Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan regulasi di setiap negara. Di Indonesia, hubungan ini diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan prinsip pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan fleksibilitas untuk menangani kasus tertentu, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan induk yang merugikan anak perusahaan, kreditur, atau pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pendekatan hukum yang berbasis preseden memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam menentukan tanggung jawab perusahaan induk. Doktrin seperti piercing the corporate veil memberikan pengadilan wewenang untuk mengesampingkan batas hukum antara induk dan anak perusahaan dalam kasus-kasus khusus, seperti penipuan atau kontrol dominan yang tidak wajar. Pendekatan ini memberikan ruang untuk adaptasi terhadap kasus spesifik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa inkonsistensi antar negara bagian akibat otonomi masing-masing yurisdiksi dalam menetapkan aturan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Pengaturan ideal untuk hubungan antara induk dan anak perusahaan perlu mengintegrasikan kepastian hukum yang tegas seperti di Indonesia dengan fleksibilitas hukum seperti di Amerika Serikat. Regulasi ideal harus melibatkan perlindungan bagi pemangku kepentingan, transparansi dalam tata kelola perusahaan, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, kerangka hukum yang dirancang untuk mendukung inovasi dan sinergi antara induk dan anak perusahaan dapat menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan kompetitif dalam lanskap bisnis global yang semakin dinamis. Dengan pendekatan ini, hubungan antara induk dan anak perusahaan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun internasional.

---

The relationship between a parent company and its subsidiaries reflects the complex dynamics influenced by the different legal and regulatory systems in each country. In Indonesia, this relationship is governed by the Law on Limited Liability Companies, which emphasizes the principle of separation of legal personality and limited liability. This regulation provides a solid legal foundation to ensure legal certainty in the relationship between parent and subsidiary. However, its weakness lies in the limited flexibility to deal with specific cases, such as abuse of power by the parent company to the detriment of the subsidiary, creditors or other stakeholders. In contrast, in the United States, the precedent-based approach of the law allows for greater flexibility in determining the parent company's liability. Doctrines such as piercing the corporate veil give courts the authority to waive the legal boundary between parent and subsidiary in special cases, such as fraud or unreasonably dominant control. This approach provides room for adaptation to specific cases, but also presents the challenge of interstate inconsistencies due to each jurisdiction's autonomy in setting the rules. This comparison shows that both legal systems have complementary strengths and weaknesses. The ideal regulation for the relationship between parent and subsidiary needs to integrate strict legal certainty as in Indonesia with legal flexibility as in the United States. The ideal regulation should involve protection for stakeholders, transparency in corporate governance, and effective oversight. In addition, a legal framework designed to support innovation and synergy between parent and subsidiary can create a sustainable and competitive relationship in an increasingly dynamic global business landscape. With this approach, the relationship between parent and subsidiary can be effectively managed to support economic growth at both local and international levels.