Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui pengembangan berbagai aplikasi perpajakan, salah satunya adalah e-Bupot 21/26. Aplikasi ini menggantikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk menyederhanakan proses pelaporan PPh Pasal 21/26 secara elektronik. Namun, sejak diluncurkan pada Januari 2024, e-Bupot 21/26 menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan administrasi PPh Pasal 21/26 menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan. Bagi instansi dengan proses pemotongan PPh Pasal 21/26 yang kompleks, seperti Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), penerapan e-Bupot 21/26 berpotensi mengubah besaran biaya kepatuhan yang harus ditanggung. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan biaya kepatuhan setelah penerapan e-Bupot 21/26 di lingkungan PTN-BH, khususnya di 8 PTN-BH yang menjadi fokus penelitian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kepatuhan pajak dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh pemotong PPh Pasal 21/26 di 8 PTN-BH mengalami penurunan setelah penerapan e-Bupot 21/26. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala pada e-Bupot 21/26 yang justru meningkatkan biaya kepatuhan di beberapa aspek dan dapat menghambat kepatuhan pajak, seperti gagalnya validasi NIK dan gangguan server menjelang batas waktu pelaporan SPT. Untuk mengatasi kendala tersebut, DJP sebaiknya dapat meningkatkan integrasi sistem dengan database kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta memperbaiki stabilitas server e-Bupot 21/26.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) continuously modernizes tax administration by developing several tax applications, including e-Bupot 21/26. This application replaces e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 to simplify the electronic reporting process for Income Tax Article 21/26. However, since its launch in January 2024, e-Bupot 21/26 has faced several issues reducing the administration of Income Tax Article 21/26 effectiveness and potentially increasing compliance costs. For institutions with complex withholding processes, like Legal-Entity State Universities (PTN-BH), may experience changes in compliance costs due to e-Bupot 21/26 implementation. This research aims to examine the changes in compliance costs after the implementation of e-Bupot 21/26 in PTN-BH, especially in 8 PTN-BH as the focus of the research, and to identify the supporting and inhibiting factors of tax compliance in its implementation. This research applies quantitative approach with a survey method by using questionnaire, complemented by qualitative techniques through in-depth interviews and literature review. The results indicate that the compliance costs incurred by Income Tax Article 21/26 withholders in 8 PTN-BH have decreased after the implementation of e-Bupot 21/26. However, several issues remain in using e-Bupot 21/26 that increase the compliance costs in some aspects and pose obstacles to tax compliance, such as failed NIK validation and server disruptions before the SPT reporting deadline. To address these issues, DGT should improve system integration with the population database managed by Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) and enhance the stability of the e-Bupot 21/26 server.