Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam termasuk hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Program Gema Assalam muncul karena belum ada kebijakan yang melihatkan wanga masyarakat dalam perencanaan untuk masa depannya (perencanaan dan bawah/bottom up planning) serta merupakan pengembangan lebih lanjut dan program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka Mukim Bano terpilih menjadi tempat dilaksanakannya Program Gema Assalam di Kabupaten Simeulue. Program Gema Aasalam merupakan program pemberdayaan masyarakat, yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka keluar dan lilitan kemiskinan.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang melalui proses studi lapangan, wawancara dengan informan, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu terhadap pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, dengan lingkup informan yang mencakup Camat Simeulue Tengah / aparat pemerintahan Mukim Bano,Petugas lapangan,Tokoh masyarakat, Masyarakat kelompok sasaran,LSM Monitoring. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan kemiskinan, pembangunan daerah, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan Program Gema Assalam.Dari hasil peneiitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilakukan melalui beberapa tahap dari sosialisasi sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan pelestarian kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program mulai terlihat sejak perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat langsung dilapangan adalah Fasilitator Mukim (FM) dan lmum Mukim yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sebagai anggota kelompok penerima dana bergulir.Pelaksanaan program Gema Assalam mencakup kegiatan, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Penguatan Kelembagaan Mukim. Mengingat dana yang tersedia terbatas maka kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dilaksanakan berupa bantuan dana bergulir dengan penyertaan modal usaha penangkapan ikan/udangPenyertaan modal budi daya ikan/udang di air payau (tambak rakyat). Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kelompok berdasarkan kesamaan mata pencaharian. Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk mempermudah proses pemberdayaan kepada warga masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Gema Assalam sesuai dengan petunjuk teknis operasional Gema Assalam, namun terdapat beberapa hambatan dan kendala, pertama. Kondisi Geografis Mukim Bano yang memiliki topografi yang berbukit-bukit dan terletak di daerah yang terpencil di pinggir laut. kedua, Perilaku masyarakat, yang belum terbiasa disatukan dalam suatu kelompok kerja. Selama ini mereka bekerja terbiasa sendiri, ketiga, sumber daya masyarakat yang rendah yang berdampak sulitnya mereka memahami penjelasan yang disampaikan oleh Fasilitator dan masih ada sebahagian yang tidak Iancar menggunakan bahasa Indonesia. Keempat, Iemahnya fungsi koordinasi antar sesama pelaku program. Kendala dan hambatan ini diharapkan menjadi perhatian dan semua pihak yang terkait, dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan pelaksanaan program pada masa yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

"Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Untuk tujuan ini dipertukan program-program pembangunan gampong melalui upaya-upaya terobosan dalam bentuk gerakan pembangunan yaitu GEMA ASSALAM' (Gerakan Masyarakat Aceh Darussalam). Program pembangunan Gema Assalam merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat gampong dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaatan potensi yang ada di gampong sehingga mampu memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong setempat.Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam terutama untuk mengetahui apakah telah terjadi proses pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Gema Assalam. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sedangkan pemilihan para informan pertama-lama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data, dan selanjutnya dipadukan dengan teknik snowball sampling, dan informan pertama tersebut diminta memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Program Gema Assalam mulai terlihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan sampai tahap pengawasan hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut (bottom-up planning) terutama pada pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Sudah mulai nampak terjadinya transfer daya (power) kepada masyarakat baik itu berbentuk kesempatan atau peluang. Transfer pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), modal (capital) sehingga diharapkan lerjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan