Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap tenaga kerja membawa kemampuan yang unik ke pasar tenaga kerja, tetapi kemampuan tersebut mungkin telah terbentuk sejak masa kecil. Maka, penguasaan kemampuan kognitif pada masa kecil dianggap berkontribusi dalam mencapai penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Anak-anak Indonesia, akan tetapi, mencetak performa yang relatif rendah dalam berbagai penilaian yang terstandardisasi. Padahal, sebagian besar anak-anak tersebut akan menjadi tenaga kerja nasional di masa depan. Penelitian ini mengangkat isu tersebut dengan menguji pengaruh kemampuan kognitif masa kecil terhadap pendapatan tenaga kerja di Indonesia, dengan menggunakan data dari IFLS3 dan IFLS5 pada model seleksi Heckman. Studi menemukan inteligensi pada masa kecil memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan. Selain itu, besar efeknya agak lebih tinggi daripada besarnya efek inteligensi saat dewasa terhadap pendapatan. Kemampuan matematika masa kecil juga berpengaruh, meski terbatas, untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan karena bekerja. Oleh sebab itu, studi ini dapat menyimpulkan bahwa kemampuan kognitif masa kecil dapat berkontribusi pada kesuksesan masa depan di pasar tenaga kerja.

---

Every workforce brings a unique set of abilities to the labor market, but those abilities may have emerged ever since childhood. Mastery of cognitive ability at childhood, thus, has been considered to contribute to achieving higher earnings in the future. Indonesia rsquo s children, however, score a relatively low performance in various standardized assessments. Whereas, a majority of the children will become the nations workforce of the future. This study takes up the issue by examining the effect of childhood cognitive ability on earnings of workforces in Indonesia, using data from IFLS3 and IFLS5 on the Heckman selection model.

The study finds childhood general intellect has a statistically significant and positive effect on earnings. Furthermore, its effect magnitude is slightly higher than the magnitude of the effect of adulthood general intellect on earnings. Childhood mathematics ability also contributes, yet limited, to increase the chances of obtaining earnings because of working, while adulthood mathematics ability does not. Therefore, the study may infer that childhood cognitive ability contributes to future success in the labor market."

"Infeksi akibat cacing dapat mengakibatkan terjadinya anemia, gangguan gizi, pertumbuhan, dan kecerdasan yang dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepadatan lalat dengan kejadian kecacingan dan untuk mengetahuan hubungan antara variabel risiko (jenis kelamin, umur, ketersediaan jamban, kebersihan kuku, kebiasaan memakai alas kaki, pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi, kondisi lantai, sanitasi makanan). Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 97 orang yang diambil dari umur 7-15 tahun. Hasil pemeriksaan feses menunjukkan bahwa siswa yang positif infeksi kecacingan sebanyak 5 orang (5,2%) dan negatif sebanyak 92 orang (94,8%). Angka kepadatan lalat di wilayah Muara Angke masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil di atas diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kepadatan lalat, jenis kelamin, umur, ketersediaan jamban, kebersihan kuku, kebiasaan memakai alas kaki, pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi, kondisi lantai dan sanitasi makanan.

---

Infection due to worms can lead to anemia, nutritional disorders, growth, and intelligence which in the long run will reduce the quality of human resources. This study aims to determine the relationship of density of flies to helminthiasis and to know the relationship between risk variables (gender, age, latrine availability, cleanliness of nails, footwear habits, parental education, socio-economic conditions, floor conditions, food sanitation). This study was an observational analytic study with a cross sectional approach with a total sample of 97 people taken from the age of 7-15 years. Based on the above results it was concluded that there was no relationship between fly density, gender, age, latrine availability, hygiene of nails, footwear habits, parental education, socio-economic conditions, floor conditions and food sanitation."

"Permohonan pengesahan anak luar kawin merupakan suatu upaya untuk memperbaharui status seorang anak luar kawin menjadi anak sah. Selama ini, permohonan pengesahan anak diajukan ke Pengadilan oleh ayah dan ibu dari seorang anak yang ingin disahkan. Namun, pada praktiknya terdapat seorang anak luar kawin yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan status anak sah kepada dirinya sendiri. Permohonan tersebut terlihat dalam Penetapan No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. yang kemudian dimohonkan upaya kasasi dalam Putusan No. 3561 K/Pdt/2020. Upaya permohonan pengesahan anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun, permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh dirinya sendiri memiliki keterkaitan dengan adanya hubungan perdata yang dimiliki anak luar kawin kepada ayah dan/atau ibunya. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang berhubungan darah dengannya beserta masing-masing keluarga mereka. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh anak luar kawin terhadap dirinya sendiri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan 3561 K/Pdt/2020.

