Hasil Pencarian

Ditemukan 184147 dokumen yang sesuai dengan query

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Persiapan Pelaksanaan Beasiswa Luar Negeri, 1991

R 378.94 STU

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Zefanya Christian

Comparative Study of Equity Crowdfunding in Indonesia and Australia = Studi Perbandingan Equity Crowdfunding di Indonesia dan Australia

"Dalam perkembangan ekonomi di dunia, teknologi finansial menjadi salah satu bagian yang mengalami kemajuan pesat. Equity crowdfunding sendiri merupakan salah satu bagian teknologi finansial dengan metode pengumpuan dana untuk mengembangkan usaha dengan reward berupa saham bagi para peserta yang ikut menghimpun dana. Indonesia dan Australia adalah negara yang telah menerapkan aturan mengenai equity crowdfunding. Di Indonesia di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 tahun 2018 dan di Australia di atur oleh Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 dan Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for propritary company) Act 2018. Dalam pengaturannya terdapat perbedaan dan persamaan dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia.

Skripsi ini pun di tulis untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja regulasi dan syarat dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan yang kedua yaitu apa saja persamaan dan perbedaan dari regulasi dan syarat serta cara kerja dari equity crowdfunding di Indonesia dan Australia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini menunjukan aturan dan syarat equity crowdfunding di Indonesia dan Australia serta perbedaan dan peramaan dari aturan dan syarat serta cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan dalam cara kerja equity crowdfunding di Indonesia dan Australia dan perbedaan terletak pada syarat untuk menjadi investor, operator, penerbit saham. Australia mempunyai peraturan yang lebih terbuka terhadap investor sehingga membuat angka pertumbuhan equity crowdfunding cukup tinggi. Saran diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih terbuka terhadap investor untuk meningkatkan angka pertumbuhan equity crowdfunding di Indonesa.

In the world economic development, financial technology is one part that is experiencing rapid progress. Equity crowdfunding itself is one of financial technology with methods of raising funds to develop businesses with rewards in the form of shares for participants who participate in raising funds. Indonesia and Australia are among the countries that have implemented rules regarding equity crowdfunding. In Indonesia it is regulated by Financial Services Authority Regulation Number 37 of 2018 and in Australia it is regulated by the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding) Act 2017 and the Corporate Amendment (Crowd-Sourced Funding for proprietary company) Act 2018. In its regulation there are differences and similarities from equity crowdfunding in Indonesia and Australia.

This thesis was written to answer two questions. The first question is what are the regulations and requirements of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the second one is what are the similarities and differences of the regulations and terms and ways of working for equity crowdfunding in Indonesia and Australia. Using normative legal research methods, this thesis shows the equity crowdfunding rules and conditions in Indonesia and Australia as well as the differences and similarities of the rules and conditions and the workings of equity crowdfunding in Indonesia and Australia.

From this study it was found that there are similarities in business operation of equity crowdfunding in Indonesia and Australia and the differences lies in the requirements to become an investor, intermediaries, and issuer. Australia has more open regulations on investors, so the equity crowdfunding growth rate is quite high. Suggestions are given to the Financial Services Authority to make regulations more open to investors to increase equity crowdfunding growth rates in Indonesia."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Atthahira Sastia Kartika

Konsentrasi Pasar dan Ketimpangan Pendapatan: Studi di Australia = Market Concentration and Income Inequality: A Study in Australia

"Tingkat konsentrasi pasar di berbagai industri diketahui mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa perusahan di Australia, penelitian ini menemukan bahwa terdapat sektor dengan konsentrasi pasar yang lebih tinggi dibanding sektor lain. Selain konsentrasi pasar, ketimpangan pendapatan di Australia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada periode 1980-2021, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positive antara konsentrasi pasar, yang diukur menggunakan markup, dengan ketimpangan pendapatan di Australia. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan hasil terkait hubungan antara ketimpangan pendapatan, keterbukaan perdagangan, dan otomatisasi. Terakhir, penelitian ini menyoroti implikasi kebijakan yang penting untuk mengatasi dampak buruk konsentrasi pasar dan ketimpangan pendapatan.

