Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi mengenai TVRI masa Orde baru yang diarahkan pada peran TVRI dalam pendidikan politik rakyat dengan menganalisis penayangan pidato kampanye Pemilu masa orde baru melalui TVRI.Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari naskah pidato kampanye Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang ditayangkan di TVRI, Undang-Undang tentang Pemilu, Arsip Surat Keputusan - Surat Keputusan baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri-Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan kampanye melalui TVRI, wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait, informasi dari surat kabar, buku-buku, dan sumbersumber lain, Baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Iangkah-langkah penelitian historis,, yakni melalui pengumpulan sumber (heuristik), kemudian data yang telah terkumpul melaui proses kritik, selanjutnya penulis melakukan interpretasi dan terakhir menyajikan uraian deskriptif (historiografi).Media massa (termasuk didalamnya TVRI) umumnya berfungsi sebagai medium hiburan, medium penerangan, medium promosi dan medium pendidikan, termasuk pendidikan politik. Idealnya, melalui TVRI masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang politik, baik melalui pemberitaan maupun acara-acara yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pada masa Orde baru TVRI tidak menunjukkan fungsinya dalam pendidikan politik, Hal ini disebabkan karena Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pers otoritarian. Dalam system ini Pemerintah dengan kekuasaannya dapat membuat aturan kultural yang ketat dengan cara melarang opini yang tidak sejalan dengan negara, media massa harus dibawah kontrol negara. Pemerintah Orde Baru telah mengorganisir TVRI untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah, serta menjadikan TVRI menjadi abdi negara.Peran TVRI sebagai pendukung dan abdi negara ditampilkan dengan jelas pada pemilu Orde Baru, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, diantaranya dengan dibuatnya aturan yang membatasi pidato kampanye Pemilu di TVRI dalam bentuk waktu yang relatif singkat dan adanya sensor dari Pemerintah.Kemenagan Golkar sebagai Partai pemerintah sebenarnya telah dapat diperkirakan, namun manjadikan TVRI sebagai alat propaganda Pemerintah untuk mempertahankan status quo adalah harga yang harus dibayar mahal. Munculnya sikap tidak percaya dari OPP nonGolkar dan masyarakat terhadap TVRI dari Pemerintah adalah buktinya.

---

The aim of this research is to study the role of TVRI in the Orde Baru periode aimed to the role of TVRI on the people of political education by analyzing the presentation of the public election speech campaign during Orde Baru period on TVRI.The data collected was the manuscript of the campaign speech of the organization of public election participants presented on TVRI, the public election regulations, the file of the decrees, the decrees either issued by President and minister or the government regulation related to the campaign policy on TVRI, the involved figures interview, the newspaper information, the related literatures and other primary or secondary sources.The research employed a descriptive historical design. The data was collected, and it was critized, interpreted and presented in the descriptive design (historiography).Mass media (including TVRI) generally functions as a medium of entertainment, information, promotion and education, including the education on politics. Ideally, TVRI can present the comprehension of politic through either news report or program. It can explain the government's right and obligation to people in the nation and country life.The result of the research shows that in the Orde Baru period, TVRI didn't show its function on political education. This caused the Orde Baru government applied the otoritarian press system. In this, the government with its power could apply a strick cultural law to forbid the irrelevant opinion with the government, mass media had to be controlled by the government, the Orde Baru government had organized TVRI to support and apply the goverment policy and made TVRI a servant of the state.The role of TVRI as a supporter and servant of the state was clearly presented in the Orde Baru public election, such as public election in 1971, 1977, 19S2, 1987, 1992 and 1997. In addition, the government made regulation to limit the public election campaign speech on TVRI with the limited time and sensor from the goverment party could be predicted, but it made TVRI a government propaganda device to hold back the status quo wich must be expensively paid. It arose the unbelievable attitude from the organization of public election participants, not Golkar and people to TVRI and government."

"Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana interaksi antara negara, media dan civil society dalam bingkai ekonomi-politik negara Orde Reformasi (Era Transisi). Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam menyusun kebijakan penyiaran di. Indonesia yang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi ketiga komponen tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencoba menyajikan realitas empiris menyangkut kebijakan penyiaran yang diterapkan oleh pemerintah terhadap stasiun TVRI.Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas topik yang dibahas adalah metode Studi Kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Pendekatan ini umumnya berangkat dari perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan. dan mekanisme kerja kekuatan pasar media (McQuail, 1996:63). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi ditandai oleh adanya tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi dan variabel-variabel politik.TVRI digunakan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat selarna ini keberadaannya masih dianggap penting dan ternyata TVRI memiliki dinamikanya sendiri ditengah maraknya industri pertelevisian di Indonesia. Selain itu, eksistensi TVRI akan semakin diperhitungkan seiring dengan perubahan status yang disandangnya sebagai lembaga penyiaran publik, sebuah lembaga yang mempunyai posisi sangat strategis di era demokrasi.Penibahasan tentang W No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris kebijakan yang ditempuh oleh negara dalam interaksinya yang dinamis dengan media dan civil society/publik dalam konteks era Orde Reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, UU Penyiaran ini ternyata masih mengundang kontroversi yang begitu dahsyat karena bersinggungan langsung dengan kepentingan berbagai kelompok.Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa ada penibahan yang cukup mendasar menyangkut pola hubungan kekuasaan antara negara - media -- dan masyarakat. Namun dernikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi-politik telah memunculkan peran kekuatan masyarakat dan media dalara mengontrol kekuasaan negara (state power). Perubahan pola hubungan ini tercermin dalam kebijakan penyiaran di Indonesia: Pertarna, intervensi pemerintah dalam bidang penyiaran sudah tidak terlalu dominan. Indikasi ini terlihat dengan dihapuskannya lembaga penyiaran negara dan diakuinya lembaga penyiaran publik, juga lembaga penyiaran komunitas. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa lagi mengatur lembaga penyiaran melalui sebuah lembaga khusus bentukan negara atau lembaga di bawah departemen negara. Pengaturan institusi penyiaran diserahkan kepada sebuah lembaga independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia (PI) yang tidak bertanggungjawab kepada Pemerintah tetapi bertanggungjawab kepada DPR/DPRD sebagai representasi rakyat.Kedua, kontroversi seputar pengesahan UU Penyiaran No. 32 Tabun 2002 mencerminkan masih adanya benturan kepentingan antara negara dan publik. Di antara kelompok masyarakat/publik sendiri muncul pro-kontra khususnya antara kelompok pemilik modal dan praktisi penyiaran yang menolak tegas UU ini dengan beberapa pihak yang mendukungnya. Implikasi praktis situasi seperti ini adalah semakin meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka dalam penyelenggaran penyiaran. Paling tidak, ada peluang munculnya civil society yang kuat sehingga publik bisa lebih berperan dalam proses pelembagaan referensi etik, normatif, dan regulatif bidang komunikasi massa.Secara teoritis, deregulasi bidang penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR belum sepenuhnya mencerminkan model penyiaran yang demokrass. Dalam hal ini, filosofi kepentingan publik (public interest) sebagai konsep kunci demokrasi masih akan sulit diwujudkan. Dalam masyarakat demokrass, regulasi penyiaran harusnya memenuhi kriteria: Pertama, akuntabilitas publik (accountability), yang berarti lembaga penyiaran bertanggungjawab memenuhi kepentingan publik. Kedua, kecukupan (adequacy), berwujud keanekaragaman program yang menyentuh seluruh segmen masyarakat secara adil, proporsional, dan berimbang. Ketiga, akses (access), yakni upaya memberikan hak seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh informasi (Kellner, 190:185)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri sebagai wadah tunggal bagi seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian heuristik dengan menggunakan sumber tertulis yang berasal dari buku, memoar, dan majalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Korpri memiliki andil dalam dalam besarnya suara Golkar dalam pemilu, semula Korpri bertujuan sebagai salah satu upaya netralitas birokrasi dan mempunyai loyalitas tunggal kepada pemerintah. Namun dalam perjalanannya loyalitas Korpri bukan kepada pemerintah, tetapi kepada partai pemerintah. Netralitas birokrasi yang semula dikedepankan kemudian menjadi dipertanyakan. Birokrasi kemudian turut serta dalam urusan urusan politik, seperti turut andil dalam kampanye pemilu. Birokrasi menjadi lupa akan fungsi utamanya, yaitu untuk melayani dan bersinergi antar instansi guna membangun Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis describes about how much Korpri and How far Korpri are involved in politics and elections in Indonesia in the national politics under Soeharto regime. This research is using heuristic method by using document which taken from books, memoir, and magazine. The result of this research is show that Korpri has a contribution to the interests of political parties in the election , especially in government party. "

"Skripsi ini membahas mengenai proses rekrutmen dan seleksi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Sebagai sebuah lembaga penyiaran, diperlukan tenaga kerja khusus yang bertugas untuk menjalankan fungsi penyiaran yang direkrut melalui proses rekrutmen dan seleksi pegawai non PNS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa persyaratan rekrutmen pegawai non PNS belum didasarkan pada job description dan seleksi pegawai non PNS yang ada di TVRI DKI Jakarta masih dipengaruhi faktor yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menyarankan agar TVRI DKI Jakarta membentuk persyaratan untuk rekrutmen berdasarkan job description dan melaksanakan seleksi pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

---

This thesis discusses about the process of recruitment and selection of non civil servant employee in TVRI DKI Jakarta in 2012 and 2013. As a broadcasting station, there are specific employees who in charge of executing broadcasting functions and recruited from non civil servant employees recruitment and selection process. This thesis is a descriptive qualitative research. The result of the research states that the qualification of recruitment is not based on job description and the selection process of non civil servant employees is still influenced by the factors that are found during the process. The result of this research suggests that TVRI DKI Jakarta to make job description as a base for recruitment and doing the selection process of non civil servant employees according to the qualification."

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."