Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang paling produktif ditinjau dari sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati. Kebijakan pemerintah sangat positif dengan adanya keseimbangan dari pembangunan yang semata berbasis daratan menjadi lebih berorientasi pada pembangunan berbasis kelautan. Ini terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai berbagai definisi ruang lingkup pengelolaan, berbagai macam sumber daya pesisir, definisi, pencemaran.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis dengan studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil penelitian bahwa masih belum maksimalnya pemberdayaan pulau-pulau ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana padahal pulau-pulau kecil tersebut letaknya sangat strategis secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan.Pulau-pulau kecil yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau kecil dan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan ketahanan wilayah yaitu kesejahteraan dan keamanan demi tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran hukum, maupun aktivitas illegal terjadi di pulau-pulau kecil dan perairannya, khususnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Banten yaitu ALKI I Selat Sunda antara Pulau Sangiang sampai ke Pulau Panaitan. Selain itu, pulau-pulau kecil rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global.Penelitian ini tidak terlepas dari bagaimana untuk memberdayaakan ruang yang ada di wilayahnya yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah penelitian. Dalam pemberdayaan pulau-pulau kecil yang merupakan ruang wilayah juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut.

---

As Island Countries that have more than 17 thousand large and small islands make the coastal region as a center of economic activity of the most productive in terms of natural resources both biological and non-biological. Government policy is very positive with a balance of land-based development only became more oriented marine-based development. This is evidenced by the issuance of Law no. 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands which has provided a clear and firm limits on the various definitions of the scope of management, a wide range of coastal resources, definitions, pollution.This research is a qualitative study that attempted to describe the natural condition of a descriptive analysis of the literature obtained from various sources and also a review on the ground. From the research that is still not the maximum empowerment of these islands seen from the lack of facilities and infrastructure while small islands are located very strategically and economically to improve the welfare and security.Small islands are the object of study is a small island and has a strategic role in increasing the resilience of the welfare and security of the region to keep intact the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia. However, given the fact that there are still many problems in these small islands. Vulnerability to crime, lawlessness, and the illegal activity occurs on small islands and waters, especially small islands around the area of ​​Banten is ALKI I Sunda Strait between the islands to the Sangiang and Panaitan Islands. In addition, small islands vulnerable to sea water lost due to abrasion and the effects of global warming.This study can not be separated from how to empowering the existing space in the area which is unity container covering land space, sea space and air space, and natural resources contained in the research area. In the empowerment of small islands which are also supported by the spatial how community participation, the role of institutions, sustainable development, to empower these islands."

