Penelitian ini membahas mengenai penolakan klaim yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dan yang merujuk pada ketentuan incontestability clause berdasarkan pada kasus dalam putusan MA Nomor 175 K/Pdt/2018 Jo Putusan PT DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/Pt.Dki Jo Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 437/Pdt.G/2014/Pn.Jak.Sel Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian doktrinal yang berdasarkan studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian doktrinal ini terdapat dua pada pokok permasalahan yang diteliti, pertama adalah mengenai peran tertanggung dan juga penanggung dalam prinsip utmost good faith pada perjanjian asuransi, serta kedua adalah mengenai kedudukan incontestability clause dalam perjanjian asuransi jiwa. Berdasarkan penelitian, hasil penelitian pembahasan pertama diketahui bahwa baik tertanggung maupun penanggung memiliki peran penting dalam prinsip utmost good faith sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perasuransian yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 huruf b serta penjelasannya pada POJK Nomor 69 Tahun 2016, namun dalam kasus putusan yang dibahas baik tertanggung maupun penanggung tidak melaksanakan peran masing-masing dalam memenuhi kewajiban terhadap prinsip utmost good faith. Adapun hasil penelitian kedua adalah kedudukan incontestability clause sangat penting dalam perjanjian asuransi jiwa dalam menentukan batasan baik dari segi waktu maupun alasan penolakan klaim oleh penanggung sehingga menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk melakukan verifikasi sebelum incontestability period berlangsung. Majelis hakim yang memutuskan perkara ini dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi mengabaikan prinsip utmost good faith yang wajib ditaati oleh penanggung serta tertanggung beserta konsekuensi pelanggarannya.

---

This research discusses the rejection of claims in terms of the principle of utmost good faith and which refers to the provisions of the incontestability clause based on the case in Supreme Court Decision Number 175 K/Pdt/2018 Jo Decision of PT DKI Jakarta Number 109/Pdt/2017/Pt.Dki Jo Decision of South Jakarta District Court Number 437/Pdt.G/2014/Pn.Jak.Sel The research conducted is normative juridical research based on literature studies and related laws. From the research that has been done with this normative juridical research, there are two main problems studied, the first is about the role of the insured and also the insurer in the principle of utmost good faith in the insurance agreement, and the second is about the position of the incontestability clause in the life insurance agreement. Based on the research, the results of the first discussion are known that both the insured and the insurer have an important role in the principle of utmost good faith as regulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law, which are further regulated in Article 18 letter b and its explanation in POJK Number 69 of 2016, but in the case of the decision discussed, both the insured and the insurer did not carry out their respective roles in fulfilling their obligations to the principle of utmost good faith. The second research result is that the position of the incontestability clause is very important in life insurance agreements in determining the limits both in terms of time and reasons for the rejection of claims by the insurer, thus creating an obligation for the insurer to verify before the incontestability period takes place. The panel of judges who decided this case from the first level, appeal level, to the cassation level ignored the principle of utmost good faith that must be adhered to by the insurer and the insured along with the consequences of its violation.