The degree of market concentration across industries has been found to have increase recently. Analysing the data on Australia’s firm, this study finds that some sectors are more concentrated that others. Following market concentration, income inequality is found to be increasing in Australia. Using data for Australia in 1980-2021, this study finds the positive relationship between market concentration, measured in markups, and income inequality. In addition, this study also provides the result for the relationship between income inequality, trade openness, and automation. Lastly, this study highlights the policy implication that is important to overcome the adverse impact of market concentration and income inequality."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

English speaking varieties of english instructors at some english courses in Makassar : a case study=variasi berbicara bahasa inggeris pada instruktur bahasa inggeris di beberapa kursus bahasa inggeris di Makassar : sebuah studi kasus

MUL 10 (1-2) 2011

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Evi Fitriani

Studi tentang Australia dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan (dalam buku: Australia & negara-negara di Kepulauan Pasifik Selatan)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Andika Pramatama

Penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi: Studi perbandingan di Indonesia dan Australia = Determination of default damages: A comparative study between Indonesia and Australia.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan menggunakan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum primer pada kenyataannya masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai beberapa konsep ganti rugi yang dapat ditemukan di dalam berbagai kasus wanprestasi yang terjadi. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak khususnya pada penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Indonesia dengan Australia dimana dalam hal ini sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini berisi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara pengaturan konsep ganti rugi di Indonesia dan Australia.

Indonesian Civil Code which adheres to Civil Law legal system and uses legal codification as the primary source of law, in fact there is still a lack of regulation regarding several compensation concepts that can be found in various cases of default or breach of contract. This thesis compares the law of contracts especially about determination of default damages in Indonesia and Australia. This study is a normative juridicial research and the result of this study indicate that there are similarities and differences between the regulation of the concept of compensation in Indonesia and Australia."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Istilah ukur dan pemetaan : bahasa Inggeris - bahasa Malaysia, bahasa Malaysia - bahasa Inggeris

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementrian Pendidikan Malaysia, 1992

R 526.03 IST

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Ragam silang layan antarperpustakaan berbasis web : pengalaman dan studi kasus di Australia

"Silang layan antarperpustakaan atau Interlibrary loan merupakan suatu layanan dimana seorang pengguna perpustakaan dapat meminjam, memfotokopi koleksi seperti buku dan koleksi sejenis lainnya yang dimilkii perpustakaan lain. Pada awal kegiatannya silang layan antarperpustakaan dilakukan secara manual. Mulai pertengahan tahun 1980-an, silang layan sudah menerapkan teknologi informasi melalui jaringan pertasang secara online atau melalui jaring internet. Selanjutnya, makalah ini mengangkat pengalaman dan praktik silang layan perpustakaan yang ada di negara Australia."

020 JFKP 2:1 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Shahira Nurania

The Regulation and Implementation of Bid-Rigging in the Extractive Industry Procurement: Comparative Study of Indonesia and Australia = Pengaturan dan Implementasi Bid-Rigging dalam Tahap Pengadaan di Industri Ekstraktif: Studi Komparasi Indonesia dan Australia

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Theresia Natalie

Studi komparatif pengaturan dan pengawasan perusahaan pemeringkat efek di indonesia australia india dan jepang = Comparative study of regulation and supervision on credit rating agency in indonesia australia india and japan/ Theresia Natalie

"ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas peranan perusahaan pemeringkat efek dalam

pasar modal serta perbandingan pengaturan dan pengawasan perusahaan

pemeringkat efek di Indonesia, Australia, India, dan Jepang, yang kemudian

dibandingkan pula dengan standar internasional dari IOSCO. Dengan

menggunakan metode yuridis normatif, ketentuan hukum yang ada di keempat

negara tersebut dianalisis dan dibandingkan satu dengan lainnya, khususnya

ketentuan mengenai pengaturan umum, persyaratan, pengawasan, serta

pertanggungjawaban dari perusahaan pemeringkat efek. Hasil dari penelitian ini

menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan aturan mengenai perusahaan

pemeringkat efek di keempat negara tersebut yang bertujuan untuk melindungi

kepentingan investor.

ABSTRACT

This thesis discusses the role of credit rating agency in capital market as well as

comparison of the regulation and supervision of credit rating agency in Indonesia,

Australia, India, and Japan which are compared to the international standard by

IOSCO, too. By using the normative juridical method, the provisions of existing

laws in these four countries are analyzed and compared with one another,

especially the provisions on general regulation, requirements, supervision, and

liability of credit rating agency. The result of this study describes similarities and

differences in the rules regarding credit rating agency in the four countries, that

aim to protect the interests of investors."

2015

S58256

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian