Invensi baru di suatu negara merupakan instrumen yang dapat meningkatkan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan perekonomian nasional melalui investasi asing. Kedua perkembangan tersebut dapat terjadi apabila Indonesia mengembangkan marine autonomous surface ships (MASS), sebuah invensi baru yang dapat mendongkrak perkembangan pelayaran nasional. MASS memiliki tiga manfaat utama yang membedakannya dengan kapal konvensional dari segi komersial, yaitu pengurangan angka kecelakaan laut, pengurangan polusi lingkungan oleh kapal, dan peningkatan efisiensi operasional. Sayangnya, Indonesia belum siap menerapkan MASS tingkat ketiga dan keempat karena masih ada kewajiban bagi nakhoda dan awak kapal untuk berada di atas kapal selama pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya dan turunannya. Untuk itu, Skripsi ini akan membahas perkembangan regulasi pelayaran di Norwegia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai dua negara yang pertama yang menggunakan MASS secara komersial di regional negara Eropa dan Asia. Berdasarkan hasil perbandingan hukum Indonesia dengan Norwegia dan RRT, terdapat beberapa aspek MASS yang dapat diatur di Indonesia dan beberapa tahapan perkembangan yang dapat diadopsi.

---

A new invention in a country is an instrument that can enhance the development of science and the national economy through foreign investment. Both developments can occur if Indonesia develops marine autonomous surface ships (MASS), a new invention that can boost the development of national shipping. MASS has three main benefits that differentiate it from conventional ships in commercial terms, namely a reduction in the number of marine accidents, a reduction in environmental pollution by ships, and an increase in operational efficiency. Unfortunately, Indonesia is not ready to implement the third and fourth levels of MASS because there is still an obligation for the skipper and crew to be on board during the voyage as stipulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping along with its amendments and derivatives. For this reason, this thesis will discuss the development of shipping regulations in Norway and the People's Republic of China (PRC) as the first two countries to use MASS commercially in regional European and Asian countries. Based on the results of the comparison of Indonesian law with Norway and China, there are several aspects of MASS that can be regulated in Indonesia and several stages of development that can be adopted.