Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada masa pemerintah Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan terutama pertanian, tidak sedikit diantaranya yang kemudian menimbulkan kontroversial. Salah satunya adalah kebijakan atas pemenuhan terhadap kebutuhan gula nasional. Pro dan kontra atas kebijakan ini terutama pada pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tertuang pada INPRES No. 9/1975 tentang tebu rakyat intensifikasi atau yang kemudian lebih dikenal dengan TRI. Tugas ini secara otomatis dibebankan kepada para petani untuk melaksanakannya. Salah satu daerah yang juga terkena untuk dijadikan areal perkebunan tabu adalah daerah Karesidenan Surakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah Surakarta merupakan salah satu daerah yang berpotensi di wilayah propinsi Jawa Tengah termasuk untuk perkebunan tabu. Bagi petani di daerah karesidenan Surakarta sesungguhnya mereka merasa berat untuk mengikuiinya namun tak ada pilihan bagi mereka untuk menghindar. Petani sebagai salah satu pelaku utarnanya diberi tanggung jawab yang besar namun dengan beban resiko yang hams mereka tanggung sendiri terutama dalam hal budi daya tabu_ Hal ini sudah merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh mereka. Mulai dari penggarapan lahan, penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan oleh para petani tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Dari apa yang diutarakan oleh para petani peserta TRI nampak bahwa sesungguhnya para petani tidaklah terlalu paham dengan apa yang harus dikeajakan oleh mereka dalam hal menanam tebu. Gambaran kerja teknis yang sangat panjang dan perlunya ketelitian serta ketekunan para petani dalam merawat dan mengelola tanaman tabu, ternyata membutubkan waktu kerja yang tak sedikit pula jam kerja yang panjang merupakan hal lain yang tarut menyertai rasa enggan petani untuk mau menanam tebu. Dalam pandangan petani bila dibandingkan antara jam kerja menanam tebu dengan padi yang lebih menguntungkan bagi mereka adalah menanam padi.

---

"

"ABSTRAKSektor pertanian pada waktu ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Selain pertanian rakyat, perkebunan juga merupakan usaha yang penting, khususnya perkebunan rakyat: kopi, lada, cengkeh, karet, kelapa, tebu, tembakau, dan teh. Pada waktu ini di antara berbagai tananan keras ini, yang terbanyak dihasilkan oleh Jambi adalah karet. Luas perkebunan karet rakyat di Jambi pada tahun 1990 adalah 476.859 Ha dengan produksi sebanyak 209.447 ton. Menurut Sensus Pertanian tahun 1983 jumlah petani karet di Jambi adalah 84.495 orang, sedangkan jumlah seluruh petani di Indonesia adalah 881.908 orang. Selain di Jambi terdapat perkebunan karet rakyat juga di beberapa daerah lain, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pada waktu ini karet masih merupakan produk ekspor yang penting bagi propinsi Jambi. Tulisan ini akan mengka,ji proses masuknya karet ke Jambi, sampai men jadi tanaman. rakyat, dan proses perkembangan perkebunan karet rakyat di Jambi selama masa kolonial Belanda. Perkebunan karet pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori, yang dibedakan menurut modal yang ditanamkan, sistem pembayaran kepada penyadap dan pelaksanaan administrasi perkebunan, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Di Jambi semasa jaman kolonial Belanda hanya terdapat tiga perkebunan besar, yaitu Batanghari, Pondok Meja dan Sungei Bluru, sedangkan jumlah perkebunan rakyat adalah besar sekali. Dalam suatu proses yang panjang perkembangan perkebunan karet rakyat dari tahun 1906 sampai berakhimya kekuasaan pernerintah Belanda pada tahun 1942, karet merupakan satu faktor yang berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Jambi. Oleh karena itu masa karet dikenal oleh penduduk setempat sebagai masa hujan emas (istilah hujan emas juga dikenal di daerah Palembang). Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh perkebunan karet rakyat terhadap perekonornian masyarakat Jambi. Tulisan mengenai perkebunan karat rakyat di Jambi sebenarnya sudah pernah dilakukan bersama dengan pembahasan kebun karet rakyat di Palembang oleh A.H.P. Clemens dalam skripsinya 'De Bevolkingsrubbercultuur in Djambi en Palembang Tijdens het Interbellum' (Perkebunan Karet Rakyat.di. Jambi dan Palembang Di Antara Dua Perang Dunia). Clemens membandingkan perkebunan karet rakyat di Jambi dan Palembang dengan perkebunan karet milik orang Eropa dan juga mengkaji bagaimana produsen karet pribumi menanggapai perkembangan harga karet di pasaran dunia dan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai masalah yang berkenaan dengan karet rakyat. "

"Disertasi ini membahas ttg Desentralisasi yg merupakan modernisasi birokrsi yang dilakukan oleh Pemerintah Hidia Belanda. Kebijakan desentralisasi dikeluarkan karena adanya tuntutan perlunya partisipasi masyarakat dalan\m pengolaan negara. Landasan desentralisasi pertama undang2 desentralisasi tahun 1903, yg kemudian diperbaharui melalui undang2 pembahruan Pemerintah, tahun 1922."

"Permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan lada rakyat di Indonesia ialah rendahnya produktivitas karena teknik budi daya masih sederhana serta kehilangan hasil masih tinggi akibat serangan hama dan penyakit. Untuk itu perlu penerapan Praktik Tanaman Sehat (PPS) atau Good Agricultural Practices (GAP). Praktik Tanaman Sehat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Penerapan PPS dalam usaha tani lada mencakup penggunaan benih unggul, kultur teknis, penggunaan sarana produksi, dan proses produksi. Rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga lada dapat diatasi dengan penerapan PPS. Penggunaan peta kesesuaian lahan dan iklim serta penyediaan bahan tanaman dari varietas unggul dan teknologi budi daya dapat mendukung penerapan PPS pada perkebunan lada."

"Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda."