Kebijakan insentif fiskal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Bangunan Gedung Hijau di DKI Jakarta merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan insentif PBB-P2 bagi Bangunan Gedung Hijau di DKI Jakarta dengan teori Multiple Streams Framework, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan post-positivist, melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang kebijakan insentif cukup terbuka melalui ketersediaan kerangka regulasi dan skema evaluasi teknis, serta dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti rendahnya kesadaran pemangku kepentingan, tingginya biaya investasi awal, serta hambatan koordinasi dan regulasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi publik, dan pengembangan skema insentif yang terstruktur perlu didorong bersama dukungan politik yang konsisten. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif untuk mendorong adopsi Bangunan Gedung Hijau di DKI Jakarta.

---

The fiscal incentive policy on Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) for Green Buildings in DKI Jakarta represents a strategic effort to support sustainable development and reduce greenhouse gas emissions. This study aims to analyze the PBB-P2 incentive policy for Green Buildings in DKI Jakarta using the Multiple Streams Framework, as well as to identify the opportunities and challenges in its implementation. A qualitative research method with a post- positivist approach, involving stakeholder interviews and policy document analysis. The findings indicate that opportunities for implementing the incentive policy are relatively open, supported by the availability of regulatory frameworks, technical evaluation schemes, and growing alignment with sustainable development goals. However, significant challenges remain, including low stakeholder awareness, high initial investment costs, and barriers in coordination and regulatory clarity. Therefore, strengthening regulations, increasing public education, and developing structured incentive schemes—alongside consistent political support—are essential. These findings are expected to serve as valuable input for local governments in formulating effective fiscal policies to encourage the adoption of Green Buildings in DKI Jakarta.