Tulisan ini menganalisis kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap dalam kepailitan PT. Travel Express Aviation Services (PT. TEAS) yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar perkara nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks dan menganalisis upaya hukum bagi kreditor di luar Daftar Piutang Tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor yang tidak mendaftarkan tagihan dalam proses kepailitan atau mengajukan tagihan melewati batas waktu yang ditetapkan menyebabkan kreditor tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pembagian hasil likuidasi harta pailit PT. TEAS yang dinyatakan insolvensi. Adapun upaya hukum bagi kreditor di luar Daftar Piutang Tetap pada perkara kepailitan PT. TEAS adalah melalui gugatan lain-lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) seperti yang dillakukan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, upaya hukum melalui renvoi prosedur berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UUK PKPU juga dapat digunakan sebagai upaya hukum bagi kreditor di luar Daftar Piutang Tetap agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap merujuk pada perkara nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN. Niaga Mdn. yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

---

This paper analyzes the position of creditor not registered in the List of Fixed Receivables in the bankruptcy of PT. Travel Express Aviation Services (PT. TEAS) declared bankrupt by the Makassar Commercial Court case number 4/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks and analyzes legal remediy for creditor outside the List of Fixed Receivables. This research uses doctrinal research method. The results show that creditor does not register bills in the bankruptcy process or submit bills over the stipulated time limit causes the creditor not to be registered in the List of Fixed Receivables and has no right to obtain a distribution of the liquidation proceeds of the bankruptcy estate of PT. TEAS declared insolvent. The legal remedy for creditor outside the List of Fixed Receivables in the bankruptcy case of PT. TEAS is through other lawsuits regulated in Article 3 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK PKPU) as carried out by the Ministry of Transportation. In addition, legal remedy through renvoi procedure based on Article 127 paragraph (1) UUK PKPU can also be used as a legal remedy for creditor outside the List of Fixed Receivables in order to be taken into the List of Fixed Receivables referring to case number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN. Niaga Mdn. filed by the Ministry of Forestry and Environment.