Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

---

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021.