Program Gema Assalam di Mukim Biskang ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program ini, hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana yang sangat besar untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Hal ini juga diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan belum optimal dan juga rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat.Pada saat pelaksanaan Program Gema Assalam ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terlihat dari adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi geografis lokasi kegiatan yang kurang mendukung, dominasi yang besar dari Imum Mukim dan lemahnya penegakan aturan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat model dan tahapan programpemberdayaan nelayan yang ada di Kecamatan Pelabuhanratu. Selain itu,penelitian ini juga ingin menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatannelayan dalam program pemberdayaan, serta menjelaskan proses reproduksipraktik dominasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. Penelitian inimenggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat seperti aparelasi yang terbangun antar agen dalam mereproduksi praktik-praktik kekuasaandalam program pemberdayaan nelayan tersebut berlangsung. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pengembangan Usaha MinaPerdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap bersifat charity atau bantuan langsungmasyarakat (BLM). Konsep pemberdayaan semacam ini hanya bersifat sementaradan tidak memberdayakan nelayan. Namun persoalan-persoalan struktural yangmengekang (constraint) membentuk kesadaran nelayan untuk terlibat dalamprogram pemberdayaan. Akibat model pemberdayaan dan faktor-faktor strukturaldiatas, maka keterlibatan nelayan hanya sebatas mobilisasi. Kondisi ini jugamemicu pragmatisme nelayan terhadap program-program pemerintah. Kondisi inidiperparah dengan praktik kekuasaan yang dimungkinkan terjadi dalam KUBsebagai wadah pemberdayaan. Di internal KUB, nelayan mengalami dominasioleh taweu dan atau bakul. Relasi sosial yang dibangun oleh nelayan dalamtahapan dan mekanisme pengajuan bantuan dalam program PUMP menyebabkanketergantungan nelayan terhadap pemerintah dan anggota DPRD sebagai elitnelayan yang memiliki otoritas politik.

---

ABSTRACTThis study aims to look at the model and stages of fishermenempowerment programs in Palabuhanratu. This study also wants to explain thedeterminan factors of the fishermen 's involvement in that project. As well as thepractice of domination describes the reproduction process that occurs in theempowerment program. This study uses structuration theory of Anthony Giddensto see what kind of relationship that is built between agents in reproducing thepractices of power in the ongoing development programs fishermen. This studyused a qualitative approach with descriptive methods.The results showed that PUMP program in Palabuhanratu is a charitymodel of program for fisheries or community grants ( BLM ). Such empowermentconcept is only temporary and does not empower fishermen. But the structuralproblems that curb (constraints) forming the awareness of fishermen to engage inempowerment programs. Due to empowerment models and structural factorsabove, the involvement of fishermen is only shows the practice of mobilization.This condition also triggers pragmatism fishermen against government programs.This condition is going badly by the practice of power relation that made in theKUB. In the internal, fishermen has a domination by taweu or bakul. Socialrelations that built on the PUMP mechanism caused dependency fishermenagainst the government and political elite."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Akibat program pembangunan bidang kelautan di masa lalu pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (unsustainable), kehidupan perikanan rakyat tetap masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha mengangkat derajat komunitas pesisir tersebut dengan berbagai program pembangunan.Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001. Program yang dibiayai dengan dana subsidi BBM tersebut, fokus utamanya adalah pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir berbasis sumber daya lokal serta pengembangan kapasitas kewirausahaan yang terorganisir secara baik. Tujuan program adalah tercapainya pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara lestari.Penelitian ini bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini pendekatannya kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang tidak diperlakukan secara statistik. