Artikel ini membahas kegiatan transportasi laut perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) pada periode antara 1950-1960. Penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel ini karena signifikansi KPM di Indonesia dan relasi mereka dengan Indonesia pada periode antara 1950 hingga 1960. Terdapat sebuah permasalahan utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu bagaimana aktivitas KPM dalam melakukan kegiatan transportasi laut pada periode antara 1950 hingga 1960? Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan KPM telah mendominasi kegiatan transportasi laut di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II di mana KPM berkontribusi dalam menjaga norma kolonial. Perang Dunia II mengubah keadaan tersebut dengan hilangnya jaringan, rute, dan kapal-kapal yang dimiliki KPM. Pasca kejadian tersebut KPM harus berhadapan dengan Indonesia yang baru merdeka dan ingin menggantikan mereka melalui indonesianisasi baik dengan negosiasi untuk menasionalisasi KPM pada tahun 1950 ataupun dengan indonesianisasi yang dilakukan dengan berkompetisi dengan membentuk Pelayaranan Nasional Indonesia (pelni). Usaha berkompetisi oleh Pelni gagal yang kemudian menjadi salah satu alasan dibalik dari nasionalisasi KPM yang terjadi pada 3 Desember 1957 dan berlangsung hingga tahun 1960. Alasan lain dalam nasionalisasi KPM adalah kegagalan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian yang terutama disebabkan oleh keengganan Belanda yang tidak ingin bernegosiasi.

---

This article discusses the activities of Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) in periods between 1950 to 1960. The author was interested in writing this article due to the significance of KPM in Indonesia and their relation to Indonesia in periods between 1950 to 1960. There is a main problem to be answered, that being how are the activities of the KPM in periods between 1950 to 1960? Based on writing that has been done KPM had dominated sea transport in the Dutch East Indies before the Second World War where KPM contributed in maintaining colonial norms. The Second World war changed those situations with the loss of KPM's networks, routes, and ships. After the event KPM had to face the newly independent Indonesia that wished to replace them either through negotiation to nationalize or replace them by indonesianization through negotiations to replace KPM in 1950 or by way of competition with the formation of Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Attempts At competing by Pelni failed that then became one of the reasons behind KPM's nationalization from the 3rd of December 1957 to 1960. Another reason in KPM's nationalization is the failure in Indonesian attempts to end the Irian problem especially due to Dutch unwillingness to negotiate.