---

An application for legalization of a child out of wedlock is an attempt to renew the status of a child out of wedlock to become a legitimate child. So far, applications for child authorization are submitted to the Court by the father and mother of a child who wants to legalize. However, in practice there is a child out of wedlock who submits an application to the Court to determine the status of a legitimate child for himself. The application can be seen in Decree No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. which was later petitioned for cassation in Decision No. 3561 K/Pdt/2020. Efforts to apply for child legalization in Indonesia are regulated in the Civil Code, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. However, the application for legalization of an illegitimate child submitted by himself is related to the existence of a civil relationship that an illegitimate child has with his father and/or mother. After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding the judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is enforced, Children out of wedlock have civil relations with their mothers and men who are related by blood to them and their respective families. This paper discusses the arrangement of applications for child legalization submitted by children out of wedlock against themselves according to Indonesian laws and regulations using the juridical-normative analysis method, especially on legal considerations applied in Decision 3561 K/Pdt/2020"

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pemanfaatan koleksi anak untuk biblioterapibagi anak penderita kanker dalam menjalani pengobatannya di Yayasan KasihAnak Kanker Indonesia (YKAKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispemanfaatan koleksi anak untuk biblioterapi bagi anak penderita kanker dalammenjalani pengobatannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metodestudi kasus. Dalam prosesnya, dilakukan analisis koleksi dengan pendekatanpengguna dan penggunaan diukur melalui persepsi pengguna, observasi penggunadan pengujian atas manfaat koleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koleksianak yang disediakan YKAKI melalui program Sekolah-Ku didasarkan pada visidan misi program, perkembangan anak, pendidikan dan biblioterapi yangdiberikan melalui story telling bagi anak usia 0-6 tahun. Koleksi yang digunakanyaitu 9,2% dari total koleksi. Namun, dalam proses pemanfaatan terdapat kendalayaitu bahan bacaan yang dikenal masih perlu ditambah dan ditingkatkan kualitas,menyesuaikan bahan bacaan dengan kondisi anak dan administrasi kegiatanbiblioterapi. Untuk itu, diperlukan perhatian agar membuat kebijakanpengembangan koleksi dan ketersedian koleksi, meningkatkan pengetahuan SDMguru/konselor mengenai manajemen koleksi anak dan laporan statistikpemanfaatan koleksi.

---

ABSTRACTThis research describes about usage of child’s collection for bibliotherapy tochildren with cancer in healing treatment at YKAKI. The Research conducted toanalyze the usage of child’s collection for bibliotherapy to children with cancer inhealing treatment. The type of this research is “qualitative” by “case studying”method. The useful of collections analysis by user and using approach and theuseful was measuredby the perception of user, user’s obsevation and the test ofThe usage of collection. The result of this research shows of the child’s collectionwas provided YKAKI through “Program Sekolah-Ku” based on vision and misionprogram, children development, education grade and biblioteraphy has been giventhrough story telling for children age 0-6 years. The collection was adoptedapprox 9,2% from the number of collections. The obstacle was discovered of theusage process are the reading materies was known still need enhance and advancethe quality, adapting the reading materies to child’s condition and theadministrative of biblioteraphy activity. Based on fact was discovered during theresearch, it necessary to make the policy of collection development and providingthe collection, advance the human resources knowledge (teachers or concelors)relate to the management of children’s collection and statistic report of thecollection usage."

"Skripsi ini didasarkan pada penelitian sosio-legal mengenai akses terhadap keadilan dalam bidang perlindungan anak, dengan fokus kelompok pengemis anak di Kampung Rawa Dulang, Bogor, Jawa Barat. Akses terhadap keadilan sendiri dibangun dari empat pilar; dalam penelitian ini, pilar yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan pengetahuan hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah instrumen hukum perlindungan anak. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa Indonesia belum dapat memenuhi keadilan warga negaranya untuk melindungi hak anak atas eksploitasi ekonomi yang terjadi di kampung tersebut.

---

This thesis is based on a socio-legal research about access to justice in the field of child protection, which is focused on the case of child beggars in Rawa Dulang, Bogor, West Java. The access to justice consists of four pillars; on this research, the pillars reviewed are laws that guarantee justice and the knowledge of law. The laws used and examined are child protection laws. The result of this research suggests that Indonesia has not been able to fulfill the citizen?s need of justice, which is to protect child?s rights of economic exploitation that occurs in the said village."