"Pengembangan potensi Iingkungan alam sebagai kawasan pariwisata, sering kali memberikan dampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Contoh dampak negatif yang kerap terjadi antara lain adalah kerusakan terumbu karang, musnahnya hutan bakau, berkurangnya jenis flora dan fauna yang dilindungi, abrasi dan abrasi pantai, serta pencemaran Iimbah cair dan padat. Selain itu, sering kali pengembangan pariwisata alam pantai dan Iaut menimbulkan konflik kepentingan dengan masyarakat Iokal yang akhimya memunculkan dampak sosial yang signifikan. Semua dampak tersebut akhirnya dapat mengancam keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata itu sendiri.Kawasan Pantai Sanur adalah bagian dari pantai selatan Bali yang sejak dahulu telah dijadikan obyek pariwisata. Sejak 1989, diketahui bahwa Pantai Sanur telah mengalami abrasi mencapai lebih kurang 5,8 km (Anonim, 1989). Kerusakan Pantai Sanur ini adalah akibat abrasi yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Energi gelombang dan arus air laut adalah faktor alam utama yang menyebabkan abrasi. Namun demikian, besarnya pengamh faktor alam tersebut pada terjadinya abrasi berkaitan erat dengan perubahan alam yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang bertebihan seperti penambangan karang, pengerukan pasir dan konversi lahan daerah sempadan pantai menjadi vila, hotel dan restoran. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh para pemilik bangunan yang Iahannya terancam oleh abrasi adalah membangun krib-krib pemnanen. Namun sayangnya, bangunan-bangunan tersebut tidak memenuhi syarat teknis penanggulangan abrasi pantai dan mengabaikan dampak Iingkungan yang terjadi di sekitarnya, sehingga malah menyebabkan abrasi meluas ke sisi pantai lain yang tidak terlindung (Anonim, Mei 1989).Untuk menanggulangi kerusakan Pantai Sanur, dirancang upaya pengelolaan lingkungan dengan membangun 12 groin yang tersebar di sepanjang 5,8 km pantai dan mengisi pasir di Iokasi antara groin tersebut. Proyek konservasi Pantai Sanur ini dihadapkan pada tuntutan dan harapan publik untuk berperan serta dalam penentuan tindakan penyesuaian antara pelaksanaan dan kepentingan publik.Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tidak adanya peran publik dalam penentuan rencana dan pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur.Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui apakah jika publik diiibatkan dalam pengelolaan kawasan pariwisata Pantai Sanur, maka pelaksanaan proyek konservasi pantai tersebut akan dapat dilaksanakan dan diterima secara sosial oleh publik. Tujuan penelitian dijabarkan lagi menjadi tujuan khusus sebagai berikut:1. Mengetahui konteks apa yang mendorong munculnya tuntutan pelibatan peran publik.2. Mengetahui apakah pilihan (opsi) publik untuk memecahkan masalah relevan dengan tuntutannya.3. Apakah keputusan yang dibuat oleh proyek berdasarkan pertimbangan kepentingan publik memberikan implikasi pada lingkungan.Berdasarkan teori dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang ditetapkan adalah: Pelibatan peran publik pada saat pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur akan membantu tercapainya pandangan yang seimbang tentang upaya pemecahan masalah lingkungan akibat pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur.Tempat penelitian ini berada di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali.Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan studi kasus yang bersifat retrospektif (ex post facto) dengan menggunakan data yang teiah dicatat dalam penelitian lapangan dan diikhtisarkan melalui suatu pembahasan secara kualitatif.Teknik pengambiian data primer dilakukan dengan tehnik observasi Iapangan dan wawancara mendalam.Berdasarkan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa publik berperan dalam penentuan tindakan penyesuaian antara rencana dan pelaksanaan konservasi Pantai Sanur. Hasil pelibatan peran publik adalah perubahan disain lima bangunan pengunci pasir (Groin-3, G-4. GN-1, Gn2, GN-3) dan pembatalan dua karang buatan (AR-1 dan AR-2), dua bangunan pengunci pasir (G-32 dan GN-5) serta realisasi bantuan proyek berupa penggalian alur perahu dan dua bangunan rumah penyimpan layar sebagai kompensasi untuk kelompok jukung yang terkena dampak langsung.Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diikhtisarkan beberapa hal sebagai beikut:1. Dengan dilibatkannya publik dalam proyek konservasi Pantai Sanur, ternyata proyek ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dan diterima secara sosial oleh publik;2. Konteks yang mendorong pelibatan peran publik adalah adanya kekhawatiran publik pada masalah Iingkungan akibat pelaksanaan proyek ;3. Pilihan (opsi) penyelesaian masalah yang dipilih oieh publik ternyata tidak konsisten dengan tuntutannya, namun hanya didasarkan atas kepentingan masing-masing pihak;4. Sekali lagi terbukti bahwa tidak semua keputusan yang dibuat oleh proyek berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, memberi implikasi positif pada lingkungan.

---

ln developing potential and variety of the nature as tourism area, in respect to the beauty and varieties of the beach and coastal, always have negative impact on the area itself. For example: negative impact always occur in the destruction of corral reef, and the disappearance of the coastal mangroves, decrements of the protected flora and fauna, abrasions, land abrasions and also chemical waste contamination. Besides, the development of the natural coastal and beach tourism often resulted in the conflict of interest with the local communities, which will eventually have a signiticant impact. All of the obstacles mentioned above will gradually threaten the sustainability of the tourism sector.Sanur beach area is part of Southern Beach of Bali, which has been known as the tourism object since 1989. Erosion in Sanur Beach was identified to reach approximately 5,8 km (anonym 1989). The abrasions due to nature and human factors have destroyed Sanur beach. The coastal waves and the streams are main factors from mother nature which caused the erosion, nevertheless the big impact from mother nature towards erosion still link to the changing nature due to the excessive man made meddle, such as conal mining, land dredging and land conversion to viilas, hotels and restaurants. The prevention action conducted by the property owner from eroding threat is by building permanent cribs. Unfortunately, those buildings do not meet the technical requirements in preventing the beach erosion and ignored the side effects on the surrounding environment, which causes massive widening erosion of other parts of unprotected beach areas (Anonym, May 1989).ln order to prevent the abrasions in Sanur Beach, the design is to manage the area by building 12 groins, which will be spread around the areas of 5,8 km along the coast tilled with sand placed between the groins. This conservation of Sanur beach requires hopes and demands of public involvement in executing the adjustment action between performance and public interest.In accordance to the above summary, the problem summarized in this study does not involve the public in executing the plan in accomplishing the conservation project of Sanur Beach.The general aim of this study is to know if the public is involved in Sanur Beach Conservation Project, then the project could be executed without social constraints and accepted by public socially. From above general aims, the aim of this research can be reduced to specific matters as follows:1. To know what the context of public role involvement demand.2. To know are the public's options to solve the problems relevance with the demand. 3. To know is the public role involvement in Sanur Beach conservation project results the implication to the environment.Based on theories and above problems in this research, the conclusion of the hypothesis are as follows: Public role involvement in Sanur Beach Conservation Project will help achieve the balance perspective about environmental problem solving caused the project.This research taken placed in Sanur Kaja vitlage, rural area of Sanur and in the Sanur Kauh village, South Denpasar, Bali Province.In this research, we instill retrospective (ex post facto) case study approached, which utilized the recorded data in the field research, and summarized through qualitative discussions.Primary data collection technique is purposely conducted (purposive sampling), to identify the respondents/key sources or fact/specific social situation full of infomation in accordance to the focus of the research (problem summarization).Based on qualitative analysis, the result of the research shows that the public involvement has role in decision-making process for synchronizing between planning and execution of Sanur beach conservation project. The results of public involvement changed the outcome of the groin designs (Groin-3, G-4, GN-1, GN-2, GN-3) and cancellation of two artificial reef (AR-1 and AR-2), and groins (G-32 and GN-5) also the realization of project donations in the form of digging the stream for the boat and two storage building to keep sailing boat as compensation for the boatmen groups who impacted by project.The result from the research and discussion can reduced the following circumstances:1. With public involvement in Sanur Beach conservation project, the project could be executed without any social constraint and accepted by public socially;2. Context that has been push the public role involvement is public concern to the environmental issues resulted by project;3. In fact, the option that has been decided by public does not consistent with the demand, but only concern to the needs of each party4. lt was proven once again. there are not all of decisions that decided by project based public needs, results positive implication to the environment."