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling yakni sebanyak 20 orang; terdiri dari aparat pemerintah, pihak pengelola program, serta pemuka masyarakat. Sedangkan responden ditentukan dengan cara yang sama yaitu sebanyak 53 orang nelayan penerima manfaat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in depth interview) langsung dengan informan kemudian dilakukan observasi lapangan. Data kuantitatif dari nelayan pemanfaat dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen atau arsip. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dideskripsikan.Hasil penelitian menemukan pelaksanaan Program PEMP telah meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yaitu strategi pengelolaan kegiatan yang terlalu berorientasi hasil (out put) bukan pada proses kegiatan, akan tetapi telah cukup merubah pola nelayan mencari ikan di laut. Sebelumnya mereka selalu dihadapkan pada masalah kekurangan alat (teknologi), tetapi sekarang nelayan memiliki alat tangkap yang dikelola berkelompok sesuai keinginan mereka. Dengan adanya alat tangkap yang lebih baik, walaupun operasionalnya masih relatif konvensional dan cenderung bersifat subsisten, tetapi 34 orang (64,15 persen) penerima manfaat (responden) menyatakan penghasilan mereka bertambah setiap bulan. Pengelolaan usaha dengan cara masih konvensional tersebut adalah akibat tidak diberikannya pelatihan oleh konsultan yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh program maupun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Pertama yakni karena pihak luar dalam hal ini aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang serta aparat kecamatan dan kelurahan sangat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan nelayan. Hal ini diakui oleh 24 orang (45,28 persen) responden. Termasuk 21 orang lagi (39,62 persen) responden yang menyatakan bahwa semua pihak termasuk aparat pemerintah terlibat aktif. Kedua; adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Diakui oleh 18 orang (33,96 persen) responden bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru oleh pelaksanaan program. Ketiga; keikutsertaan dalam organisasi. Dengan dukungan terbiasanya nelayan pemanfaat ikut berorganisasi, maka akan memudahkan bagi pengelola mengorganisir usaha ekonomi produktif mereka. Sebanyak 45 orang (84,91 persen) responden ikut terlibat dalam kegiatan berbagai organisasi dengan berbagai posisi dan kader keaktifan. Keempat; karena pemberdayaan dimulai dari rumah tangga. Eksistensi rumah tangga sangat menentukan dalam pemberdayaan. Karena rumah tangga tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka penghasilan keluarga harus diperbaiki. Sebanyak 52 orang (98,11 persen) responden adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan rata-rata enam orang setiap keluarga. Kelima, karena baiknya partisipasi. Sebanyak 37 orang (69,81 persen) responden menyatakan bahwa mereka selalu aktif mengikuti kegiatan. Keenam yaitu kerjasama, dimana sebanyak 49 orang (92,45) responden sangat kooperatif. Mereka bersedia membantu setiap kegiatan tanpa perlu diminta. Ketujuh yakni adanya kaderisasi yang ditandai dengan tanggung jawab pengurus kelompok sangat bisa diandalkan untuk memelihara keberlanjutan program, karena senantiasa memotivasi dan mengawasi kegiatan anggota. Sebanyak 10 orang (18,86 persen) responden dianggap bisa diandalkan untuk menjadi kader karena punya motivasi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat.Hasil penelitian merekomendasikan usulan, pertama; agar disusun program lanjutan oleh Pemerintah Daerah untuk kelanjutan Program PEMP tersebut agar lebih berhasil. Kedua, struktur dan mekanisme kegiatan organisasi LEPP-M3 harus dibenahi cara kerjanya. Ketiga, pemantauan dan pengawasan kegiatan KMP harus lebih optimal oleh Dinas Perikanan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pelatihan Abon Ikan dalam Program Pembinaan Usaha Nelayan termasuk hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pelatihan Abon Ikan di Kawasan Sabang. Pelatihan Abon ikan merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Nelayan yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebagai program kerja pada tahun 2004 untuk mengembangkan masyarakat pesisir di Kawasan Sabang.Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005 terhadap pelatihan abon ikan yang telah diselenggarakan di tahun 2004, yang mendasari pelatihan ini adalah, dengan telah diadakannya pelatihan bagi masyarakat nelayan di kawasan Sabang telah menunjukan perbaikan kualitas terhadap produksi abon dalam hal rasa dan kemasan namun masi ditemukan kendala dalam pemasaran abon ikan di kawasan Sabang sehingga peningkatan pendapatan masyarakat pesisir kawasan Sabang sebagai tujuan akhir dari program pembinaan usaha nelayan belum tercapai.