Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan penyelesaian hukum tanah Sertipikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam menetapkan dan menunjuk suatu kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memperhatikan tata ruang daerah masing-masing wilayah untuk melindungi hak-hak masyarakat disekitarnya. Dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terjadi penetapan kawasan hutan yang tidak didahului pertimbangan dan kajian di lapangan sehingga menimbulkan tumpang tindih antara tanah Hak Milik dengan kawasan hutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah status Sertipikat Hak Milik Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu sebelum ditetapkannya kawasan hutan dan penyelesaian hukumnya bagi Masyarakat yang terdampak. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil analisis dari penelitian ini ialah status Sertipikat Hak Milik atas tanah Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang berstatus kawasan Hutan Produksi Konversi tetap menjadi tanda bukti tertulis yang sah sebagai pembuktian penguasaan atas tanah. Salah satu faktor yang menyebabkan tanah-tanah Hak Milik berstatus Hutan Produksi Konversi tersebut adalah perbedaan peta yang digunakan dalam penetapan kawasan hutan dan belum berlakunya One Map Policy. Untuk tercapainya kepastian hukum, tanah-tanah Hak Milik Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu harus dikeluarkan dari kawasan hutan dengan melakukan perubahan batas wilayah kawasan hutan sebagaimana yang telah diatur di dalam Perpres 88/2017.

---

This research discusses the position and legal settlement of land ownership certificates located in the Convertible Production Forest Area in Indragiri Hulu Regency. In determining and designating a non-forest area as a forest area, the Ministry of Environment and Forestry must pay attention to the regional spatial planning of each region to protect the rights of the surrounding community. In the Indragiri Hulu Regency area, there is a determination of forest areas that is not preceded by considerations and studies in the field, resulting in an overlap between freehold land and forest areas. The problem raised in this research is the status of the Indragiri Hulu Regency Community Property Rights Certificate before the forest area was established and the legal settlement for the affected communities. In this research, doctrinal legal research methods were used. The results of the analysis from this research are that the status of the Certificate of Ownership Rights for the land of the Indragiri Hulu Regency Community which has the status of a Convertible Production Forest area remains a valid written proof as proof of control over the land. One of the factors that causes freehold lands to have Convertible Production Forest status is the difference in maps used in determining forest areas and the One Map Policy not yet in force. To achieve legal certainty, Indragiri Hulu Regency community-owned lands must be removed from the forest area by changing the boundaries of the forest area as regulated in Presidential Decree 88/2017.