Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik wilayah, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak difokuskan kepada suatu kebijakan yang bersifat on farm ( budidaya ) dalam aktivitas pembangunan pertanian. Namun, sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta lebih difokuskan pada upaya terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas / produk hasil pertanian. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta sangat didominasi oleh kebijakan yang bersifat off farm sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta.Kebijakan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria / syarat gizi yang diperlukan. Sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat, program peningkatan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta sangat difokuskan pada upaya pemenuhan ketersediaan pangan dari berbagai daerah pemasok/ produsen pangan di Iuar Propinsi DKI Jakarta.Ketergantungan pangan tersebut merupakan suatu kondisi yang pertu untuk mendapat perhatian secara prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi dan perubahan yang terjadi di daerah produsen akan sangat berdampak langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan pangan yang diperlukan di Propinsi DK| Jakarta. Oleh karena itu. untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pemda Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai daerah salah satunya adalah melalui kerjasama Mitra Praja Utama yang merupakan pemasok pangan terbesar di Propinsi DKI Jakarta.Sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal kerjasama yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pengkajian terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan kerjasama dan menformulasikan strategi kerjasama Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi MPU bidang pertnain yang efektif, efisien, sinergi dan saling menguntungkan.Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jumlah responden penelitian sebanyak 20 orang adalah responden yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Lingkup MPU. Pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner, wawancara, observasi Iapangan dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan Teknik AHP untuk menentukan strategi prioritas yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh strategi prioritas pelaksanaan kerjasama secara berurut adalah peningkatan produksi. mutu/kualitas dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan / penguatan kelembagaan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama, kerjasama MPU masih perlu untuk ditanjutkan baik bagi Propinsi DKI Jakarta maupun bagi Propinsi Lingkup MPU dalam rangka mewujudkan pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.Kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditetapkan, namun, belum memberikan manfaat optimal dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan Program dan kegiatan kerjasama belum sepenuhnya mampu mengakomodir pada pemberdayaan potensi unggulan daerah sebagaimana yang diharapkan, kualitas sumberdaya manusia pertanian ( birokrasi, petani dan pelaku agribisnis ) belum sepenunya mendukung pelksanaan kerjasama. ego sektoral seringkali mewarnai pelaksanaan kegiatan kerjasama, persepsi yang berbeda antar instansi / lembaga mengakibatkan kegiatan kerjasama tidak berjalan optimal monitoring dan evaluasi belum dijadikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kerjasama. Untuk meningkatkan optimalisasi peiaksanaan kerjasama mutlak diperlukan adanya komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan kerjasama, peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, pemberdayaan stakeholder secara aktif. Pelaksanaan monitoring dan evalusi secara rutin dengan memperhatikan aspek obyektifitas, transparan dan akuntabel.

---

In congruence with the current physical and social economic conditions of the society, an effort to develop agriculture in the special province of Jakarta is not focused towards an on farm policy in agriculture development acitivities, but it is more focused towards the effort of the manifestation of food resilience and an increase in the expansion of agribusiness commodity or agriculture product in line with the implementation strategy of national agriculture development. Therefore, the implementation of the agricultural program in the special province of Jakarta is heavily dominated by the off fami policy in line with the available conditions and potentials of the special province of Jakarta.The policy of food resilience of the special province of Jakarta is intended to meet the demands required by the community, that is. sufficient amount and fullfilling the nutrition criteria required. ln accordance with the physical and social economic conditions of the society, the program to increase food resilience in the special province of Jakarta is heavily focused on the fullfilment of food availability from various places of food suppliers outside Jakarta. Such food reliance becomes a priority condition that needs to be paid attention to in an effort to realize food resilience in the special province of Jakarta. This is because when there are changes occurred in the suppliers' areas, it will have direct impacts towards the conditions of food distribution and food availability needed by the special province of Jakarta. Therefore, to anticipate such problem the local govemment of the special province of Jakarta has made some efforts to establish cooperation with several regions, one of which is through cooperation with Mitra Praja Utama which is the biggest food supplier in the special province of Jakarta.In reference to the above mentioned it is deemed necessary to conduct research towards the implementation of cooperation. The purpose of this research is to do an evaluation towards intemal and extemal factors of cooperation that support the realization of food resilience, that is, the evaluation towards SWOT factors (Strengths, Weaknesess, Opportunity and Threats) of the cooperation implementation and fonnulating cooperation strategy of the special province of Jakarta with Mitra Praja Utama regions in agriculture in an effective, efficient, sinergy and mutually beneficial manner.The method of the research is descriptive with 20 respondents who have competency in the cooperation implementation in agriculture between the special province of Jakarta and the Mitra Praia Utama regions. The data gathering is done through distributing questionnaires. conducting an interview, field observation and library research. Data processing and data analysis conducted uses SWOT analysis and AHP techniques to determine priority strategy required in the implementation of cooperation.Based on the data analysis findings, priority strategy of cooperation implementation is obtained in an orderly manner, that is, an increase in production, quality and food security, an increase in human resource quality development partnership, and an improvement in agriculture infrastructures and facilities, and institutional development. Based on the evaluation of cooperation implementation, The cooperation with Mitra Praja Utama still needs to be continued both for the special province of Jakarta and the provinces around Mitra Praja Utama in the frame work of manifesting agribusiness development and food resilience improvement.The on-going cooperation has been run as planned, however, it has not yet given optimum benefit in the cooperation. This is because the programme and the cooperation activities are not yet able to fully"

"Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000.Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah.Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan.Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth.Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan.Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179).Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP).

The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score.

The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies."

"ABSTRAKLaju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta menciptakan daya tarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off (pemicu) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosial, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosial (PMKS) yang ada di DKI Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak DKI Jakarta saja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke hilir. Konsep penanganan PMKS secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah.Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana program, pendukung program dan partisan.Untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah. Kesamaan visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut :1. Untuk sub variabel Visi, perlu :a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS.b. Disosialisasikan visi penanganan PMKS kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya2. Untuk sub variabel Program, perlu :a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakanb. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakanlkajian.3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu :Persamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended harus diselesaikan secara komprehensif.4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu :Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas Konflik Hubungan Industrial Dalam KeijasamaPerusahaan BUMD dengan Perusahaan Mitra Swasta di Wilayah Provinsi DKIJakarta. Tugas akhir ini adalah penelitian dengan mengkomparasikan antara faktadan data-data dalam Perusahaan BUMD, kemudian dianalisa dengan landasanteoritis yang telah dikemukakan. Diharapkan dapat mempeijelas serta menjawabtujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menyarankan konflik hubunganindustrial pada Perusahaan BUMD dipecahkan dengan melakukan kompromimelalui negosiasi antara manajemen dengan karyawan (serikat pekeija).;"

"Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, pembiayaan, kelangkaan air baku, maupun sikap dari masyarakat dalam memanfaatkan air bersih. Pengelolaan air bersih berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di Kota Jakarta di tengah ancaman keterbatasan sumber-sumber air balm untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, (ii) kendalalhambatan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta, dan (iii) bentuk strategi dan kebijakan yang bisa menjamin pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan Metode Quasi. Analisis deskriptif sebagai langkah awal untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats). Kemudian dilakukan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guns merancang rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya air selanjutnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa air memiliki kriteria kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Indikator pendukung kriteria air adalah penyediaan air, pengelolaan air limbahlkotor, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan sungai dan catchment area. Lalu kendala-kendala dalarn pengelolaan sumber daya air di Kota Jakarta dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan prioritas yang hares segera diatasi adalah: peraturan, sumber daya manusia dan kelembagaan, teknis dan operasional, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Untuk mengatasi berbagai kendala dasar tersebut, diusulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan, yaitu: penyusunan master plan terpadu; penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif; keterlibatan seluruh stakeholder dengan koordinasi yang terintegrasi; sosialisasi yang intensif untuk program-program pendukung maupun rancangan. peraturan perundang-undangan; pemberian reward dan punishment yang tegas dan nyata; pengintesifan implementasi program-program pendukung; pola kemitraan untuk implementasi teknologi modem; pembentukan dewan air pemilihan leading sector; dan peningkatan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia."

