Tugas Notaris sebagai pihak pelapor pada tindak pidana pencucian uang adalah untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa kepada pihak pengguna jasa Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban rahasia jabatan, dimana Notaris tidak diperbolehkan untuk membuka segala keterangan tentang klien yang telah diperolehnya. Pelaporan dalam hal tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Notaris hanya sebatas kapasitasnya untuk dan atas nama pengguna jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Selanjutnya pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi terdapat juga pengawasan Notaris sebagai pihak pelapor yang dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu, Notaris sebagai pejabat umum cukup diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan lembaga pengawas dan pengatur tidak diperkenankan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagai pejabat umum.

---

The duty of a Notary as the reporting party in money laundering crimes is to implement the principle of know your customer as regulated in Government Regulation Number 61 of 2021 concerning the amendments to Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering. On the other hand, as a public officer, Notary has a duty to upheld the principle of confidentiality where they are not allowed to disclose any information about their clients. In line with the principle, Notary is only able to disclose information of their clients when they act as the reporting party of Money Laundering as regulated under Government Regulation Number 43 of 2015. Notary are supervised by The Notary Supervisory Board as regulated under Law Number 2 of 2014 concerning Amendments of Law Number 30 of 2004 Concerning the Notary Position. However, there is another supervision towards the Notary as a reporting party that is conducted by the institution of supervisory and regulatory as stipulated under Law Number 8 of 2010 concerning the Preventions and Eradication of Money Laundering Crimes. Supervisors are not permitted to carry out supervision outside of their capacity. Therefore, Notaries as public officials are sufficiently supervised by they The Notary Supervisory Board.