Penelitian ini mengkaji kebijakan visa Indonesia dalam konteks mobilitas global, keamanan perbatasan dan human security dengan tujuan untuk memahami perubahan konsep dan konstruksi kebijakan visa Indonesia, respons terhadap tren mobilitas global, dan rekonsepsi kebijakan visa untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan kontrol migrasi internasional. Dengan menggunakan metode analisis komparatif komparatif (comparative policy analysis atau CPA) dan analisis isi (content analysis), penelitian ini menganalisis kebijakan visa Indonesia dalam kerangka hukum dan kebijakan keimigrasian, serta membandingkannya dengan kebijakan visa di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan visa Indonesia masih cenderung selektif dan restriktif, dengan fokus pada keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tata kelola migrasi global, seperti keadilan akses, partisipasi publik, dan tanggung jawab kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan visa Indonesia belum optimal dalam menyeimbangkan keamanan negara dengan human security, karena lebih mengutamakan aspek kontrol ketat terhadap akses masuk tanpa memadai perlindungan hak asasi dan kesejahteraan pengunjung asing. Penelitian ini merekomendasikan rekonsepsi kebijakan visa Indonesia dengan mengintegrasikan konsep perbatasan eksternal, pendekatan berbasis risiko, dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kontrol migrasi dan keamanan perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip human security dalam kebijakan visa, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pemanfaatan human capital, dan penciptaan lingkungan migrasi yang aman dan inklusif. Sebagai novelty, penelitian ini mengusulkan implementasi "One Visa Regime" yang menyederhanakan jenis visa dan indeks berdasarkan tujuan dan kegiatan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrol migrasi. Dengan demikian, kebijakan visa Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan migrasi global, serta dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan visa Indonesia yang lebih adaptif, responsif, dan strategis dalam menghadapi tantangan migrasi global.

---

This research examines Indonesia's visa policy in the context of global mobility, human security and border security, aiming to understand the changes in the concept and construction of Indonesia's visa policy, its response to global mobility trends, and the reconceptualization of visa policy to enhance border security and international migration control. Using comparative policy analysis (CPA) and content analysis methods, this study analyzes Indonesia's visa policy within the framework of immigration law and policy, comparing it with visa policies in neighboring countries such as Malaysia, Singapore, and Australia. The findings indicate that Indonesia's visa policy remains selective and restrictive, focusing on national security and economic interests. However, this approach has not fully incorporated the principles of global migration governance, such as access justice, public participation, and humanitarian responsibility. The study also reveals that Indonesia's visa policy has not optimally balanced national security with human security, prioritizing strict control over entry without adequate protection of foreign visitors' human rights and welfare. This research recommends a reconceptualization of Indonesia's visa policy by integrating the concept of external borders, risk-based approaches, and digital technology to enhance the effectiveness of migration control and border security. Additionally, the study emphasizes the importance of considering human security principles in visa policy, including human rights protection, human capital utilization, and creating a safe and inclusive migration environment. As a novelty, this research proposes the implementation of a "One Visa Regime" that simplifies visa types and indexes based on purpose and activity, thereby increasing the efficiency and effectiveness of migration control. Indonesia's visa policy can be more adaptive and responsive to global migration challenges, enhancing security and welfare for all parties involved. This research is expected to contribute to the development of Indonesia's visa policy that is more adaptive, responsive, and strategic in addressing global migration challenges.