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 telah diletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan otonomi ini adalah unsur pembiayaan daerah.Sebagai ibukota negara Republik Indonesia dan sekaligus daerah propinsi yang menjalankan otonominya sendiri, propinsi DKI Jakarta juga tidak lepas dengan masalah pembiayaan ini, yang untuk saat ini memang dapat mengandalkan PAD-nya. Sedangkan sumber penerimaan lainnya yang memungkinkan untuk dapat memberikan harapan yang nyata adalah dari Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak ini merupakan dana perimbangan yang pembagiannya didasarkan pertimbangan yang lebih mendalam atas potensi (daerah penghasil), pertumbuhan ekonomi, dan kinerja masing-masing daerah serta diberikan kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sejauh mana pajak-pajak yang terkait dengan Bagi Hasil Pajak ini telah tergali secara optimal ? dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak bagi propinsi DKI Jakarta secara optimal guna memenuhi pembiayaan daerahnya? Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana penggalian pajak-pajak yang terkait dengan bagi hasil pajak dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak propinsi DKI Jakarta untuk memenuhi pembiayaan daerahnya.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi atau pengamatan terhadap objek terkait.Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pajak-pajak yang terkait dengan Bagi Hasil Pajak ini belum tergali secara optimal. Untuk PBB, dapat dilihat dari hasil rata-rata analisis collection ratio sebesar 85,23%, pemungutannya belum dilaksanakan secara intensif dan berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran harga rata-rata tanah masih menunjukkan nilai rata-rata yang belum selaras dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 juga belum optimal, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang telah terdaftar di masterfile komputer Direk-torat Jenderal Pajak wilayah DKI Jakarta jumlahnya masih sedikit, yaitu sebesar 6,7% dari keseluruhan jumlah penduduk berdomisili yang berpotensi untuk dapat dikukuhkan sebagai Wajib PajakSaran-saran yang dianjurkan untuk dapat mengoptimalkan Bagi Hasil Pajak ini adalah dengan ekstensifikasi subjek pajak dan intensifikasi pengenaan pajaknya. PBB/BPHTB sebaiknya wewenang pemungutannya diserahkan kepada Pemda setempat, karena Pemda lah yang sebenarnya paling mengetahui keadaan objek pajak/ potensi daerahnya Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: sosialisasi, pembinaan, dan pengarahan secara continue kepada wajib pajak / masyarakat setempat harus lebih ditingkatkan. Mengingat perlunya pengembangan potensi penerimaan bagi daerah, kebijakan Sharing Tax dapat diterapkan terhadap pajak yang jumlah penerimaannya relatif besar seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini akan lebih memacu semangat dari Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif."

