Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi karena kinerja pelayanan publik khususnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintah sering terjadi tindakan exortion, yaitu menyalahgunakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Praktek exortion itulah yang paling mengganggu masyarakat karena dalam praktek tersebut petugas sering meminta imbalan. Sering tanpa malu atas tugas dan tanggung jawab si pejabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya termasuk dalam pemberian SIM. Kini masyarakat tidak suka dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu, berisiko, apalagi minim atensi dan empati. Mereka menginginkan pelayanan yang instan tetapi memuaskan. Bahkan, mereka menghendaki semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat, tanpa perlu merasa khawatir dan cemas. Salah satu instansi yang pelayanannya kerap mendapat sorotan dari masyarakat adalah Satpas Polda Metro Jaya yang memiliki tugas pelayanan atas surat izin mengemudi (SIM). Proses pengurusan SIM di Polda Metro Jaya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan yang tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, biaya yang tidak seragam, praktek percaloan, dan ternpat pelayanan yang tidak nyaman. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menganalisa kualitas kinerja pelayanan SIM pada SATPAS Polda Metro Jaya dengan menggunakan metode Servqual.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 500 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya teiah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas melibatkan 30 sampel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12.Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kualitas pelayanan SATPAS SIM Polda Metro Jaya secara umum sudah baik dengan tingkat pemenuhan harapan pelayanan sebesar 89,3%. Meskipun semua harapan pemohon SIM belum dapat dipenuhi namun petugas sebenarnya sudah menunjukkan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM.Dimensi pelayanan yang pemenuhannya paling tinggi adalah empati, diikuti jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan keandalan. Dimensi pelayanan yang paling dianggap penting oleh pemohon SIM adalah dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap.Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan pemohon SIM terhadap dimensi pelayanan dengan kinerja yang diberikan. Pemohon SIM mengutamakan keandalan pelayanan namun kenyataannya dimensi keandalan justru menunjukkan gap yang paling besar."

"[ABSTRAKSelama ini penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak polisimenitikberatkan kepada penindakan represif. Tindakan ini ternyata dapatmenimbulkan trauma bagi masyarakat. Kompleks Permata sebagai salah satudaerah yang memiliki intensitas sangat tinggi dalam peredaran narkoba. Daerahini membutuhkan perhatian besar yang melibatkan semua pihak untukmemberantas peredaran tersebut. Penanganan yang diambil oleh Kepolisian ResorMetro Jakarta Barat menggunakan metode community policing dan denganmenggunakan teknik problem oriented policing (POP). Langkah ini diambil untukmengetahui akar permasalahan dan kemudian mengembangkan intervensiprogram yang didasarkan pada teknik problem oriented policing. Penerapan POPmemiliki 4 langkah yaitu scanning, analyzing, response, assasment (SARA).Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional danteori aktivitas rutin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah eksplanasi. Tehnikpengumpulan data yang digunakan adalah dengan field research dan studiliteratur. Field research atau turun lapangan dilakukan dengan membuat angketdan disebarkan di lokasi penelitian. Sedangkan studi literatur dilakukan denganmencari dan membaca sumber-sumber literatur lain yang masih terkait denganpokok pembahasan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang penerapan konsepproblem oriented policing di Komplek Permata berhasil menurunkan angkakejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Namun temuan data menunjukkanterjadinya crime displacement atau pergeseran tempat terjadinya kejahatan. Saatini Komplek Permata telah bersih namun ternyata bergeser ke wilayah-wilayah disekitar Komplek Permata.

