Pembangunan proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung awalnya menggunakan skema business to business (B-to-B) bersama China Development Bank pada tahun 2015. Namun, pembengkakan biaya konstruksi dan kenaikan bunga pinjaman mendorong perubahan skema menjadi business to government (B-to-G), dengan pemerintah yang melakukan intervensi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Penelitian ini mempertanyakan bagaimana elite politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan kerangka teori liberal Moravcsik, penelitian kualitatif ini menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan dibentuk oleh kepentingan elite politik yang ingin menunjukkan prestasi pembangunan infrastruktur, BUMN yang mengejar ekspansi usaha, serta pelaku bisnis lokal yang mengharapkan keuntungan ekonomi. Tekanan politik akibat pembengkakan biaya memaksa perubahan skema pembiayaan demi kelangsungan proyek, meskipun hal itu menambah beban utang negara. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung lebih banyak dipengaruhi oleh agenda elite domestik dibanding pertimbangan strategis jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme check and balance dari masyarakat sipil agar kepentingan nasional tidak tergerus oleh tekanan kelompok elite. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pembiayaan publik di Indonesia.

---

The development of the Jakarta–Bandung high-speed rail project initially adopted a business-to-business (B-to-B) financing scheme with China Development Bank in 2015. However, cost overruns and rising loan interest rates transformed the B-to-B arrangement into a business-to-government (B-to-G) model, with the Indonesian government intervening through state capital injections (Penyertaan Modal Negara, PMN). This study examines how domestic political elites influenced policy decisions regarding project financing. Employing Moravcsik’s liberal theoretical framework, this qualitative research analyzes policy documents, financial reports, and in-depth interviews. The findings demonstrate that financing preferences were shaped by the interests of political elites aiming to showcase infrastructure achievements, state-owned enterprises (BUMNs) pursuing business expansion, and local entrepreneurs anticipating economic returns. Political pressure resulting from cost escalation necessitated a shift in the financing structure to sustain the project, despite increasing the national debt burden. Furthermore, the decision to proceed with the Jakarta–Bandung high-speed rail was driven more by domestic elite agendas than by long-term strategic considerations. These findings highlight the need for stronger checks and balances from civil society to ensure that national interests are not compromised by elite-driven pressures. This study provides critical insights for the formulation of Indonesia’s infrastructure development strategies and governance of public financing.