Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan kesepakatan, baik melalui akta bawah tangan maupun akta notariil. Terdapat kasus adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta pemisahan harta bersama dengan akta notariil. Pada kasus, Penggugat (mantan istri) diminta oleh Tergugat I (mantan suami) untuk menandatangani lembaran kosong yang dijadikan dasar untuk membuat akta pemisahan harta bersama oleh Tergugat II (Notaris). Hal ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta pemisahan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak dan akibat hukum terhadap akta pemisahan harta bersama yang dibuat dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Cbn jo. Putusan Nomor 781/Pdt/2023/PT Bdg. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah perlindungan hukum represif secara perdata dan pidana bagi Tergugat I dan Tergugat II serta sanksi administratif bagi Tergugat II. Perlindungan hukum represif pada putusan adalah dengan pengembalian hak Penggugat atas setengah bagian harta bersama yang dibebankan kepada Tergugat I dan ganti kerugian imateriil yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) jo. Pasal 44 UUJN jo. Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) huruf b. Akibat hukum adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta pemisahan harta bersama melalui akta Notaris adalah akta tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

---

The division of joint property can be done by agreement, either through an underhand deed or a notarial deed. There is a case of unlawful conduct in the making of a deed of separation of joint property by notarial deed. In the case, the Plaintiff (former wife) was asked by Defendant I (former husband) to sign a blank sheet which was used as the basis for making a deed of separation of joint property by Defendant II (Notary). This caused a loss to the Plaintiff. Therefore, this research aims to analyze the legal protection for the injured party due to the making of a deed of separation of joint property without the consent of one of the parties and the legal consequences of the deed of separation of joint property made by unlawful acts in Decision Number 83/Pdt.G/2022/PN Cbn jo. Decision Number 781/Pdt/2023/PT Bdg. This research uses a form of doctrinal research using secondary data collected using literature study. The results of the research can be concluded that legal protection for the injured party is civil and criminal repressive legal protection for Defendant I and Defendant II as well as administrative sanctions for Defendant II. Repressive legal protection in the decision is the return of the Plaintiff's right to half of the joint property charged to Defendant I and immaterial compensation charged to Defendant I and Defendant II. Criminal sanctions that can be imposed are Article 378 of the Criminal Code regarding fraud. Notaries who commit unlawful acts in the making of authentic deeds may be subject to administrative sanctions in accordance with Article 16 paragraph (1) letter m, Article 16 paragraph (11) jo Article 44 of UUJN. The legal consequences of unlawful acts in the making of a deed of separation of joint property through a Notary deed are that the deed is null and void so that it does not have binding force.