---

ABSTRACTSo far, the crime solution by Resort Police is primarily hande throughrepresive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people atPermata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a greatattention from all related authorities.This research was based on qualitative method by using questionnaire andstudi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area.The result of this research show tha the handling with using problemoriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complexspecially drugs related crime. The result of this research also showing thatimplementation of problem oriented policing in Permata Complex causingpositive changes in community and crime displacement, So far, the crime solution by Resort Police is primarily hande throughrepresive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people atPermata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a greatattention from all related authorities.This research was based on qualitative method by using questionnaire andstudi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area.The result of this research show tha the handling with using problemoriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complexspecially drugs related crime. The result of this research also showing thatimplementation of problem oriented policing in Permata Complex causingpositive changes in community and crime displacement]"

"ABSTRAKProblem oriented policing akan menjadi cara yang tepat dalam mencegah kejahatan. Namun hal ini mensyaratkan latar belakang dari anggota Bhabinkamtibmas, baik pendidikan umum dan pendidikan Polri, termasuk juga anggaran dan juga metode penyelesaian masalah.Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Problem-Oriented Policing POP dan dibingkai dalam kerangka teori kemitraan, teori pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.Pengumpulam data dilakukan dengan wawancara kepada Wadir Binmas Polda Metro Jaya, Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya, Kanit Binmas Polsek Sawah Besar, anggota Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di wilayah Polsek Sawah Besar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan prinsip-prinsip analisa data kualitatif yang meliputi memilah data, mendeskripsikan temuan data, melakukan interpretasi data, mengkaitkan interpretasi dengan kerangka teori, dan menjelaskan temuan berdasarkan kerangka teori yang dibangun.Analisa terhadap data menunjukkan bahwa terdapat terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dari program satu polisi Bhabinkamtibmas satu kelurahan dan kompetensinya ditinjau dari aspek kemampuan/skill,pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude.IdealnyaBhabinkamtibmas adalah security analyst yang memiliki kemampuan problem solver dan crime analyst dalam rangka melakukan security assessment.Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan alternative dispute resolution ADR , sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah terjadinya kejahatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakatmasih tidakterstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui community policing berbasis problem oriented policingadalah salah satu prinsip utama keberhasilan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan harus sampai pada tahap pengambilan keputusan

---

ABSTRACTProblem oriented policing would be the proper way in preventing crime. Requires a background of Bhabinkamtibmas members, both general education and police education, including the budget and also problem solving method. The concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, Problem Oriented Policing POP and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community based crime prevention. The data collection is done by interviewing Community Development Vice Director of Polda Metro Jaya, Head of Polda Metro Jaya Community Policing Development, Police Chief Unit Community Development Sawah Besar, Bhabinkamtibmas members, and community leaders in the area of police Sawah Besar. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis that includes data sorting, describing the findings of the data, perform data interpretation, interpretation linking the theoretical framework, and explain the findings based on the theoretical framework built. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program Bhabinkamtibmas of the villages and competence in terms of aspects of ability skill, knowledge knowledge and attitude attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Problem solving until today still translates limited as customs and settlement through alternative dispute resolution ADR , so it does not touch the root of the problem solving crime. Cooperation with local governments and communities are still not structured, systematic and sustainable. Community participation in the system of crime prevention through community policing based on problem oriented policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision making stage."

"Tesis ini tentang pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dl kawasan Pasar Minggu, yaitu di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Perhatian utama tesis ini adalah gaya pemolislan yang dilakukan Polsek Metropolilan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, implementasi kebijakan pemerintah daerah, dan hubungan kerja eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan instansi Pemda lainnya. Dalam kajian tesis ini gaya pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Polmas (perpolisian masyarakat) dimana gaya pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving) guna mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan yeng terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menyediakan lokasi binaan/penampungan bagi pedagang kaki lima serta adanya Perda no 8 tentang keamanan publik.

