Penelitian ini mengkaji representasi politik yang dibangun oleh H. Bambang Santoso (UBS) sebagai satu-satunya calon Muslim yang terpilih menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Bali dalam Pemilu 2019. Kemenangan ini penting karena terjadi di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sementara umat Islam merupakan kelompok dengan jumlah pemeluk yang lebih sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah keterwakilan UBS hanya bersifat deskriptif berdasarkan identitas, atau juga mencerminkan bentuk representasi substantif yang memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian literatur, dengan teknik purposive sampling dan juga snowball sampling, adapun untuk validasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pemilu (ex-ante), UBS membangun citra dan dukungan melalui jaringan organisasi keislaman dan pendekatan berbasis komunitas. Setelah terpilih (ex-post), ia tetap aktif dalam advokasi sosial, keagamaan, dan membangun kerukunan umat beragama. Meskipun DPD memiliki keterbatasan legitimasi dalam proses legislasi, peran simbolik dan moral UBS digunakan untuk menyuarakan aspirasi komunitasnya.
This study explores the political representation built by Haji Bambang Santoso (UBS), the only Muslim candidate elected to the Regional Representative Council (DPD RI) from Bali Province in the 2019 general election. His victory is significant given Bali’s Hindu-majority population, while Muslims form a smaller religious community. The study seeks to determine whether his representation was purely descriptive based on identity or also substantive, actively advocating for the interests of the Muslim population in Bali. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, documentation, and literature analysis. Informants were selected using purposive sampling, and snowball sampling, triangulation was applied to ensure data validity. The findings reveal that before the election (ex-ante), UBS gained support through religious networks and his image as a moderate Islamic figure. After the election (ex-post), he engaged in community advocacy and interfaith efforts, despite the DPD's limited legislative power. His symbolic and moral authority allowed him to express and defend the concerns of the Muslim community in public forums.