"Pada saat krisis sektor agribisnis justru masih tetap eksist, yang terus berkembang dan masih mampu menyumbang devisa dengan nilai eksport sebesar US $ 13 milliar Nilai eksport anggrek secara keseluruhan selama lima tahun terakhir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 mengalami pasang surut, yaitu kalau pada tahun 1997 sebesar US $ 38,3 ribu meningkat menjadi US $ 2,95 juta pada tahun 1999. Namun pada tahun 2000 justru mengalami penurunan hingga hanya sebesar US $ 1,1 juta, tetapi hal itu hanya berlangsung sesaat dan kembali mengalami kenaikan sebesar US $1,4 juta pada tahun 2001 (Departemen Pertanian, 2002).Agribisnis bunga khususnya anggrek merupakan salah satu komoditi yang sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan khususnya di kota-kota besar di Indonesia karena selain memiliki spesies terlengkap, unggul juga terbesar di dunia, dari seluruh jenis anggrek bulan yang ada 65 % di antaranya berasal dan asli dari Indonesia (Haryani & Bambang Sayaka, 1991), 40 % anggrek jenis Cattleya dan 80 % anggrek jenis Dendrobium terdapat di Indonesia (Supramana & Gede Suatika, 1995). Di samping itu pengusahaan agribisnis anggrek masih dapat dilakukan pada lahan-lahan yang terbatas luasnya. Oleh karena itu komoditas anggrek merupakan salah satu produk unggulan yang menjadi prioritas utama untuk dapat ditumbuhkembangkan di Propinsi DKI Jakarta.Pengembangan agribisnis anggrek, jika dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan akan dapat menjadi komoditas andalan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk mengidentifikasikan suatu subsistem agribisnis anggrek yang terbaik untuk dikembangkan di kota-kota besar khususnya di DKI Jakarta sehingga akan mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor industri. Salah satu langkah awal yang nyata dapat dilakukan dengan Cara mengidentifikasikan karakteristik dari agribisnis anggrek. Sehingga nantinya akan dapat diperoleh suatu karakter berdasarkan atas besar kecilnya usaha dalam setiap sub sistem agribisnis anggrek yang paling besar potensinya untuk dapat dikembangkan di Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik secara umum agribisnis anggrek di Propinsi DKI Jakarta, kemudian dilakukan pengidentifikasian kondisi agribisnis anggrek berdasarkan aspek-aspek keuangannya. Selain itu dilakukan pula pengidentiftasian kebutuhan layanan yang diperlukan para pengusaha agribisnis anggrek serta menelaah peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengembangkan usahanya.Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan analisis kluster untuk mengidentifikasikan dari setiap karakter agribisnis yang ada di Propinsi DKI Jakarta. Dari hasil pengidentifikasien tersebut, maka untuk mengetahui penyebab perbedaan antara masing-masing karakter tersebut dilanjutkan dengan analisis diskriminan (Multiple Discriminant Analysis Method) Sistem pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling dengan sistem proporsional. Dimana penelitian dilakukan di tiga wilayah, yaitu wilayah barat, selatan dan timur, dari masing masing wilayah diambil sampel secara proporsional sebesar 25 % dari total populasi yang ada di tiap wilayah. Sehingga masing-masing sampel yang diambil di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 40 sampel, Jakarta Selatan 46 sampel dan Jakarta Timur sebanyak 44 sampel.Dari serangkaian penelitian diperoleh temuan bahwa pertama ; Agribisnis anggrek di wilayah Propinsi DKI Jakarta terbagi dalam empat subsistem, yakni subsistem penyedaan bibit tanaman, subsistem tanaman pot, subsistem bunga potong serta subsistem jasa pemasaran. Dan keempat subsistem ini masing-masing diperoleh tiga kelompok besar, yaitu kelompok agribisnis yang belum mampu berkembang, kelompok agribisnis yang bare berkembang dan kelompok agribisnis maju.;1) Wilayah Jakarta Barat : a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 67,5 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 10 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 22,5 %, 2) Wilayah Jakarta Selatan : a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 58,7 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 21,7 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 19,6 %, 3) Wilayah Jakarta Timur ; a) Agribisnis yang belum mampu berkembang sebanyak 75 %, b) Agribisnis yang baru berkembang sebanyak 15,9 %, c) Agribisnis yang telah maju sebanyak 9,1 %. Kedua ; dengan menggunakan analisis diskriminan temyata dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tiap-tiap kelompok adalah, a) Aspek tenaga kerja ; jumlah tenaga kerja, b) Aspek produksi ; luas lahan usaha, c) Aspek Keuangan ; biaya total, total penerimaan, biaya variabel, tingkat keuntungan, RIC ratio, reinvestasi labs, d) Aspek pemasaran ; kemampuan meningkatkan daya saing produk, e) Aspek pengembangan usaha; kondisi modal kerja. Ketiga ; berdasarkan atas temuan di lapangan dan karaktenstik dari setiap tahapan pengembangan agribisnis maka pengembangan agribisnis anggrek di Propinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih diprioritaskan pada subsistem penyedaan bibit, tanaman pot dan jasa perdagangan mengingat berbagai permasalahan yang ada di tiap-tiap subsistem. Untuk itu diperlukan adanya sentra-sentra pemasaran baik berupa pasar bunga maupun tempat pelelangan khusus bunga. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan aspek keuangan khususnya dalam hal kesulitan akses ke lembaga keuangan formal (Bank) maka diperlukan adanya lembaga keuangan mikro (micro-financing) mengingat karakter dari usaha agribisnis ini sangat,berbeda dengan usaha lain, baik dalam hal kepastian usaha maupun tingkat resiko yang dihadapi.Dalam hal struktur organisasi maka peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan sudah cukup baik, tetapi di sisi lain jika dilihat dari segi program kerja dan alokasi anggaran maka peranan dinas belum mampu menyentuh langsung pada masyarakat bisnis, sehingga keberadaannya kurang dapat dirasakan oleh masyarakat agribisnis anggrek.Peranan Dinas Pertanian dan Kehutanan perlu ditingkatkan lagi baik dari segi program kerja maupun pengalokasian anggaran yang ada, sehingga mampu mendorong perkembangan agribisnis anggrek di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian secara tidak langsung juga akan memperbaiki struktur ekonomi mikro dan akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah."

"Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut :1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya.2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman.3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus.4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi.5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan.6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien."