Penelitian ini mengkaji tentang analisis strategi advokasi Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam mendorong aksesibilitas di pasar tenaga kerja sektor formal bagi penyandang disabilitas. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltias telah menjamin hak penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja sektor formal, tetapi realitas yang ditemukan dilapangan menunjukkan terdapat banyak hambatan yang menjadi penyebab tertutupnya aksesibilitas di pasar tenaga kerja sektor formal bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta data diperoleh melalui wawancara mendalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa KND memainkan peran strategis untuk mengadvokasi, mengedukasi, memonitoring, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pihak lainnya sehingga kesadaran dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat terbentuk secara inklusif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja sektor formal. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi pengoptimalan media advokasi dan peningkatan tata kelola sumber daya manusia, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan strategi advokasi serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

This study examines the advocacy strategies of the Komisi Nasional Disabilitas (KND) in promoting accessibility in the formal labor market for persons with disabilities. Although Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities guarantees their rights in the formal employment sector, field findings reveal numerous barriers that hinder access to such opportunities. This research uses a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews. The findings indicate that KND plays a strategic role in advocating, educating, monitoring, and providing recommendations to the government and other stakeholders, aiming to raise awareness among key actors such as the government, companies, and the public. This inclusive awareness is crucial to protecting, respecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities in the formal labor market. The study recommends optimizing the use of advocacy media and improving human resource governance. Accordingly, this research is expected to contribute to strengthening disability policy advocacy strategies and fostering the creation of a more inclusive and equitable work environment for persons with disabilities in Indonesia.