Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi SIMAS PUU Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sarana meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Latar belakang penelitian adalah rendahnya kualitas partisipasi publik yang selama ini bersifat simbolis dan kurang berdampak pada proses legislasi. SIMAS PUU dikembangkan untuk meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat secara digital dalam penyusunan RUU. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari perancang peraturan, akademisi, dan pakar kebijakan publik. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Grindle yang menitikberatkan pada konten kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi SIMAS PUU mampu meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi partisipasi publik. Namun, kendala seperti literasi digital yang rendah, kurangnya sosialisasi, dan variasi respons politik masih menghambat efektivitasnya. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan birokrasi, sumber daya, dan komitmen politik. SIMAS PUU berpotensi menjadi alat strategis untuk memperkuat demokrasi legislatif di Indonesia jika penguatan sosialisasi dan literasi digital terus dilakukan serta dukungan politik konsisten dijaga.

---

This study analyzes the implementation of the SIMAS PUU application by the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) as a means to realize meaningful participation in the legislative process. The research background is the low quality of public participation, which has often been symbolic and less impactful in legislation. SIMAS PUU was developed to enhance public access and engagement digitally in drafting bills. This qualitative case study collected data through in-depth interviews with legislative drafters, academics, and public policy experts. Data analysis employed Grindle’s policy implementation model focusing on policy content and implementation context. The findings indicate that the SIMAS PUU application improves transparency, accessibility, and efficiency in public participation. However, challenges such as low digital literacy, limited outreach, and varying political responsiveness hinder its effectiveness. The success of the implementation is influenced by bureaucratic support, resource availability, and political commitment. SIMAS PUU holds significant potential as a strategic tool to strengthen legislative democracy in Indonesia if outreach efforts and digital literacy are enhanced and consistent political support is maintained.