk haji sebagai simbol bagi perempuan Bugis membutuhkan tindakan sosial. Di sini kemudian perempuan Bugis mengambil peranan. Ia memandang simbol haji sebagaimana orang lain memandangnya. Sebelum bertindak perempuan Bugis memformulasikan suatu gagasan mengenai proyeksi tindakan orang lain dalam hubungannya dengan simbol haji. Perempuan Bugis berhaji juga memformulasikan proyeksi yang akan ia lakukan, termasuk peranan yang ia wujudkan melalui simbol haji.Maka ketika perempuan Bugis telah melaksanakan haji, mereka telah mempunyai formulasi tindakan sosial. Jadi tindakan sosial dikonsepsikan dalam imajinasi sebelum melaksanakan haji. Dalam tataran ide mereka telah mengkonstruk haji sebagai proses penyempurnaan keislamannya sehingga dirinya merasa berhak untuk dikategorikan ke dalam ranah sosial haji. Mereka melakukan konstruksi atas kehidupannya untuk memberikan penyegaran baru terhadap identitas, life style dan lingkungannya dalam suatu komunitas baru yang penulis istilahkan dengan "tradisi lokal haji".Tradisi lokal haji pada masyarakat Bugis merupakan ruang sosial unik yang terdiri dari nilai-nilai yang telah disepakati. Perempuan Bugis yang sudah berhaji berinteraksi dengan budaya Bugis secara makro dengan menggunakan norma-norma yang terkonstruk dalam tradisi lokal haji. Sub kultur ini tentunya mempunyai spesifikasi simbolik yang mengindikasikan suatu keterwakilan dari sebuah komunitas baru di tengah kelompok besar masyarakat Bugis. Pada proses interaksi sosial dengan kelompok lain inilah kemudian muncul simbol-simbol baru yang menggambarkan spesifikasi sub kultur, seperti sebagai orang yang "beriman", "taat", "jujur" dan lainnya. Sehingga bagi perempuan Bugis yang sudah berhaji secara otomatis mendapatkan modal simbolik yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan sosialnya di tengah masyarakat. Simbol haji laksana mahkota ratu yang tiba-tiba dapat mendatangkan kekayaan sosial dan ekonomi.Pada saat inilah terjadi proses reposisi perempuan Bugis, yaitu dari posisinya yang dirugikan oleh realitas kehidupan masyarakat padahal sebenarnya secara adat dimuliakan dan dihargai, kembali menjadi terhormat dalam kehidupan keseharian. Proses reposisi ini berlangsung cukup cepat, instan dan sangat ditentukan oleh faktor finansial individu perempuan Bugis."