---

The thesis discusses about community policing programs of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu. The thesis focuses on community policing style conducted by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, the Implementation of policies of local government and the external relationship between Pasar Mlnggu Metropolilan Police Sector and some institutions of local government. In this case, community 'policing style applied by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector Is community policing which emphasizes on a partnership between police and community in overcoming problems arising in the community In order to realize and maintain public order and security leading to improved quality of life. In order to overcome such traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu, the local government provides vendors with a shelter based on By law No.8/2007 regarding Public Order."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Layanan Triple Play pada jaringan IP memerlukan teknik penerapan QoS terstandaryang dapat menjamin kualitas layanan. Bila QoS tidak diimplementasikan dengan baik makaberbagai masalah yang berkaitan dengan QoS dapat muncul yang dapat membuat layananTriple Play tidak berjalan dengan maksimal. Masalah ? masalah tersebut antara lain adalahlow throughput, dropped packet, errors, latency, jitter, out of delivery, dan terjadinya saturasibandwidth.Saturasi bandwidth merupakan faktor penting yang harus diperhatikan di jaringanIP. Bagaimana menggaransi setiap kelas dari QoS akan mendapatkan bandwidth yang cukupketika terjadi network congestion. Diusulkan teknik policing traffic untuk memisahkan trafikvoice dari kelas yang lain daripada menggunakan teknik (Low Latency Queuing ? Weight FairQueuing) LLQ-WFQ. Hasilnya memperlihatkan bahwa penggunaan traffic policing denganpenerapan (Random Early Detection) RED dapat menjamin semua kelas traffic dapatterhindar dari saturasi bandwidth. Parameter hasil pengukuran memperlihatkan nilai end toend delay untuk voice 0.02 second, voice jitter 0.00025 second,video delay 0.05 second,videojitter 0.0005. Nilai paramater tersebut memenuhi rekomendasi standard ITU-Y1541.Sedangkan untuk delay antrian 0.02 second.

---

ABSTRACTStandard QoS implementation needs by IP network to gurantee the quality of TriplePlay service. Without good implementation of QoS many problem will happen regarding theservice quality. Problems come to such us low throughput, dropped packet, errors, latency,jitter, out of deliverly and bandwidth starvation .Bandwidth starvation is an important factorto consider when implementing in IP network. How to deliver all class facing networkcongestion. Traffic policing has been proposed to used for separate voice traffic from otherclass instead of using Low Latency Queuing (LLQ). Results show traffic policing withcombination using Random Early Detection (RED) can guarantee all class get enoughbandwidth and avoid bandwidth starvation. Simulation results show end to end delay forvoice 0.02 second, voice jitter 0.00025 second,video delay 0.05 second,v ideo jitter 0.0005.These paramaters accepted ITU-Y1541 standard. For queuingdelay paramater the result is0.02 second."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik responden penelitianterhadap variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kualitaspelayanan pada satpas di daerah Tangerang Raya; mengkaji deskripsi variabelbudaya organisasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan padasatpas di daerah Tangerang Raya; dan menguji pengaruh variabel budayaorganisasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, terhadap kualitas pelayanan padasatpas di daerah Tangerang Raya.Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Satuan Lalu Lintas PolrestaTangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polres Tangerang Selatan yangbergerak di bidang pelayanan SIM dan serta masyarakat yang menggunakanpelayanan SIM sebagai pembuatan atau penerbitan maupun perpanjangan SIM didaerah Tangerang Raya. Sedangkan sample penelitian ini adalah partisipanpenelitian yang dipilih melalui metode convenience sampling Gall, Borg Gall,1996:57 , dimana anggota yang sedang melaksanakan tugas dan masyarakat yangtelah mendapatkan pelayanan SIM diminta untuk berpartisipasi dalam pengisiankuesioner. Serta, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 110responden.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasimemiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan kerja anggotayang melayani masyarakat di Satpas daerah Tangerang Raya; variabel budayaorganisasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel motivasi kerjaanggota yang melayani masyarakat di Satpas daerah Tangerang Raya; variabelbudaya organisasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitaspelayanan SIM di Satpas daerah Tangerang Raya; variabel kepuasan kerjamemiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel motivasi kerja anggota diSatpas daerah Tangerang Raya.; variabel kepuasan kerja memiliki pengaruhsecara signifikan terhadap variabel kualitas pelayanan SIM di Satpas daerahTangerang Raya; dan variabel motivasi kerja memiliki pengaruh secara signifikanterhadap variabel kualitas pelayanan SIM di Satpas daerah Tangerang Raya.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the characteristics of respondents to the variables oforganizational culture, job satisfaction, work motivation, and service quality atSatpas in Tangerang Raya To examine description of organizational culture, jobsatisfaction, work motivation, and service quality at Satpas in Tangerang Rayaarea And work satisfaction, work motivation, service quality at Satpas inTangerang Raya area.The population of this research are all members of Tangerang Police Traffic Unit,Tangerang City Police Station, and South Tangerang Police Station which isengaged in SIM services and the public who use SIM services as the manufactureor extension of driver 39 s license in Tangerang Raya area. Research participantsselected via convenience sampling method Gall, Borg Gall, 1996 57 , wheremembers who are on duty and people who have SIM are asked to participate infilling in the questionnaire. And, the number of samples in this study were 110respondents.The results in this study indicate the existence of organizational culture thatsignificantly influence the variable of job satisfaction of members serving thecommunity in Satpas area of Tangerang Raya Organizational culture variable hasa significant influence on work motivation in Satpas area Tangerang Raya Organizational culture variable has significant influence to the variable of servicequality of SIM in Satpas area of Tangerang Raya Job satisfaction variable hassignificant influence to work motivation variable of member in Satpas area ofTangerang Raya Job satisfaction variable has significant influence to the variableof service quality of SIM in Satpas area of Tangerang Raya And variable of workmotivation have influence significantly to variable of service quality of SIM inSatpas area of Tangerang Raya."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketegangan di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak negatif atas keberadaan masa pandemi Covid-19. Kondisi ketegangan ini selanjutnya memicu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Guna melakukan pencegahan potensi yang anarkis dari aksi unjuk rasa tersebut, diterapkan kegiatan intelijen yang memadukan pemolisian prediktif guna mengantisipasi berbagai faktor yang memicu timbulnya sikap-sikap yang anarkis. Sesuai dengan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya intelijen keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menganalisis pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta.Upaya Intelijen Keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data intelijen dan pengolahan data, serta penyajian data intelijen. Namun upaya ini dinilai gagal sebab kegiatan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan aksi unjuk rasa tersebut, belum mampu mencegah aksi unjuk rasa di hari-hari berikutnya, yang dari hasil analisis peneliti kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: adanya kontradiksi antara penegasan dan pengulangan, masalah insentif, kontradiksi informasi palsu yang bermuatan positif dan negatif, efek penguncian keterikatan pada regulasi yang harus dipatuhi, pembagian informasi, saluran komunikasi. Pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, operasi polisi, dan respons terhadap ancaman aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, yang mana hal ini dalam langkah intelijen ditujukan untuk melakukan penilaian ancaman, penyelidikan ancaman, mengevaluasi ancaman, pemantauan, pengontrolan dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut.

