Hak cipta merupakan hak eksklusif milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Salah satu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah hak ekonomi (economic rights). Namun dalam praktiknya, masih banyak Pencipta yang hak ekonominya tidak terlindungi. Kesenjangan antara pengaturan hak cipta dengan penerapannya masih dirasakan oleh banyak Pencipta lagu baik dari segi penegakan hukum yang lemah hingga sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif, yakni blanket license, yang kurang memadai. Dalam upaya mengatasi kesenjangan tersebut, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) mengusulkan direct license sebagai sistem alternatif dalam mengumpulkan hak ekonomi Pencipta lagu dimana para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memberikan lisensi dan menerima pembayaran royalti dari Pengguna secara langsung tanpa perantara. Sebelumnya, sistem ini telah diterapkan terlebih dahulu di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris dimana Pencipta lagu dapat melakukan option out terhadap Performing Rights Organization (PRO) atas penggunaan lagu dalam pertunjukan langsung atau live performance. Namun menurut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, direct license bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa direct license tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Sebaliknya, direct license justru selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas lagu.

---

Copyright is the exclusive right of the creator or copyright holder as retrieved in Law Number 28 of 2014 on Copyright. One of the rights protected by The Copyright Law is economic rights. But in practice, there are still many creators whose economic rights are not protected. The gap between copyright regulation and its application is still felt by many songwriters both in terms of weak law enforcement to the system of collecting, managing, and distributing royalties by the Collective Management Organization, namely the blanket license, which is inadequate. In an effort to overcome this gap, the Association of Indonesian Composers (AKSI) proposes direct licensing as an alternative system in collecting economic rights of songwriters where creators or copyright holders can grant licenses and receive royalty payments from users directly without intermediaries. Previously, this system has been implemented in other countries such as the United States and the United Kingdom where songwriters can do option-out to the Performing Rights Organization (PRO) for the use of songs in live performances. However, the Collective Management Organization argued that direct license is against the provisions of The Copyright Law and is considered as copyright infringement. The results of this study state that direct license is not contrary to The Copyright Law. Otherwise, direct license is in line with the provisions contained in The Copyright Law which essentially aims to protect the rights of the creator or copyright holder of the song.