Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu putusan KPPU yang mendapat perhatian masyarakat banyak adalah putusan kasus perjanjian dual acess yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia. Perjanjian dual acess yaitu perjanjian pendistribusian tiket penerbangan Garuda Indonesia yang mengharuskan Setiap Biro Perjalanan Wisata untuk menggunakan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus dan sistem ARGA, yang telah mengakibatkan operator penyedia jasa sistem CRS lainnya ksesulitan memasarkan sistemnya kepada Biro Perjalanan Wisata. Bedasarkan Putusan KPPU PT Garuda Indonesia dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT Garuda Indonesia mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam putusannya telah membatalkan putusan KPPU. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, KPPU telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan KPPU. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah perjanjian dual acess yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pendekatan apa yang dilakukan dalam pembuktikan perkara perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia terhadap unsur-unsur dalam Pasal 14, 15 ayat (2) dan pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Per se illegal dan Rule Of Reason. Melalui analisa terhadap putusan tersebut, diharapkan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara persaingan usaha tidak menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata."

"Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia dinilai KPPU merupakan penerapan praktek diskriminasi terhadap 301 PPIU lainnya karena dalam Program Wholesaler ini PT Garuda Indonesia hanya melayani reservasi kepada 6 PPIU saja. KPPU memutus bahwa PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Kemudian mengenai pokok permasalahan, Skripsi ini membahas mengenai tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah menentukan cakupan Pasar Bersangkutan dan Penguasaan Pasar dalam pasar umroh ini, sebagai framework analisis dilakukannya Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana tujuan dan mekanisme Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia sehingga KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Wholesaler, apakah benar program ini menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 karena tidak adanya Praktik Diskriminasi yang menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penulis seharusnya KPPU lebih cermat menentukan cakupan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, menurut pendapat penulis KPPU telah keliru dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka penentuan penguasaan pasar juga tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999.

---

The Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia is considered by KPPU to be an application of discriminatory practices against other 301 PPIUs because in this Wholesaler Program PT Garuda Indonesia only serves reservations to 6 PPIUs. KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Then regarding the main problem, this thesis discusses three problems. First, how to determine the scope of the relevant market and market control in this umrah market, as an analytical framework for the implementation of discriminatory practices in the wholesaler program held by PT Garuda Indonesia.Second, regarding the purpose and mechanism of the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia so that KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Third, regarding the impact of the Wholesaler Program, is it true that this program causes Monopolistic Practices and/or unfair business competition. In writing this thesis using a normative juridical research method with a law approach. The writing uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of the study found that the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia did not violate the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because there were no Discriminatory Practices that gave rise to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. The suggestion from the author is that KPPU should be more careful in determining the scope of the relevant market in the a quo case, in the author's opinion KPPU has made a mistake in determining the scope of the relevant market because it does not take into account all players in the market. With this error, the determination of market control is also invalid, resulting in doubts about the proof of violation of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999."

"Pada masa lalu kondisi persaingan di Indonesia sarat dengan nuansa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, beberapa pelaku usaha tertentu telah menjadi besar dan menguasai beberapa bidang produksi dan layanan jasa. Penguasaan tersebut muncul akibat pemberian proteksi dan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah yang bermaksud membesarkan pelaku usaha dalam negeri, pada kenyataannya proteksi tersebut menjadikan pelaku usaha tertentu menjadi tidak efisien, namun mendominasi pasar dan memunculkan apa yang disebut kapitalisme semu (ersatz capitalism). Lahirnya Undang-undang No.5/1999 mengatur tentang perjanjian dan perilaku usaha, salah satunya terkait dengan integrasi vertikal yang diatur dalam pasal 14. Penerapan pasal 14 tersebut akan bertalian dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan rule of reason yang mengedepankan pembuktian pada "dampak" dan "cara" sehingga perilaku atau perjanjian tersebut dapat dilarang. Pada konteksnya terdapat dua cara pandang yang berbeda mengenai integrasi vertikal, beberapa sarjana menganggap integrasi vertikal tidak perlu dilarang sebab tujuan efisiensi yang melatar belakanginya jauh lebih kuat ketimbang dampak merugikan yang ditimbulkannya, namun cara pandang yang lain melihat bahwa integrasi vertikal perlu untuk tetap dilarang apabila merugikan persaingan usaha. Sebagai contoh aplikatif berkaitan dengan pelanggaran pasal 14, Penulis mengangkat kasus dual access PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman bukan hanya secara teori namun juga secara praktis mengenai teknik penerapan pendekatan rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memang diberikan kewenangan untuk itu oleh UU NO.5/1999."

"Kerjasama pengelolaan Terminal Peti kemas Pelabuhan, Tanjung Priok antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan persaingan usaha sehat dalam Pasar Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan awal pelaksanaan kerjasama dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa bongkar muat yang optimal bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbuktinya JICT melakukan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mematikan pesaing-pesaingnya para pelaku usaha yang sama dan menjalankan pola kegiatan usaha yang bernuansa persaingan usaha tidak sehat."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prosedur tata cara permohonan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan dengan hukum acara persaigan usaha di Indonesia serta penerapan ketentuan perjanjian penetapan harga horizontal berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Pengajuan permohonan keberatan oleh Para Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan hukum acara persaingan usaha di Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2005. Kemudian pertimbangan hakim bahwa konsumen tidak dirugikan atas perjanjian tersebut tidaklah cukup karena dalam penggunaan pendekatan rule of reason harus dibuktikan bahwa perjanjian tersebut meningkatkan efisiensi sehingga konsumen tidak dirugikan.

---

This thesis discusses the analysis of the Medan District Court decision No. 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study discusses the application of the procedures for requesting an objection to the decision of the KPPU based on Competition Procedural Law in Indonesia and the application of the horizontal price fixing agreement based Competition Law in Indonesia. From these results, it was found that the submission of objections by the applicant does not comply with the procedural law of business competition in Indonesia because it is contrary to Article 4 Paragraph (4) and Article 4 Paragraph (6) Perma No. 3 of 2005. Then judge considered that consumers are not harmed on the agreement is not enough because the use of a rule of reason approach must be proven that the agreement improves efficiency which give benefit to consumers."

"The franchise is a variety of interesting business for entreprenur to doing their investment funded for. By the famous trade mark and the experienced business approach it made almost entrepreneur feels settled But later the dispute is occured on loss-recovery towards franchisee either prior or post contact be sealed. Afterward the resolution will be fully under the judge opinion given. The explanation can be submitted under such assumptions applied. The first, regarding to classical theory on contract law which tends on the formal aspects of contract will implicated breach contract disputes, but will be different under the second alternative (the modern) theory. The last theory does intent to more justice matter ?s will open alternative to suit it by breach of law argument."