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui study kepustakaan, wawancara dengan informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purporsif sampling terhadap staf BPKS yang juga merupakan panitia pelaksana kegiatan pelatihan pembuatan abon ikan, pelatih di pelatihan pembuatan abon ikan, peserta pelatihan abon ikan, panglima !apt kawasan sabang, warga masyarakat netayan di Kawasan Sabang dengan jumlah responden adalah 12 orang.Penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pesisir dan pembangunan sektor perikanan serta konsep pelatihan sebagai kerangka pikir untuk menganalisis temuan lapangan tentang pelaksanaan pelatihan abon ikan dalam program pembinaan usaha nelayan di kawasan Sabang.Secara umum pelaksanaan pelatihan abon ikan sudah terlaksana sebagaimana direncanakan oleh pihak panitia penyelenggara, dimana dalam pelatihan abon ikan telah ditetapkan jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang ibu-ibu rumahtangga isteri para nelayan kawasan Sabang, didukung oleh 4 orang pelatih yang telah berpengalaman yang bertugas melatih terhadap materi yang fetish ditentukan oleh pihak panitia, kemudian jadwal pelaksanaan pelatihan selama 4 hari diadakan pada bulan Juni 2004.Pelaksanaan pelatihan abon ikan dalam program pembinaan usaha nelayan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan abon ikan, baik yang bersifat mendukung pelaksanaan pelatihan maupun yang bersifat menghambat pelaksanaan pelatihan, adapun faktor yang mendukung pelaksanaan pelatihan adalah berasal dari keterampilan dasar peserta dalam membuat abon, pelatih yang berpengalaman, materi yang mendukung tujuan pelatihan, jadwal pelaksanaan yang sesuai dengan kesempatan peserta serta metode pelatihan yang tepat untuk untuk meningkatkan keterampilan peserta.Sedangkan faktor penghambat berasal dari rendahnya tingkat pendidikan peserta pelatihan dan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terlatu ramai dan tidak terpantau oleh pelatih, kemudian berbagai kendala yang menjadi penghambat tersebut direkomendasikan dalam bentuk saran untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan kedepannya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari Iingkaran kemiskinan. Sumber dana pelaksanaan PPK Fase II keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan, Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase Il Tahun Ketiga dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulai sejak sosialisasi program, perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat Iangsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran dan warga masyarakat.Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan yang ditentukan bersama baru sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase II Tahun 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setelah pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pelatihan (dalam bentuk pelatihan berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis, proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat qesa, berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran."

"Salah satu program unggulan yang dijadikan sebagai altematif pemecahan masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas nelayan adalah program PEMP. Program ini telah dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan periode tahun 2001 - 2002. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap proses pelaksanaan program untuk memperoleh penjelasan bagaimana hasil yang telah dicapai program dalam memberdayakan komunitas nelayan di wilayah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik untuk menghasifkan informasi tentang proses dan hasii pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yakni meliputi penanggung jawab operasianal program, penanggung jawab wilayah kecamatan dan kelurahan, konsultan manajemen (KM) dan staf teknis program, pihak pengelola program dan nelayan sebagai penerima manfaat program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan in-depth interview, observasi dan studi pustaka.Dari hasil penelitian diketahui, proses perencanaan program diiaksanakan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Keseluruhan proses penyusunan rencana kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program baik secara administrasi maupun teknis kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan menumbuhkan peran serta dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pada tingkat Kelurahan dilaksanakan penyusunan usulan rencana kegiatan tindak lanjut (RIM) melalui diskusi kelompok peserta yang sistematis dalam kerangka perencanaan partisipatif. Proses pelaksanaan program melalui dua tahap kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan program diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, seleksi peserta, pembentukan kelembagaan, pelatihan peserta, pencairan