Kemajuan ekonomi suatu negara khususnya Indonesia bersamaan dengan kelancaran pembiayaan untuk pembangunan perusahaan. Mekanisme pembiayaan atau kredit dapat mendukung kegiatan usaha debitur dan menambah nilai aset milik kreditur. Kegiatan pembiayaan tersebut dapat menggunakan jaminan seperti jaminan fidusia untuk pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi, terdapat potensi debitur mengalami kepailitan atau likuidasi pada pertengahan pelaksanaan perjanjian. Tulisan ini akan membahas mengenai posisi kreditur pemegang jaminan tersebut ketika debitur mengalami kepailitan. Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak untuk mendahului dalam melaksanakan eksekusi ketika debitur mengalami kepailitan. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang tidak memperbolehkan kreditur tersebut untuk melaksanakan eksekusi. Apabila kreditur tetap melaksanakan eksekusi dan menyalahi peraturan, maka akan berlaku suatu kondisi actio pauliana. Kondisi tersebut menyebabkan gugatan untuk membatalkan tindakan kreditur dapat dilakukan. Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan larangan melakukan eksekusi oleh kreditur separatis. Kondisi tersebut adalah jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit dan masa penangguhan setelah pernyataan pailit selama 90 hari. Terdapat kasus berupa gugatan actio pauliana oleh kurator terhadap Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk membatalkan eksekusi jaminan oleh kreditur. Berdasarkan pengamatan kasus, terdapat alasan dibalik eksekusi yang telah dilakukan karena pemenuhan perjanjian antara Mandiri Tunas Finance dan debitur pailit. Kedudukan kreditur separatis dalam kasus kepailitan belum tentu dapat melakukan eksekusi dengan hak mendahului yang dimiliki. Terdapat beberapa kondisi seperti satu tahun sebelum pernyataan pailit dan masa penangguhan untuk dapat melakukan eksekusi jaminan. Selain itu, kurator dalam mengurus harta milik debitur pailit perlu mengetahui status kejelasan dari masing-masing harta tersebut. Mandiri Tunas Finance dalam analisis kasus tidak dapat terbukti telah melakukan tindakan actio pauliana. Oleh karena itu, adanya gugatan yang diajukan oleh kurator dianggap telah merugikan baik bagi kurator sendiri, tergugat, serta para turut tergugat lainnya yang telah memenangkan lelang hasil eksekusi.

---

The economic progress of a country, especially Indonesia, coincides with the smooth financing for company development. A financing or credit mechanism can support the debtor's business activities and increase the value of the creditor's assets. These financing activities can use collateral such as fiduciary guarantees for the implementation of the agreement. However, there is a potential for the debtor to experience bankruptcy or liquidation in the middle of the implementation of the agreement. This paper will discuss the position of the creditor holding such collateral when the debtor experiences bankruptcy. This writing will use doctrinal research methods. Basically, the creditor holding the fiduciary guarantee has the right to precede in carrying out execution when the debtor experiences bankruptcy. However, there are several conditions that do not allow the creditor to carry out the execution. If the creditor still carries out the execution and violates the regulations, an actio pauliana condition will apply. This condition causes a lawsuit to cancel the creditor's action to be carried out. In the Law on Bankruptcy applicable in Indonesia, there are several conditions that can lead to a prohibition on execution by a secessionist creditor. These conditions are a period of one year before the bankruptcy declaration and a suspension period after the bankruptcy declaration for 90 days. There is a case of an actio pauliana lawsuit by the curator against Mandiri Tunas Finance which aims to cancel the execution of collateral by creditors. Based on the observation of the case, there is a reason behind the execution that has been carried out due to the fulfillment of the agreement between Mandiri Tunas Finance and the bankrupt debtor. The position of a separatist creditor in a bankruptcy case may not necessarily be able to execute with its right of precedence. There are several conditions such as one year before the bankruptcy declaration and the suspension period to be able to execute the guarantee. In addition, the curator in managing the bankruptcy debtor's assets needs to know the clear status of each of these assets. In the case analysis, Mandiri Tunas Finance cannot be proven to have committed actio pauliana. Therefore, the lawsuit filed by the curator is considered to have harmed both the curator himself, the defendant, and other co-defendants who have won the auction of the execution results.