Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi mengenai data bibliografi bidang kesehatan yang terbit tahun 1990-1991 di Jawa Timur.;Buku ini berisi mengenai data bibliografi bidang kesehatan yang terbit tahun 1990-1991 di Jawa Timur."

"To implement health decentralization, Ministry of Health has launched Health Ministerial Decree No. 004 Year 2003, stating that in order to strengthen health management in decentralization era there was a need to facilitate health research and development in local government. The study was to conduct a training need assessment for local human resources in health research and development. This TNA study was a case study in East Kalimantan, would samples of Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, and Bappeda. From 10 basic substances questioned to respondent it has shown most human resources competent falling in the category of fair competence and intermediate competence. If seen from the institution needs above 83% has stated that there was a need for such substances. Seen from availability of training of the substances by the institution above 80% has stated unavailable. From prespective of individual needs above 80% stated that the training was in need by the respondents."

"Pendahuluan: Program kesehatan lingkungan (kesling) merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kualitaskesehatan lingkungan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia dan sesuai Kepmenkes RI No. 1428/2006, yaitu kesling wajib di laksanakan puskesmas. Tujuan: adalah mengkaji perbedaan pelaksanaan program pelayanan kesehatan lingkungan antar puskesmas perkotaan dengan perdesaan, perbedaan output kinerja program kesling berdasarkan ketersediaan tenaga sanitarian/kesling dan pemberian feed back kinerja antar puskesmas. Metode: Analisis perbedaan melalui metode diskriptif berupa tabel dan grafik dari data sekunder Rifaskes 2011. Populasi adalah puskesmas di Kabupaten Tuban sekaligus sebagai total sampel dan puskesmas sebagai unit analisis. Hasil: Puskesmas di Kabupaten Tuban belum optimal melaksanakan seluruh program kesehatan lingkungan.Beda pukesmas perkotaan dan perdesaan adalah puskesmas perkotaan tidak semua program kesling dilaksanakan,sedangkan perdesaan melaksanakan semua program pelaksanaan kesling, tetapi hasilnya belum maksimal. Ada perbedaan ketersediaan tenaga sanitarian antar puskesmas termasuk dalam mencapai output dan ada perbedaan antar puskesmas yang melaksanakan penilaian kinerja dengan memperoleh feed back hanya 9 (27%) puskesmas saja, dan manfaat feed back belum berpengaruh pada perbaikan kinerja program kesling. Kurang 50% puskesmas memperoleh kinerja dengan kategori ”baik” pada penilaian TTU dan program kesling yang lain masih termasuk kinerja ”kurang baik”. Kesimpulan: Secara diskriptif ada perbedaan pelaksanaan program kesling antara puskesmas, ketersediaan tenaga sanitarian masihkurang dan manfaat feed back belum berpengaruh untuk perbaikan kinerja program kesehatan lingkungan."