"Lokasi penelitian ini terletak di pesisir barat Jawa Barat tepatnya di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang memiliki berbagai macam pola lanskap pesisir. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dari bentuk medan, bentuk lahan, penggunaan tanah dan aspek sosial dengan menggunakan model Wilayah Tanah Usaha WTU. Penelitian ini mengkaji lanskap pesisir yang dipengaruhi oleh bentuk lahan, bentuk medan, penggunaan tanah serta aspek sosial ekonomi yakni pola tanam dan menghubungkan dengan Wilayah Tanah Usaha WTU. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapang dan wawancara dengan petani setempat. Analisis spasial dan deskriptif dilakukan dengan metode overlay dan penampang melintang.Hasil penelitian menyatakan bahwa pola lanskap pesisir di Kecamatan Simpenan didominasi dengan bentuk medan berbukit-pegunungan sekitar 60,1 dari total luas wilayah, bentuk lahan perbukitan lipatan kompleks sekitar 30,6 dari total luas wilayah, penggunaan tanah kebun atau perkebunan sekitar 30,1 dari luas wilayah dan pola tanam padi satu kali dalam setahun. Pola lanskap pesisir pada umumnya masih sesuai dengan model WTU tetapi terdapat beberapa lokasi yang tidak sesuai yakni pada model WTU terbatas 2 yang terdapat penggunaan tanah kebun atau perkebunan.

---

Located in west coast of Java, Simpenan Subdistrict at Sukabumi District has variety of coastal landscape. The main objective of this research to identification landform charateristics for landscape and also identify land use using Suitable Farming Area WTU . This research examines coastal landscape that affected by landforms that consist of relief, landuse, social aspect which is cropping pattern and analyze with the model of Land Utility Area. Spatial and descriptive analysis was carried out in this study by overlay and cross section analysis method.

The result of this research indicates that coastal landscape pattern in Simpenan Subdistrict is dominated by mountainous hilly terrain around 60,1 from total area, hilly terrain shape about 30,6 from total area, land use of mixed garden use 30,1 of the area and rice cropping pattern once a year. The coastal landscape pattern is generally still in accordance with the Land Utility Area model but there are some unsuitable located in the second restricted area which is the land use of mixed garden."

