Penelitian ini mengkaji pentingnya kedaulatan data Indonesia dalam konteks pengelolaan data satelit penginderaan jauh, dengan fokus pada studi terhadap aktor-aktor kebijakannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kondisi kedaulatan data dan acaman-ancaman jika tidak berdaulat secara data. Di era digital dan globalisasi, data memiliki nilai strategis dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan dan keamanan nasional, serta geopolitik. Ketergantungan Indonesia terhadap data satelit yang bersumber dari luar negeri menimbulkan kekhawatiran mengenai terbatasnya kendali negara atas data spasial yang berkaitan erat dengan wilayah kedaulatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM) untuk membuat permodelan yang dapat memberikan solusi pada level kebijakan maupun teknis terkait aktor yang terlibat dalam kebijakan kedaulatan data terkait satelit penginderaan jauh. Penggunaan metode soft system dilakukan karena untuk mencari permasalahan yang belum diketahui strukturnya. Permasalahan dalam kedaulatan data berbasis satelit penginderaan jauh ini merupakan situasi yang problematik, sehingga perlu dipetakan di mana permasalahannya, termasuk aktor-aktornya. Penelitian ini mengadopsi perspektif kedaulatan siber sebagaimana dikemukakan oleh Yeli (2017), yang membagi kedaulatan data ke dalam tiga tingkatan: infrastruktur, aplikasi, dan inti (core). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada level infrastruktur, Indonesia masih belum berdaulat karena keterbatasan dalam kepemilikan satelit dan ketergantungan tinggi pada data dari luar negeri. Di sisi lain, pada level aplikasi, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pemanfaatan dan pengolahan data oleh lembaga seperti BRIN (penyedia dan pengolah data), BIG (informasi geospasial), serta instansi pengguna seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pemerintah daerah. Pada level core, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan data satelit, seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2012, UU Nomor 21 Tahun 2013, dan PP Nomor 11 Tahun 2018, yang dikoordinasikan melalui peran Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai perencana nasional. Selain aktor negara, temuan ini juga membahas peran aktor nonnegara dalam kedaulatan data penginderaan jauh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedaulatan data harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam mengelola siklus data dan memiliki kendali dalam strategis pemanfaatannya. Penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan data tidak dapat dimaknai secara parsial sebagai kepemilikan infrastruktur semata, tetapi harus dilihat secara menyeluruh dari aspek kelembagaan, pemanfaatan, dan kemampuan negara dalam memanfaatkan data untuk kepentingan strategik nasional.

---

This study examines the importance of Indonesian data sovereignty in the context of remote sensing satellite data management, with a focus on the study of its policy actors. This research also aims to examine the condition of data sovereignty in Indonesia and the threats if it does not have data sovereignty. In the digital and globalization era, data has strategic value in development planning, natural resource management, national security, and geopolitics. Indonesia's dependence on satellite data from abroad raises concerns about the limited state control over spatial data related to sovereignty. This study uses the Soft Systems Methodology (SSM) approach to create a model that can provide solutions at the policy and technical levels related to actors involved in data sovereignty policies related to satellite remote sensing. The use of the soft system method is carried out to find problems that are not yet structured. The problem in data sovereignty based on remote sensing satellites is a problematic situation, so it is necessary to map where the problem is, including the actors. This study adopts the perspective of cyber sovereignty as proposed by Yeli (2017), which divides data sovereignty into three levels: infrastructure, application, and core. The research findings show that at the infrastructure level, Indonesia is still not sovereign due to limitations in satellite ownership and high dependence on data from abroad. On the other hand, at the application level, Indonesia has shown significant progress in terms of data utilization and processing by institutions such as BRIN (data provider and processor), BIG (geospatial information), and user agencies such as the Ministry of Agriculture, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and local governments. At the core level, Indonesia already has regulations governing satellite data management, such as Presidential Instruction Number 6 of 2012, Law Number 21 of 2013, and PP Number 11 of 2018, which are coordinated through the role of Bappenas and the Ministry of Finance as national planners. In addition to state actors, these findings also discuss the role of non-state actors in remote sensing data sovereignty. This study concludes that data sovereignty must be interpreted as the state's ability to manage the data cycle and have control over its utilization strategy. This study confirms that data sovereignty cannot be interpreted partially as ownership of infrastructure alone, but must be viewed comprehensively from the institutional aspects, utilization, and the country's ability to utilize data for national strategic interests. This finding is expected to be a reference for strengthening data preservation policies in Indonesia in the future