dan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) sebagai upaya fasilitasi dan menstimulir kelompok peserta program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dilandasi pengetahuan lokal nelayan, introduksi teknologi dan pengadaan sarana penunjang, pelatihan teknis perikanan, pendampingan manajemen usaha kelompok dan kewirausahaan serta kerjasama pemasaran hasil perikanan secara vertikal dan horizontal. Proses pengernbangan kegiatan ekonomi dlarahkan kepada keberdayaan komunitas nelayan dalam mengakumulasi dan mendistribusikan DEP secara koordinatif dan kerjasama antar lembaga PEMP dengan prioritas pengembangan kepada keterkaitan jenis dan skala usaha KMP sebelumnya. Proses pengawasan dilakukan secara tes-buka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk berperan aktif menyampaikan hasil pengawasannya. Metode pengawasan dan pelaporan, dilaksanakan secara eksternal oleh Dinas/Intansi terkait yang melibatkan KMP dan masyarakat kelurahan dan secara internal dilakukan antar pengurus Mitra Desa (MD), KMP, LEPP-M3, Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan staf teknis program.Dari proses pelaksanaan program PEMP tersebut, telah dihasilkan perencanaan kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan yaitu administrasi, pemilihan KM, menetapkan lokasi dan peserta program, koordinasi dan sinkronisasi program serta alokasi pembiayaan program. Perencanaan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aparat pemerintah, pihak swasta, masyarakat nelayan dan stakeholders terkait lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan melalui forum musyawarah dan diskusi kelompok antar peserta program berhasil menyusun rencana kegiatan ekonomi produktif.Keberhasilan dalam penyusunan ini telah mampu mendorong partisipasi aktif komunitas nelayan, baik secara individu maupun kelompok didalam menyusun rencana kegiatan ekonomi produktifnya. Persiapan program berhasil memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas komunitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan program, hal ini ditunjang dengan berfungsinya forum sosialiasi berjenjang, keterlibatan peserta dalam seleksi program, pembentukan kelembagaan berdasarkan sistem tata nilai dan unit unit usaha masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan melalui penguatan secara internal dan eksternal, pelatihan secara terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan jenis usaha dan lembaga serta mekanisme penyaluran dan pengembalian DEP dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan KMP, memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset kelompok, melaksanakan tabungan anggota dan kelompok serta membayar angsuran kredit. Manajemen usaha KMP telah menumbuhkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya.Pada tahap pengembangan kegiatan ekonomi, KMP mampu mendatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi nelayan miskin dilokasi dan diluar lokasi sasaran program, pengembangan jenis dan skala saha pendukung, partisipasi untuk dana sosial program, pembangunan kelurahan dan dana swakelola sosial lainnya, tersedianya dana operasional LEPP-M3 dan dana insentif MD. Pengawasan program mampu meningkatkan kernampuan dan keterlibatan anggota dan pengurus KMP serta masyarakat kelurahan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program secara berkesinambungan.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah : pertama, meningkatkan struktur armada KMP Pukat dan melatih nelayan dalam operasionalnya serta upaya diversifikasi produk olahan, memfasilitasi kemitraan usaha KMP yang baru, meningkatkan penyediaan modal melalui skim kredit Mina Mandiri, mengimplementasikan pedaman teknis Nilai Tukar Nelayan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana pemasaran KMP Induk, agar berkembang menjadl Cold Storage Mini. Ketiga, melaksanakan proses legalisasi LEPP-M3 menjadi Koperasi Nelayan dan merestrukturisasi Mitra Desa menjadi Lembaga Keswadayaan Sosial Masyarakat Pesisir (LKSMP). Keempat meningkatkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pasta program. Kelima, menerbitlan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan perikanan dengan merevitalisasi kearifan lokal nelayan. Usulan rekomendasi kepada komunitas nelayan : pertama, kearifan lokal nelayan dikembangkan sesuai perkembangan tatanan kehidupan. Kedua, menyelenggarakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial kegiatan usaha. Ketiga, sistem pengawasan secara internal yang berkesinambungan dapat dikembangkan melalui sistem pengawasan masyarakat Keempat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh nelayan perlu dikembangkan dengan memfungsikan peran kelembagaan program sebagai media pendidikan nelayan."