"Sejak tahun 1997, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO telah mengembangkan suatu pendekatan dalam tatalaksana balita sakit di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang selanjutnya disebut sebagai Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan dana bantuan WHO pada tahun 1997 pula telah mulai menerapkan pendekatan MTBS di 6 puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas pelaksana MTBS dan kepuasan ibu balita yang mendapat pelayanan dengan menggunakan tatalaksana MTBS di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah sample sebanyak 12 petugas pelaksana MTBS dan 120 ibu balita. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada saat petugas memeriksa balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara terhadap ibu balita setelah selesai pelayanan dengan menggunakan kuesioner, kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada petugas dan diskusi kelompok terarah dengan ibu balita. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada tingkat kepatuhan petugas dengan menggunakan cut off point 90 dalam niiai kisaran kepatuhan tertinggi 100 dan terendah 83,32 maka sebanyak 65,80% petugas patuh dalam melakukan penilaian dan klasifikasi, 9I,70% petugas patuh dalam menentukan tindakan dan 66,70% petugas patuh dalam memberikan konseling. Untuk tingkat kepuasan ibu balita, dengan cut off point 29 dari total score 40, maka secara umum ibu balita menyatakan puas mendapat pelayanan dengan tatalaksana MTBS, tetapi masih ada 8,34% ibu balita yang tidak puas dalam hal keinginannya untuk kembali. Dengan uji statistik, pada p~,43 terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan petugas dalam penilaian dan klasifikasi penyakit dengan kepuasan ibu balita dalam hal keinginannya untuk kembali membawa anaknya berobat ke puskesmas. Kesimpulan secara umum, tingkat kepatuhan petugas daIam tatalaksana MTBS sudah cukup baik, demikian pula kepuasan ibu balita terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan tatalaksana sudah cukup tinggi. Maka disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tetap mempertahankan kualitas bimbingan dan supervisinya agar kelangsungan pendekatan ini tetap terjaga. Bagi puskesmas perlunya memberikan penghargaan tertentu bagi petugas yang patuh untuk mempertahankan tingkat kepatuhan petugas , dan untuk meningkatkan kepuasan ibu perlu dilakukan sosialisasi tentang MTBS. Bagi Departemen Kesehatan perlu mempertimbangkan cut off point tingkat kepatuhan, disesuaikan dengan telah berapa lama puskesmas menerapkan MTBS.

---

Relationship on the Compliance Rate of Health Workers and the Satisfaction Rate of Mothers on the Integrated Management of Childhood Illness at Distric Sidoarjo East Java year 2002Since 1997, the Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization has developed an approach in managing sick child underfive at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (LMCI). District of Sidoarjo, using WHO budget has started socializing the IMCI in 6 health centers on 1997.

The objective of this study is to have a description of health worker's compliance and mother's satisfaction towards IMCI implementation in district Sidoarjo. The study will use cross sectional design with quantitative and qualitative approach with sum of sample to 12 IMCI-implement health workers and 120 mothers. Data collection is conducted by direct observation to health workers during sick child examination using a checklist and exit interviews to mothers using questionnaires then followed by an indepth interview to the health workers and focus group discussion to the mothers.

The study showed that means of staff compliance score on IMCI procedures are 92,18; 96,56; 93,06 and 95,45 respectivety for patient assessment & classificatioiu; determine treatment; giving counseling; and average total compliance using cut-off 90, it is showed that compliance on treatment determination is highest with 91,70% respondent midwifes. Followed by giving counseling (66,70%) and assessment & classification (65,50%). Furthermore, this study showed level of satisfaction for IMCI service on high (by using cut-off score of 29 of total score 40), except that there are 8,30% of mothers who expreseed will not return for the IMCI services at the health center. Furthermore, using Chi Square statistic with exact p-value approach, it is showed that there is a significant relationship between compliance in assessment & classification and satisfaction in intention to return for the same services (p~,03).

In conclusion, the compliance rate of health workers towards the IMCI achieve a higher level than Ministry of Health suggestion (80% comply)) similar results are shown for the mother satisfaction in health treatment. This study suggest the District Health Office of Sidoarjo to maintain its quality of IMCI services with adequate supervision and monitoring evaluation. Furthermore, Puskesmas manager should identify staff with excellent compliance and reward them adequately. For other staff, the manager may promote continuously the IMCI services. At last but not least, this study suggest the Ministry of Health recruits level of compliance based local experience on applying IMCI services."

"Jaminan kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan lainnya. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pelayanan yang ditanggung Jamkesda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pemanfaatan dan hubungan faktor-faktor seperti usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cimanggis Kota Depok periode Januari 2012 sampai dengan November 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi potong lintang. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesda Depok yang pernah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cimanggis pada Januari 2012 sampai dengan November 2012. Jumlah responden sebanyak 51 yang diambil secara acak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dianalisis dengan chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 37,3% responden memanfaatkan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik, faktor usia, pendidikan, dan perilaku berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut."