Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan nasional di bidang pendidikan menengah adalah 1) peningkatan akses dan daya tampung, 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta 3) peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan pendidikan.Sehubungan dengan diberikannya kewenangan sekolah dalam menentukan program kerja dan anggaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan maka perlu dilakukan kontrol terhadap implementasinya. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya ekses yang tidak menunjang tercapainya pengembangan pendidikan itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk : a) memperoleh gambaran dan jawaban, dari masing-masing sekolah sample, apakah terjadi konsistensi antara pola penganggaran yang disusun sekolah dengan komitmen arah pendidikan para stakeholders dan kebutuhan riil sekolah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, b) menguji keterbacaan serta efektifitas instrumen, terhadap 4 sekolah sample, untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan serta c) memformulasikan instrumen yang lebih efektif untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :Komitmen program pendidikan dari para stakeholder.Dari empat sekolah sampel penelitian, semua memiliki komitmen yang sama. Berturut-turut adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah terakhir adalah program peningkatan akses dan daya tampung. Dalam program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah, pembenahan SDM sebagai elternatif kegiatan yang diprioritaskan. Sedangkan program peningkatan akses dan daya tampung, double shift merupakan alternatif kegiatan yang paling tidak dikehendaki.Kebutuhan riil sekolah.Dari empat sekolah sampel penelitian, tiga sekolah telah terpenuhi kebutuhan utamanya dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan penunjang. Tetapi animo lulusan SLTP yang sangat besar tidak disikapi dengan program peningkatan akses dan daya tampung secara serius. Satu sekolah kurang dapat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan rill dan komitmen dari para stakeholders. Konsistensi anggaran sekolah.Dari empat sekolah sampel tiga sekolah mampu melakukan alokasi anggaran cukup konsisten dalam mendukung komitmen para stakeholders, maupun dalam pemenuhan kebutuhan riil. Satu sekolah kurang dapat mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam pemenuhan kebutuhan hal ini berkaitan dengan aliran dana ke pihak ketiga, sebagai suatu kewajiban, yang cukup besar jumlahnya.Sumber pendanaan.Dari komitmen para stakeholders, dalam hal pencarian sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sekolah, diperoleh kesimpulan : 3 sekolah (NE, NN dan SN) harapan utama sumber dana dari pemerintah, kemudian disusul dari siswa dan terakhir berharap dari donatur. Sedangkan 1 sekolah (SE), harapan utama sumber dana dari siswa, disusul dari donatur dan terakhir pemerintah.Instrumen penelitian.Hasil utama dari penelitian ini berupa instrumen perencanaan program dan anggaran sekolah yang riil dan partisipatif, disertai dengan software pengolahan data. Instrumen penelitian terdiri dari tiga jenis : 1) instrumen penjaringan komitmen para stakeholders, 2) form pendataan profil dan kebutuhan riil sekolah, 3) form posting alokasi anggaran sekolah.Rekomendasi.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Mengaplikasikan instrumen dan software pendukungnya kepada sekolah agar diperoleh hasil berikut :- Bagi sekolah, untuk malakukan evaluasi, sekaligus pedornan arah, terhadap konsistensi antara komitmen arah program pendidikan, kebutuhan riil dan anggaran yang disusun sekolah.- Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam pembinaan sekolah yang bersumber dari para stakeholders di lingkungan sekolah (bottom up).- Masyarakat, sebagai sarana ikut berpartisipasi dan kontrol kepada sekolah dalam penentuan program pendidikan.2. Dalam kapasitas sebagai pembuat standar dan norma, peran pemerintah dalam ikut mengontrol alokasi anggaran sekolah adalah dengan memberikan rambu-rambu terhadap standar pembiayaan yang harus dimunculkan dalam RAPBS.3. Sebagai pertimbangan pengalokasian bantuan (block grant) agar lebih tepat sasaran bagi sekolah.4. Diperlukan uji coba kepada lebih banyak lagi sekolah dengan memperhatikan berbagai keragaman.5. RAPBS diharapkan implementatif dalam pelaksanaan program tahunan sekolah beserta pembiayaannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat, berbagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance literatur berupa teori perumusan kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat, dan konsep-konsep penganggaran partisipatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi dokumen, studi literatur, dan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari masyarakat sipil, pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan pakar yang relevan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pemrosesan satuan dan kategorisasi data untuk kemudian dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, berdasarkan pada tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein 1969 , terklasifikasikan pada tingkatan placation yang berada pada derajat tokenism atau partisipasi semu. Hal ini dikarenakan bahwa sekalipun proses musyawarah dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Malang telah secara baik melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka bersama-sama pemerintah merencanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Malang, namun keputusan akhir dalam penentuannya, apakah hasil musrenbang tersebut akan diakomodir dalam APBD, tetap dominan ada di tangan pemerintah. Selain itu, ruang-ruang partisipasi masyarakat pada tahapan pasca-musrenbang, berdasarkan berbagai temuan yang ada, juga diketahui belum optimal, sehingga berdampak pada lemahnya peran kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penganggaran partisipatif adalah pelibatan dan keterlibatan masyarakat secara bermakna, dimana kontribusi masyarakat terhadap setiap keputusan anggaran yang diambil oleh pemerintah menjadi titik inti partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian ini menemukan bukti bahwa aktor pemerintah masih memainkan peran yang dominan dalam proses perencanaan dan penganggaran publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat empat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain; rendahnya komitmen politik para elit pemerintahan, belum optimalnya saluran-saluran partisipasi masyarakat, birokrat pemerintahan yang kurang mendukung, dan minimnya kesadaran dari masyarakat. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tidak saling berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat satu sama lainnya. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat sipil untuk menopang kegiatan advokasi dalam perencanaan dan penganggaran publik merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai kalangan lainnya untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat secara bermakna. Namun upaya strategis ini juga harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara bermakna dalam perencanaan dan penganggaran publik. Terdapat setidaknya tiga upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain; menerapkan pagu aspirasi masyarakat dalam musrenbang, membentuk forum masyarakat sebagai delegasi masyarakat untuk mengikuti tahapan-tahapan proses penganggaran pasca-musrenbang, dan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran publik yang memihak kepada masyarakat dan mendukung prinsip-prinsip good governance.

