Setelah adanya putusan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan, akan diangkat tim kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mencatat dan membereskan harta atau boedel pailit milik debitor pailit. Kewenangan kurator dalam mencatat dan membuat daftar boedel pailit diamanatkan dalam Pasal 100 – 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 22, 56, 59, dan 98 UU KPKPU serta Pasal 1831 dan 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dalam hal jaminan kebendaan berupa hak tanggungan atas tanah. Namun, terkadang konflik timbul ketika terdapat kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan milik pihak ketiga yang ingin mengeksekusi jaminan tersebut sendiri tanpa melalui tim kurator. Padahal, kreditor separatis hanya dapat melakukan eksekusi secara mandiri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai kewenangan kurator dalam memasukkan jaminan kebendaan milik pihak ketiga berupa hak tanggungan yang dijaminkan pada bank sebagai kreditor separatis ke dalam daftar boedel pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang mengedepankan penggunaan data sekunder melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur hukum dan perundang-undangan. Dilakukan studi kasus atas PT Maybank Indonesia (PT MI) melawan Tim Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya (PT DIJ) yang ingin mengeksekusi jaminan kebendaan pihak ketiga berupa hak tanggungan secara mandiri tanpa melalui tim kurator padahal sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

---

After the decision to declare bankruptcy in a bankruptcy case, a team of curators will be appointed as the party with authority to record and settle the assets or bankruptcy debt belonging to the bankrupt debtor. The curator's authority to record and create a bankrupt boedel list is mandated in Articles 100 – 102 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations as well as taking into account other provisions as stated in Articles 22, 56, 59, and 98 of the KPKPU Law as well as Articles 1831 and 1832 of the Civil Code and Article 10 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights Over Land and Objects Related to Land in terms of material collateral in the form of mortgage rights over land. However, sometimes conflicts arise when there are separatic creditos who hold material collateral belonging to third parties who want to execute the collateral themselves without going through a curatorial team. In fact, separatic creditor can only carry out executions independently within a certain period of time based on applicable regulations. Therefore, in this thesis, the author will discuss the curator's authority in including material collateral belonging to third parties in the form of mortgage rights which are guaranteed to banks as separatic creditor into the bankrupt boedel list. The research method used is a doctrinal research method which prioritizes the use of secondary data through literature studies or searches of legal and statutory literature. A case study was carried out on PT Maybank Indonesia (PT MI) against the Curator Team of PT Distribution Indonesia Jaya (PT DIJ) who wanted to execute third party material guarantees in the form of mortgage rights independently without going through the curator team even though the deadline set by law had already passed.