Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This volume considers the implications of the environmental change-development nexus for water management, river health and hazard awareness. These ideas are mirrored in the four case study chapters which deal with water governance in the Mekong Basin (Hirsch), hybrid adoption of water resource technologies in India (Barbanente et al.), determination of sediment dynamics in Java Rijsdijk), and ecological conservation imperatives in the headwaters of the Yellow, Yangtze and Mekong rivers in western China (Li et al.)."

"Sempadan sungai adalah kawasan lindung di kanan kiri sepanjang sungai yang secara alami diperuntukkan bagi vegetasi. Faktanya, kualitas sempadan sungai semakin menurun akibat alih fungsi lahan sempadan sungai oleh masyarakat, terutama di perkotaan sehingga dapat mengganggu fungsi ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekologis sempadan sungai morfologi sempadan sungai, keanekaragaman jenis pohon dan burung , menganalisis kondisi sosial ekonomi pemahaman, pandangan, perilaku, dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan. Morfologi sempadan sungai dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geogrfis SIG ; kenaekaragaman jenis pohon diukur menggunakan petak ukur dengan metode jalur berpetak, sedangkan keanekaragaman jenis burung diukur menggunakan transek garis kemudian dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shannon Wiener; kondisi sosial ekonomi menggunakan kuesioner, dan penentuan strategi pengelolaan yang tepat menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tegakan sebesar 15,73. Indeks keanekaragaman jenis pohon sebesar 2,707 dan burung sebesar 2,794 yang termasuk kategori Sedang berdasarkan Indeks Shannon Wiener. Pemahaman masyarakat Tinggi dan pandangan masyarakat Cukup Baik, tetapi kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Kurang Baik. Kesimpulannya adalah melalui strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan secara collaborative management dengan peranan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai dan pemerintah yang saling mendukung untuk meningkatkan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi sempadan sungai.

---

Stream buffer is a protected area on either side along a river that is naturally destined for vegetation. In fact, quality of stream buffer was declining due to conversion of riparian land by people, especially in urban areas, which may disrupt its ecological functions.

This study aim to analyze ecological function of stream buffer morphology of stream buffer, diversity of tree and birds species, to analyze socio economic conditions understanding, point of views, behavior, and economic conditions of riverside community, and to formulate strategies that will be used for managing sustainable stream buffer based on urban forests.

Stream buffer morphology was analyzed using Geographic Information System GIS diversity of tree species was measured using a stripping route plot method, while diversity of bird species was measured using line transects and then analyzed by Shannon Wiener 39 s diversity index socio economic conditions was investigated using questionnaires, and appropriate strategies was determined using Analytical Hierarchy Process AHP.

The results showed a decrease in stands of 15,73. Tree species diversity index was 2,707 and bird species diversity index was 2,794, which belongs to moderate category based on Shannon Wiener Index. Understanding of riverside community is high and their viewpoint is quite good, but their economic and behavioral conditions are less adequate.

This study conclude that through sustainable urban forest based management of environmental stream buffer strategy in collaborative management with role of riverside community and mutually supportive government to improve the ecological and sosio economic functions of stream buffer."

"Sungai secara alamiah merupakan sebuah kesatuan, namun pada kenyataannya pengelolaannya terkotak-kotak ke dalam wilayah administratif. Selain itu, sungai juga memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang bertinggal di sekitarnya. Tulisan ini membahas permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pendekatan pembahasan isu pengelolaan, dan isu kondisi masyarakat khususnya dalam kerangka keterkaitan wilayah hulu dan hilir. Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelola dan penanggung jawab sumber daya air secara nasional, sering mengemukakan semboyan ?one river one plan one management?. Namun pada kenyataannya hal ini masih sering bertentangan dengan produk perundangan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama terkait dengan otonomi daerah.Tulisan ini juga mencoba untuk memberikan gambaran kondisi permukiman dan kondisi masyarakat di Bale Kambang dan Kampung Pulo yang merupakan wilayah hilir sungai. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penataan ruang DAS diperlukan keterpaduan antara pengelolaan DAS di berbagai wilayah, serta pemahaman kondisi masyarakat di wilayah sekitar DAS. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktek penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan pada wilayah DAS yang tidak dapat berdiri sendiri, serta pentingnya melihat keterkaitan antara lingkungan fisik DAS dengan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.

---

River by nature is a unity, but there is a tendency to separate river management based on administrative areas. River is also related to the community living in its surrounding area. This paper discusses watershed issues related to the management and community condition, especially with in the framework of interrelationship between upstream and downstream areas. Department of Public Works as the institution was responsible for the national water resource management has proposed the idea of "one river one plan one management." However, in reality this ide a is not consistent with the regulations issued by the government, especially in the context of regional autonomy.

This paper also attempts to illustrate the condition of settle ment and community condition in Bale Kambang and Kampung Pulo as downstream areas. The findings of this study sugges t the needs for an integrated management for various watershed areas, with the understanding of community condition in those areas. The findings provide inputs for planning and managing of urban areas by putting an emphasis on the interrelationship between various areas of wathershed, as well as the physical environment of watershed and the community condition of the surrounding communities."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Biological assessment is a useful alternative for assessing the ecological quality of aquatic ecosystems since biological communities integrate the environmental effects of water chemestry...."