Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hak cuti haid sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Perusahaan X, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi. Fokus utama dari penelitian ini merupakan hak cuti haid yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1 dan bagaimana kebijakan cuti haid diterapkan dalam perusahaan yang didominasi oleh pekerja laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi Perusahaan X dalam mendukung kesejahteraan pekerja perempuan serta mendeskripsikan kebijakan hak cuti haid yang akan diterapkan Perusahaan X dalam mendukung pemenuhan hak kesejahteraan pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan menggunakan in-depth interview sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan 5 informan yang bekerja di Perusahaan X (Head of HC, Industrial Relation, Accountant, Officer Production & Cost Control, dan Employee Relations) pada bulan Mei 2025. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan cuti haid masih dalam tahap pengesahan dan belum ditetapkan secara formal di Perusahaan X, sehingga penerapannya masih dilakukan secara informal oleh sebagian pekerja perempuan. Selain itu, diketahui bahwa masih terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh pekerja perempuan akan stereotip profesionalitas perempuan yang lemah di lingkungan kerja yang maskulin. Kebijakan hak cuti haid menjadi sebuah regulasi yang penting untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja perempuan sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil gender. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya kebijakan cuti haid dalam konteks kesetaraan gender di dunia kerja serta memberikan rekomendasi bagaimana kebijakan cuti haid dapat dibuat regulasi secara formal dan diimplementasikan.

---

This research examines the menstrual leave policies as a company effort to improve the welfare of female workers at Company X, a company engaged in the construction and investment sectors. The primary focus of this study is on menstrual leave rights as outlined in Article 81, Paragraph 1 of the Indonesian Labor Law No. 13 of 2003, and how this policy is applied within a male-dominated company. This study aims to describe the condition of Company X in supporting the well-being of female workers, as well as to describe the menstrual leave policy that will be implemented by Company X to support the fulfillment of female workers’ welfare rights. The research uses a qualitative descriptive approach with in-depth interviews as the data collection technique. Interviews were conducted in May 2025 with five informants working at Company X (Head of HC, Industrial Relations, Accountant, Officer of Production & Cost Control, and Employee Relations). The findings reveal that the menstrual leave policy is still in the process of formal approval and has not yet been officially established at Company X, leading to its informal application by some female workers. Additionally, it is noted that female workers still experience concerns about the stereotype of female professionalism being perceived as weak in male-dominated work environment. The menstrual leave policy is an important regulation to be implemented as a form of protection for female worker’s reproductive rights, supporting the creation of a more inclusive and gender-fair work environment. Therefore, this research contributes to the understanding of the importance of menstrual leave policies in the context of gender equality in the workplace and provides recommendation on how menstrual leave policy can be formally regulated and implemented.