Tulisan ini berisi mengenai Asas Dominus Litis dan perkembangan dalam sejarahnya pada sistem peradilan serta analisis dari implementasi peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, skripsi dan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta praktisi hukum di Indonesia. Asas Dominus Litis adalah asas dalam Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya perkara tindak pidana serta menentukan apakah suatu perkara tindak pidana layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dalam sidang pengadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala sehingga implementasi terhadap Asas Dominus Litis ini belum terwujud secara utuh di Indonesia. Adapun kendala yang terdapat dalam implementasi asas ini di Kejaksaan Negeri Depok yakni dalam mekanisme koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan pihak penyidik terhadap suatu perkara tindak pidana yang ditangani, dalam penentuan dan pembuatan surat dakwaan, dan dalam penyelesaian perkara pidana di luar persidangan. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kewenangan secara jelas kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengontrol dan memantau jalannya proses penyidikan yang dapat berakibat pada pengetahun dan pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam menilai dan meneliti berkas perkara yang diberikan oleh penyidik serta dapat berpengaruh pada keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana layak atau belum untuk lanjut ke tahap penuntutan dalam sidang pengadilan.

---

This paper discusses the principle of Dominus Litis and its historical development within the judicial system, as well as an analysis of the implementation of the role of the Public Prosecutor as Dominus Litis in the Indonesian criminal justice system. The research method employed includes both doctrinal and non-doctrinal approaches by utilizing books, journals, articles, theses, and interviews with law enforcement officials and legal practitioners in Indonesia. The principle of Dominus Litis in criminal procedural law grants the Public Prosecutor the authority to control and direct the course of a criminal case and to determine whether a criminal case is appropriate to be brought to trial. However, in practice, challenges remain, preventing the full realization of the Dominus Litis principle in Indonesia. The obstacles encountered in its implementation at the Depok District Prosecutor's Office include issues in coordination mechanisms between the Public Prosecutor and the investigators handling a criminal case, in the determination and drafting of indictments, and in the resolution of criminal cases outside the courtroom. This is due to the Criminal Procedure Code (KUHAP) not explicitly granting the Public Prosecutor the authority to supervise and monitor the investigation process, which in turn affects the Public Prosecutor’s knowledge and understanding in assessing and reviewing case files submitted by the investigators, and may influence the decision on whether a case is ready to proceed to the prosecution stage in court.