Tidak adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian menyebabkan suatu perjanjian tidaklah harus ditepati namun sengketa yang kerugiannya timbul dikarenakan suatu perjanjian tanpa kesepakatan dapat dimintakan penggantiannya melalui gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pembuatan akta adendum perjanjian kredit yang tidak disepakati kesepakatannya sudah seharusnya dapat dibatalkan. Pada praktik pembuatan akta adendum perjanjian kredit nyatanya terdapat pihak yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut terjadi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 PK/PDT/2022 bahwa terdapat notaris yang membuat akta adendum perjanjian kredit tanpa persetujuan debitur. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai keabsahan akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan debitur serta perlindungan hukum bagi debitur terhadap akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan debitur berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 444 PK/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati bahwa akta adendum perjanjian kredit yang dibuat tanpa sepengetahuan oleh debitur pada kasus ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sehingga akta adendum perjanjian kredit tersebut pun tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yang mana mengakibatkan akta adendum tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum bagi debitur dalam hal ini yaitu dengan mengajukan permohonan pengembalian keadaan ke kondisi awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

---

The absence of agreement in an agreement means that an agreement does not have to be executed, but disputes where losses arise due to an agreement without consent can be sought for compensation through a claim due to unlawful acts. Make an addendum deed to a credit agreement where the agreement is not agreed upon and should be canceled. In making credit agreement addendum deeds, some parties violate the provisions of Article 1320 of the Civil Code. This happened in the case of Supreme Court Decision Number 444 PK/PDT/2022, where there was a notary who made an addendum deed to the credit agreement without the debtor's consent. This research raises the problem formulation regarding the validity of credit agreement addendum deeds made without the debtor's knowledge as well as legal protection for debtors against credit agreement addendum deeds made without the debtor's knowledge based on the Supreme Court decision case Number 444 PK/PDT/2022. The research method used is the doctrinal research method. Based on the research conducted, it was found that the addendum deed to the credit agreement which was made without the knowledge of the debtor in this case was a form of unlawful act so that the addendum deed to the credit agreement did not fulfill the subjective terms of the agreement so that the addendum deed was invalid and could not be implemented. Legal protection for the debtor in this case is by submitting a request to return the situation to its initial condition before the unlawful act occurred.