---

The research aims to analyze public participation, a variety of factors that hamper the public participation, and strategic efforts to strengthen the public participation in the process of development planning and local budget formulation on Malang City at Fiscal Year 2017. This research uses qualitative approach with the literature guidance of public policy formulation theory, public participation theory, and concepts of participatory budgeting. The data used in this study is sourced from document studies, literature studies, and in depth interviews to informants selected by purposive method such as civil society, the government of Malang City, the DPRD of Malang City, and relevant expert. The data is analyzed by using unit and data categorization method to then be processed by triangulation.

The results show that the public participation, based on the ladder of participation according to Arnstein 1969, is classified at the level of placation, which is present in the degree of tokenism or called pseudo participation. This is because even though the process of dialogues in the implementation of musrenbang RKPD in Malang City has been well involving various elements of society in order to plan the development of the city, but the final decision in determining whether the musrenbang results will be accommodated in APBD, remains dominant in the government hands. Moreover, the spaces of public participation in the post musrenbang stage, based on various findings, are also known to be inadequate, thereby impacting on the weak supervision that can be made by public on the process of APBD formulation done by the governments. Participatory budgeting, in this case, is the meaningful public engagement and involvement in which the public contribution to any budgetary decision taken by government becomes the main point of public participation. This study finds evidence that the governments play a dominant role in the public planning and budgeting processes.

This study also finds that there are four factors hampering the public participation such as low political commitments of the government elites, not yet optimal channels of the public participation, less supportive government bureaucrats, and lack of awareness from the public. These four factors are essentially not mutually exclusive, but are closely related to each other. Providing political education to civil society to support advocacy activities in the public planning and budgeting processes is a strategic effort that can be done by various groups including NGOs, community organizations, universities, and various other groups to encourage meaningful public participation. However, these strategic efforts must also be supported by the government's commitment to engage the public meaningfully in the public planning and budgeting processes. There are at least three strategic efforts that can be done by the governments such as implement the public aspiration limits in the musrenbang, form the public forum as a public community delegates to follow the stages of the post musrenbang budgeting process, and implement a planning and budgeting systems that take side with the public and support the principles of good governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata serapan anggaran sebelum dansetelah revisi anggaran yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Padatahun 2017, diketahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan 8 kali revisi anggaran. Padaakhir tahun 2017, diketahui rata-rata serapan anggaran sebelum revisi sebesar 86,27% dan rata-rataserapan anggaran setelah revisi sebesar 86,11%. Dengan menggunakan paired sample t test, hasilpengujian menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) paired samples test antara serapan anggaransebelum revisi dan serapan anggaran setelah revisi sebesar 0,036 atau di bawah alpha 0,05. Hasilini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata serapan sebelum revisi anggaran danrata-rata serapan setelah revisi anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.ABSTRACTThis research aims to see whether there are mean differences in budget absorption before andafter the budget revision carried out by Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in2017. In 2017, it is known that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has made 8budget revisions. At the end of 2017, the average budget absorption before revision was 86.27%and the average budget absorption after revision was 86.11%. By using paired sample t test, thetest result shows a significance value (2-tailed) of paired samples test between budget absorptionbefore revision and budget absorption after revision of 0.036 or below alpha 0.05. These resultindicates that there is a mean difference between budget absorption before the budget revisionand the budget absorption after the budget revision of Syarif Hidayatullah State Islamic UniversityJakarta in 2017."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ?Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja.Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti.

---

The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable.

This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009.

The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."