Akses sanitasi aman merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, cakupan pengelolaan air limbah domestik di Indonesia masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Butuh percepatan di sektor sanitasi untuk mencapai target SDGs dan RPJMN. Pemberian fasilitas PPN dapat menjadi instrumen pendorong capaian akses sanitasi karena dapat meringankan biaya layanan bagi penyedia layanan dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi pemberian fasilitas PPN atas akses sanitasi di Indonesia dengan kriteria merit goods dan basic goods serta menganalisis perbandingan kebijakan pemungutan pajak berbasis konsumsi atas akses sanitasi di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan serta teknik analisis data kualitatif. Batasan penelitian ini adalah akses sanitasi yang mencakup penyediaan barang modal oleh penyedia layanan, pengelolaan layanan air limbah domestik, dan komparasi kebijakan pajak berbasis konsumsi atas akses sanitasi di Filipina dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sanitasi memenuhi karakteristik sebagai merit goods dan basic goods sehingga layak diberikan fasilitas PPN untuk mendorong eksternalitas positif akses sanitasi dan mengurangi regresivitas PPN. Indonesia membatasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut hanya di wilayah IKN. Filipina dan Malaysia menjadi contoh negara yang telah menerapkan kebijakan perpajakan yang progresif pada sektor sanitasi melalui pembebasan PPN atau pajak pengganti yang lebih rendah serta insentif fiskal atas barang modal dan infrastruktur. Rekomendasi penelitian ini adalah perluasan fasilitas PPN dibebaskan secara nasional untuk seluruh rantai akses sanitasi dari hulu ke hilir, termasuk barang modal, serta pembentukan regulasi dan kelembagaan nasional yang kuat untuk mendukung keberlanjutan layanan pengelolaan air limbah domestik.

---

Safe sanitation access is a human right and basic necessity that contributes to the achievement of sustainable development goals. However, the coverage of domestic wastewater management in Indonesia remains low and has yet to meet the targets set in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Acceleration in the sanitation sector is needed to achieve both the SDGs and RPJMN targets. The provision of VAT facilities can serve as a policy instrument to improve sanitation access by reducing service costs for providers and consumers. This study aims to analyze the justification for granting VAT facilities for sanitation access in Indonesia using the criteria of merit goods and basic goods, and to compare consumption-based tax policies on sanitation access in Indonesia, Philippines, and Malaysia. The study adopts a post-positivist paradigm, using data collection techniques through literature review and field studies, and data analysis conducted using qualitative techniques. The scope of this research is limited to sanitation access, which includes the provision of capital goods by service providers, the management of domestic wastewater services, and a comparative analysis of consumption-based tax policies on sanitation access in Philippines and Malaysia. The analysis shows that sanitation access meets the characteristics of both merit goods and basic goods, thereby justifying the provision of VAT facilities to encourage the positive externalities of sanitation access and reduce the regressive nature of VAT. Indonesia limits the application of VAT exemptions only to the IKN area. Philippines and Malaysia serve as examples of countries that have implemented progressive tax policies in the sanitation sector through VAT exemptions or lower substitute taxes, as well as fiscal incentives for capital goods and infrastructure. This study recommends the nationwide expansion of VAT exemption for the entire sanitation access chain, from upstream to downstream including capital goods, as well as the establishment of strong national regulations and institutions to support the sustainability of domestic wastewater management services.