"Monitoring perubahan iklim terutama potensi kenaikan Tinggi Muka Laut (TML) di daerah pesisir yang mempengaruhi perubahan garis pantai penting dilakukan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model spasial perubahan garis pantai melalui hasil identifikasi data garis pantai historis multitemporal tahun 1990-2021 berbasis citra Landsat (TM, ETM, dan OLI) menggunakan metode DSAS. Pemodelan spasial dibangun dengan mempertimbangkan faktor geodinamik eksternal (erosi dan akresi), faktor hidrometeorologi (kenaikan TML), faktor proses biologi (NDVI), dan faktor aktivitas antropogenik (penutup lahan), memprediksi posisi garis pantai di masa depan, berkaitan dengan rencana penataan ruang. Hasil pemodelan spasial yang merepresentasikan periode waktu tahun 1990-2021 menunjukkan rata-rata secara umum pesisir Pandeglang mengalami erosi dan akresi yang hampir seimbang, dengan dominasi persentase total erosi 53% dan akresi 47%. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa faktor aktivitas antropogenik memiliki peran penting, dimana semakin meningkatnya luasan permukiman di wilayah pesisir berpengaruh pada terjadinya akresi, dan faktor kenaikan TML tidak berpengaruh signifikan pada perubahan garis pantai, sementara faktor kerapatan vegetasi berbanding terbalik dengan perubahan garis pantai. Pemodelan prediksi perubahan garis pantai menggunakan perhitungan statistik variabel LRR dengan metode Kalman Filter pada tahun 2041 akan bervariasi di sepanjang pesisir barat Pandeglang mulai dari -261,4 meter hingga 1368,6 meter, dengan rata-rata pergeseran 6 meter. Pola ruang RTRW Kab.Pandeglang Tahun 2011-2031 berdasarkan prediksi garis pantai tahun 2031 dan 2041 secara umum mengalami dampak terutama pada kawasan pariwisata dengan dinamika pantai mengalami erosi tinggi hingga 43 meter pada tahun 2031 dan 70 meter pada tahun 2041, sementara akresi tinggi hingga 89 meter pada tahun 2031 dan 206 meter pada tahun 2041. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan agar terwujud tujuan penataan ruang sebagai pusat pariwisata di Provinsi Banten yang berkelanjutan.

---

Monitoring climate change, especially the potential for sea level rise (SLR) in coastal areas that affect shoreline changes, is important for environmental protection and national development. This study aims to build a spatial model of shoreline change through the results of knowing multitemporal historical coastline data for 1990-2021 based on Landsat (TM, ETM, and OLI) images using DSAS variables : NSM, SCE, EPR, and LRR. Then spatial modeling is built by considering external geodynamic factors (erosion and accretion), hydrometeorological factors (Sea Level Rise), biological process factors (vegetation), and anthropogenic activity factors (land cover), predicting the position of the coastline in the future, related to the plan. spatial planning. The results of spatial modeling representing the time period 1990-2021 show that the general average of the coast of Pandeglang experiences almost equal erosion and accretion, with the dominance of the total proportion of erosion 53% and accretion 47%. The average rate of change of the LRR value is 0.15 meters/year, the EPR value is 0.07 meters/year, and the NSM value is 2.23 meters. Anthropogenic by increasing the factors that can be seen in coastal areas have an effect on the occurrence of erosion. Meanwhile, hydrometeorological factors (Sea Level Rise) in this study have no significant effect on shoreline changes, but biological process has inversely relationship. Predictive modeling of shoreline changes using statistical calculations of LRR variables using the Kalman Filter method in 2041 will vary along the west coast of Pandeglang starting from -261, 4 meters up to 1368.6 meters, with an average shift of 6 meters. The spatial pattern of the RTRW of Pandeglang Regency in 2011-2031 based on coastline predictions in 2031 and 2041 generally has an impact, especially on the area and coastal dynamics, experiencing high erosion of up to 43 meters in 2031 and 70 meters in 2041, while high accretion up to 89 meters in 2031 and 206 meters in 2041. This needs attention from policy makers in order to realize the goal of spatial planning as a sustainable center for tourism in Banten Province."

"Pulau Sulabesi memiliki karakteristik sebagai pulau kecil sekaligus terpencil yang menyebabkan pulau ini dihadapi dengan berbagai keterbatasan dalam pembangunan maupun ancaman terhadap bencana pesisir dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan maupun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik pola persebaran permukiman, melihat tingkat ketahanan masyarakat dan tingkat konektivitas antar wilayah, serta merumuskan penataan permukiman pesisir berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan indeks konektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran permukiman membentuk pola dispersed dan terdapat ketidak sesuaian dengan kawasan lindung dan kawasan kemampuan lahan sangat rendah. Pada pemenuhan kebutuhan menunjukkan tingkat ketahanan secara keseluruhan adalah sedang dengan skor 75%. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat konektivitas yang juga rendah <73,08. Untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dapat dilakukan dengan integrasi kebijakan tata ruang, peningkatan kepadatan jaringan jalan, dan mengatur arah persebaran permukiman sehingga tidak masuk dalam kawasan lindung.

---

Sulabesi Island is a small and remote island, which causes this island to be faced with various limitations in development and threats to coastal disasters and has an impact on environmental sustainability and socio-economic resilience of the community. This study aims to analyze the suitability characteristics of the distribution pattern of settlements and see the level of community resilience and connectivity between regions. The approach used is quantitative, with spatial analysis, community resilience index, and connectivity index. The results show that the distribution of settlements forms a dispersed pattern, and there is a discrepancy between protected areas and areas with deficient land capability. In meeting the needs, the overall level of resilience is sufficient, or 75%. This condition is caused by the low level of connectivity <73.08. Sustainable settlement planning can be done by integrating spatial policies, increasing network density, local community wisdom, and regulating the distribution of settlements so that they are not included in protected areas."