---

This research is motivated by the problem of tension in society caused by the negative impact of the existence of the Covid-19 pandemic. This condition of tension then triggered demonstrations by the community. In order to prevent the anarchic potential of these demonstrations, intelligence activities that combine predictive policing are implemented to anticipate various factors that trigger anarchic attitudes. In accordance with this issue, this study is aimed at analyzing the efforts of the National Police's security intelligence in preventing demonstrations against the policy of restricting social activities during the Covid-19 pandemic, analyzing the predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area, and analyze the factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area.

The efforts of the National Police Security Intelligence to prevent demonstrations against the policy of restricting social activities in the community during the Covid-19 pandemic can be carried out through early detection activities carried out through the planning stages, intelligence data collection and data processing, as well as intelligence data presentation. However, this effort was considered a failure because intelligence activities aimed at preventing these demonstrations had not been able to prevent demonstrations in the following days, which from the results of the researcher's analysis this condition could be caused by several factors including: the contradiction between affirmation and repetition, incentive problems, contradicting positive and negative false information, the effect of locking attachments on regulations that must be obeyed, information sharing, communication channels. The predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area is carried out by means of data collection, analysis, police operations, and responses to the threat of anarchic demonstrations, which in this intelligence step is intended to conduct an assessment. threats, threat investigations, evaluating threats, monitoring, controlling and directing. The factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area are influenced by the opportunities that can be exploited by the perpetrators of these demonstrations."